LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama Polres jajaran mengintensifkan penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam kurun waktu sepekan, 19–25 Oktober 2026, aparat kepolisian menangani 19 laporan polisi, menetapkan 22 tersangka, serta mengamankan sekitar 32 ton BBM dan 18 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres jajaran di sejumlah wilayah Aceh.
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada wartawan, Senin (26/10/2026).
Menurut Joko, penindakan dilakukan untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu ketersediaan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Sebanyak 19 Perkara Diungkap dalam Tujuh Hari
Joko menjelaskan, sepanjang periode 19 hingga 25 Oktober 2026, Polda Aceh dan Polres jajaran mencatat 19 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dari rangkaian penanganan perkara tersebut, sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain mengamankan para tersangka, petugas menyita 18 unit kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan BBM.
Polisi juga mengamankan sekitar 32 ton BBM yang diduga berkaitan dengan pelanggaran ketentuan distribusi dan penggunaan bahan bakar bersubsidi.
Jumlah barang bukti tersebut menunjukkan besarnya volume BBM yang menjadi objek penanganan perkara selama periode penindakan.
Meski demikian, Polda Aceh belum merinci dalam keterangan tersebut lokasi seluruh pengungkapan, identitas para tersangka, jenis BBM yang diamankan, maupun peran masing-masing pihak dalam 19 perkara yang ditangani.
Kapolda Aceh Instruksikan Penindakan Tegas
Kabid Humas Polda Aceh menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi energi agar berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, agar jajaran kepolisian meningkatkan pengawasan dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti.
“Penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan BBM subsidi. Langkah ini sejalan dengan arahan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan untuk menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi, sekaligus memastikan penyalurannya berjalan sesuai aturan,” kata Joko.
Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk mencegah BBM bersubsidi digunakan atau diperdagangkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan sektor yang memenuhi persyaratan.
Antrean SPBU Mulai Berkurang
Joko mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Aceh mulai terlihat lebih longgar.
Kondisi tersebut disampaikan bersamaan dengan meningkatnya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Namun, berkurangnya antrean di sejumlah SPBU belum dapat dipastikan sepenuhnya disebabkan oleh penindakan kepolisian, karena kondisi distribusi dan ketersediaan pasokan juga dapat memengaruhi panjangnya antrean.
Polda Aceh menilai pengawasan tetap diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi tidak kembali disalahgunakan.
Upaya pencegahan dan penindakan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Polisi Waspadai Penimbunan dan Penjualan Ilegal
Polda Aceh juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak terlibat dalam praktik penimbunan, penjualan BBM tanpa izin, maupun penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.
Praktik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran distribusi, menimbulkan kelangkaan di tingkat konsumen, serta merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kegiatan sehari-hari.
Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap dugaan pelanggaran di lapangan, tetapi juga terhadap aktivitas penyaluran dan perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.
Joko menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat Diminta Aktif Melaporkan Penyimpangan
Selain mengintensifkan penegakan hukum, Polda Aceh mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Warga yang mengetahui atau menemukan indikasi penimbunan, perdagangan BBM tanpa izin, maupun dugaan penyalahgunaan subsidi diminta segera melapor kepada kepolisian.
Laporan dapat disampaikan melalui layanan polisi 110, atau langsung kepada Polres dan Polsek terdekat.
Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu aparat mendeteksi dugaan penyimpangan sejak dini.
Joko juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas perdagangan bahan bakar yang tidak sesuai ketentuan.
Para pelaku usaha diingatkan untuk mematuhi aturan distribusi agar kegiatan usahanya tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Polda Aceh Pastikan Pengawasan Berlanjut
Pengungkapan 19 perkara dengan 22 tersangka serta penyitaan sekitar 32 ton BBM dan 18 kendaraan menjadi bagian dari upaya Polda Aceh memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi.
Penindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan subsidi pemerintah.
Polda Aceh menegaskan bahwa upaya pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak berhenti pada pengungkapan perkara selama 19–25 Oktober 2026.
Pengawasan dan penegakan hukum akan terus dilakukan bersama Polres jajaran untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai peruntukannya.
Dengan penetapan 22 tersangka dalam 19 perkara selama sepekan, Polda Aceh menunjukkan komitmen mempersempit ruang penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus menjaga kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat subsidi pemerintah.
Kepolisian berharap penegakan hukum yang konsisten, didukung pengawasan distribusi dan partisipasi masyarakat, dapat membantu mewujudkan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran di seluruh Aceh.
