LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dilaporkan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh publik.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam.
Berdasarkan laporan Jurnas.com, ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, seorang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kasus tersebut mencakup dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Di tengah perkembangan penyidikan, nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo turut menjadi perhatian publik setelah sebelumnya beredar informasi yang mengaitkannya dengan dugaan penyadapan di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, identitas lengkap tersangka berinisial LSP belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang berhasil diverifikasi. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa inisial tersebut merujuk kepada Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kepolisian sedang mengecek informasi mengenai dugaan pemeriksaan sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri.
Kabar tersebut berkembang luas di media sosial dan sejumlah media daring sejak Selasa siang. Namun, berbagai informasi mengenai penangkapan maupun keterlibatan pejabat tertentu masih memerlukan konfirmasi resmi.
Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi pejabat negara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan informasi, perlindungan data, serta integritas sistem komunikasi pemerintahan.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Bareskrim Polri mengenai identitas lengkap para tersangka, konstruksi perkara, barang bukti, serta ketentuan hukum yang disangkakan.
Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
