LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah serius menyikapi gejolak pasar saham nasional setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan anjlok hingga 8 persen pada Jumat (16/10/2026). Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memerintahkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun tangan mendalami kemungkinan adanya tindak pidana di sektor pasar modal.
Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) guna mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dugaan pelanggaran, serta menentukan tindakan hukum yang diperlukan.
Kapolri menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang berpotensi mengganggu integritas pasar modal dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan saham nasional.
Suyudi mengungkapkan, dirinya telah mendatangi otoritas bursa pada Jumat (16/10/2026) untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai perkembangan dan persoalan yang terjadi di pasar saham.
“Ya, kemarin kami langsung ke BEJ untuk mendapatkan informasi dan juga panduan dari pimpinan BEJ,” ujar Suyudi, Sabtu (17/10/2026).
Bareskrim Diterjunkan, Kabareskrim Koordinasi dengan OJK dan BEI
Kapolri menyatakan bahwa tim Bareskrim telah diturunkan untuk melakukan pendalaman terhadap persoalan yang menjadi perhatian otoritas pasar modal.
Ia juga menginstruksikan Kepala Bareskrim Polri berkoordinasi langsung dengan pimpinan OJK dan otoritas bursa agar langkah penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan informasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dan tentunya kami langsung menurunkan tim dari Bareskrim Polri dan Bapak Kabareskrim langsung berkoordinasi dengan pimpinan OJK juga BEJ dan mengambil langkah-langkah hukum,” tegasnya.
Koordinasi tersebut menjadi penting karena dugaan tindak pidana pasar modal membutuhkan pemeriksaan yang tidak hanya menyangkut transaksi saham, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pihak tertentu dalam praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.
Dalam prosesnya, aparat dapat mendalami data perdagangan, hubungan antarrekening efek, pola transaksi, serta informasi lain yang relevan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Namun, hingga keterangan Kapolri disampaikan, Polri belum mengungkap secara terperinci objek dugaan tindak pidana yang sedang ditelusuri.
Kapolri Pastikan Proses Hukum Berjalan
Suyudi menegaskan bahwa penanganan persoalan pasar modal akan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan apabila ditemukan bukti yang memenuhi persyaratan.
“Dan nantinya proses hukum akan berjalan baik itu dari sisi penyelidikan dan juga penyidikan yang nanti perkembangannya pasti akan diinformasikan kepada masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.
Meski demikian, penurunan IHSG tidak dapat secara otomatis dijadikan bukti terjadinya kejahatan pasar modal. Pergerakan indeks saham dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, sentimen investor, perubahan arus modal, dan dinamika perdagangan.
Karena itu, dugaan manipulasi pasar atau tindak pidana lainnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap transaksi, dokumen, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diselidiki.
Manipulasi Saham dan Transaksi Tidak Wajar Perlu Ditelusuri
Keterlibatan Bareskrim membuka ruang penegakan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran yang tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme pengawasan atau sanksi administratif.
Dalam ketentuan pasar modal, sejumlah perbuatan dapat menjadi objek pemeriksaan pidana, antara lain manipulasi harga, transaksi semu, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam, serta penyampaian informasi menyesatkan kepada investor.
Akan tetapi, belum ada penjelasan resmi bahwa seluruh atau salah satu bentuk pelanggaran tersebut menjadi fokus khusus penyelidikan Bareskrim dalam perkara ini.
OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan dan BEI sebagai penyelenggara bursa memiliki peran penting dalam menyediakan data serta informasi perdagangan yang diperlukan aparat penegak hukum.
Sinergi ketiga lembaga tersebut diharapkan mampu membedakan antara gejolak pasar yang terjadi secara wajar dan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pelanggaran hukum.
Kepercayaan Investor dan Integritas Bursa Dipertaruhkan
Langkah Kapolri mengerahkan Bareskrim menjadi perhatian karena stabilitas dan kredibilitas pasar modal sangat bergantung pada kepastian hukum serta perlindungan terhadap investor.
Apabila ditemukan praktik manipulasi atau kejahatan pasar modal, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang mengendalikan transaksi dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan unsur pidana, kesimpulan tersebut juga perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin memperburuk sentimen pasar.
Penegakan hukum yang profesional menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan alat bukti, bukan semata-mata karena besarnya penurunan indeks saham.
Publik Menunggu Hasil Pengusutan Bareskrim
Hingga kini, berdasarkan keterangan yang tersedia, Polri belum merinci pihak yang diperiksa, transaksi yang menjadi objek pendalaman, maupun nilai dugaan kerugian yang berkaitan dengan penyelidikan tersebut.
Belum terdapat pula informasi resmi mengenai penetapan tersangka dalam penanganan yang diumumkan Kapolri.
Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada hasil koordinasi Bareskrim, OJK, dan BEI dalam menelusuri dugaan pelanggaran serta memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.
Perintah Kapolri kepada Bareskrim harus menjadi langkah awal pengusutan yang transparan, terukur, dan tuntas. Jika terdapat kejahatan pasar modal, pelakunya harus diproses sesuai hukum. Namun, setiap tuduhan wajib dibuktikan agar penegakan hukum benar-benar melindungi investor dan menjaga kepercayaan terhadap pasar saham Indonesia.
