LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa Polri berkomitmen menghormati dan melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.
Dalam pelaksanaan pengamanan aksi penyampaian aspirasi di berbagai wilayah Indonesia, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan langkah-langkah preventif guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10/2026), terkait kesiapan Polri memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Hari ini kita akan tetap melakukan upaya pengamanan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Kapolri menjelaskan bahwa kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan penyampaian aspirasi bertujuan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pengamanan harus dilaksanakan dengan mengutamakan komunikasi yang baik, pencegahan potensi gangguan keamanan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Kapolri Tekankan Pendekatan Humanis dan Preventif
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di ruang publik.
Karena itu, setiap personel kepolisian diharapkan mengedepankan sikap profesional, humanis, dan terukur dalam menjalankan tugas pengamanan.
“Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, tetap melakukan upaya preventif, preventif kepolisian, dan juga tentunya kita akan tetap menghargai segala penyampaian di muka umum. Dan kami berpesan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis,” tegas Kapolri.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan tanggung jawab bersama untuk memelihara ketertiban umum.
Pendekatan preventif menjadi salah satu langkah yang diutamakan agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi situasi yang merugikan masyarakat.
Melalui komunikasi persuasif dan pelayanan yang humanis, Polri berupaya menciptakan suasana yang kondusif sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung tanpa kekerasan.
Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dijamin Undang-Undang
Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pasal 5 undang-undang tersebut mengatur hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara bebas serta memperoleh perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur sejumlah kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menggunakan hak tersebut.
Kewajiban tersebut meliputi penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Dengan demikian, penyampaian aspirasi merupakan hak yang harus dihormati, sementara pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.
Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi dan Menghindari Kekerasan
Sejalan dengan arahan Kapolri, masyarakat yang mengikuti kegiatan penyampaian aspirasi diimbau menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan.
Peserta aksi juga diharapkan menghormati hak masyarakat lainnya, termasuk pengguna jalan dan warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, terutama melalui media sosial.
Informasi yang tidak benar atau bersifat provokatif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh situasi apabila disebarluaskan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.
Karena itu, sikap bijaksana dalam menerima dan menyampaikan informasi menjadi bagian penting untuk menjaga suasana tetap damai.
Penyampaian aspirasi secara tertib juga diharapkan dapat memperkuat budaya demokrasi yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta penyelesaian persoalan tanpa kekerasan.
Polri Berkomitmen Jaga Keamanan dan Hak Masyarakat
Melalui arahan tersebut, Kapolri menegaskan pentingnya peran kepolisian dalam memastikan keamanan dan ketertiban tetap terpelihara tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Pendekatan humanis dan preventif diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam memberikan pelayanan pengamanan aksi di berbagai daerah.
Kehadiran kepolisian juga diharapkan mampu memberikan rasa aman, baik kepada peserta aksi maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
Dalam pelaksanaannya, profesionalisme personel, komunikasi yang efektif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri akan terus mengedepankan pelayanan yang humanis, menghormati kebebasan menyampaikan pendapat, serta melakukan langkah pencegahan agar kegiatan penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi tindakan anarkis.
Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, penyampaian aspirasi diharapkan dapat berlangsung secara damai, tertib, dan bertanggung jawab, sekaligus mencerminkan kehidupan demokrasi yang menghormati hak dan kepentingan bersama.
