LINTASNUSANTARANEWS.ID | MEULABOH- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Barat, AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., mengeluarkan instruksi tegas yang melarang seluruh personel kepolisian menggunakan rokok elektrik atau vape di lingkungan Polres Aceh Barat. Kebijakan tersebut diberlakukan hingga tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai langkah memperkuat kedisiplinan, menjaga kesehatan anggota, serta mencegah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika.
Larangan tersebut disampaikan Kapolres Aceh Barat di Markas Polres Aceh Barat, Senin (2/11/2026). Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi anggota Polri, tetapi juga mencakup pegawai negeri pada Polri (PNP), tamu, dan pengunjung yang berada di lingkungan kantor kepolisian.
AKBP Agus Sulistianto menegaskan bahwa penggunaan vape menjadi perhatian serius karena risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaannya untuk mengonsumsi zat terlarang.
“Penggunaan rokok elektrik atau vape ini sangat jelas mengandung zat berbahaya sehingga kita melarang seluruh personel menggunakan vape,” ujar AKBP Agus Sulistianto.
Cegah Penyalahgunaan Vape sebagai Media Narkotika
Salah satu pertimbangan utama penerbitan larangan tersebut adalah kekhawatiran terhadap penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi atau peredaran narkotika.
Dalam keterangannya, Kapolres menyoroti potensi penggunaan cairan vape yang dicampur dengan zat terlarang, termasuk senyawa narkotika sintetis.
Perangkat rokok elektrik pada dasarnya dirancang untuk menghasilkan aerosol dari cairan yang dipanaskan. Namun, perangkat tersebut juga dapat disalahgunakan untuk mengonsumsi zat selain cairan vape biasa.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kepolisian meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan perangkat vape di lingkungan kerja.
Meski demikian, tidak semua produk vape mengandung narkotika. Kandungan cairan rokok elektrik dapat berbeda-beda, dan dugaan adanya narkotika dalam suatu produk harus dipastikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kapolres menilai pengaturan yang tegas diperlukan sebagai langkah pencegahan agar personel tidak terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang maupun perilaku yang bertentangan dengan disiplin kepolisian.
Risiko Kesehatan Jadi Pertimbangan
Selain potensi penyalahgunaan narkotika, kebijakan larangan vape juga dilatarbelakangi pertimbangan kesehatan.
Rokok elektrik dapat mengandung nikotin, yaitu zat yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.
Aerosol yang dihasilkan perangkat vape juga dapat mengandung bahan kimia dan partikel yang berisiko mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan.
Risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis perangkat, komposisi cairan, frekuensi penggunaan, serta kondisi kesehatan penggunanya.
Karena itu, penggunaan vape tidak dapat dianggap sepenuhnya bebas risiko, meskipun bentuk dan cara penggunaannya berbeda dengan rokok konvensional.
Melalui kebijakan tersebut, Kapolres Aceh Barat ingin mendorong seluruh personel lebih memperhatikan kesehatan pribadi sebagai bagian dari kesiapan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Berlaku hingga Polsek, Termasuk Tamu dan Pengunjung
Larangan penggunaan vape diberlakukan di seluruh lingkungan kerja Polres Aceh Barat, mulai dari markas kepolisian resor hingga Polsek jajaran.
Kebijakan tersebut mencakup personel Polri, pegawai negeri pada Polri, serta tamu dan pengunjung yang berada di area kantor kepolisian.
Dengan cakupan tersebut, Polres Aceh Barat berupaya menerapkan aturan yang konsisten di seluruh fasilitas kerja kepolisian.
Kapolres menegaskan bahwa instruksi telah disampaikan kepada jajaran agar seluruh anggota memahami dan mematuhi ketentuan yang diberlakukan.
“Penerapan pelarangan sudah kita instruksikan ke semua jajaran Polres, PNP, tamu, dan aturan ini mengikat setiap individu sehingga apabila kedapatan akan kita tindak sesuai etik,” ujar AKBP Agus Sulistianto.
Penerapan aturan bagi personel kepolisian berkaitan dengan mekanisme disiplin dan kode etik profesi. Sementara itu, terhadap tamu dan pengunjung, penegakan tata tertib lingkungan kantor perlu dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Personel Pelanggar Terancam Sanksi Disiplin dan Etik
Kapolres Aceh Barat menegaskan bahwa larangan tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan instruksi yang wajib dipatuhi oleh personel di lingkungan Polres Aceh Barat.
Bagi anggota yang melanggar, kepolisian menyatakan akan melakukan tindakan sesuai ketentuan disiplin dan kode etik profesi Polri.
Dalam keterangan yang disampaikan, kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Meski demikian, penerapan sanksi terhadap suatu pelanggaran tetap harus memperhatikan dasar hukum, bentuk perbuatan, hasil pemeriksaan, dan prosedur yang berlaku.
Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani secara proporsional dan melalui mekanisme yang sah.
Jaga Disiplin dan Integritas Institusi
Kapolres Aceh Barat juga menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembinaan disiplin dan etika profesi kepolisian.
Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab menjaga perilaku, kesehatan, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
Personel kepolisian diharapkan mampu memberikan contoh positif kepada masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan dan upaya menghindari penyalahgunaan zat berbahaya.
Kedisiplinan internal dinilai penting karena berkaitan dengan profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Selain itu, lingkungan kerja yang tertib diharapkan dapat mendukung kesiapan personel dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pelayanan publik.
Pengawasan Internal Perlu Dilaksanakan Secara Konsisten
Pemberlakuan larangan vape di seluruh jajaran Polres Aceh Barat membutuhkan sosialisasi dan pengawasan agar dapat diterapkan secara efektif.
Setiap satuan fungsi dan Polsek diharapkan memahami cakupan aturan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan perangkat rokok elektrik di lingkungan kerja.
Pengawasan internal juga diperlukan untuk memastikan penerapan kebijakan dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antarpersonel.
Di samping itu, edukasi mengenai bahaya nikotin, risiko penggunaan rokok elektrik, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan.
Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap instruksi, tetapi juga meningkatkan kesadaran personel mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan profesionalisme.
Kapolres Ajak Personel Jaga Kesehatan dan Masa Depan
Melalui kebijakan tersebut, AKBP Agus Sulistianto mengajak seluruh personel Polres Aceh Barat untuk menjauhi penggunaan vape di lingkungan kerja dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik institusi serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun lingkungan kerja.
Sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan, Polres Aceh Barat mengusung pesan:
“Jaga Diri, Jaga Kesehatan, Jaga Masa Depan Tanpa Vape di Lingkungan Kita.”
Pesan tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel bahwa menjaga kesehatan dan kedisiplinan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional sebagai anggota kepolisian.
Dengan memberlakukan larangan penggunaan vape hingga tingkat Polsek, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menegaskan komitmen penguatan disiplin internal, perlindungan kesehatan personel, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika. Kebijakan ini diharapkan dapat membangun lingkungan kerja kepolisian yang lebih sehat, tertib, dan profesional sekaligus memperkuat keteladanan Polri di tengah masyarakat.
