LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Nama Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Ahrie Sonta Nasution menjadi sorotan publik setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dilaporkan menetapkannya sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Perkembangan tersebut menarik perhatian karena Ahrie Sonta memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan kepolisian, termasuk pernah menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan ajudan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangan yang dikutip dari konferensi pers Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026), Kepala Bareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin menyebut penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ujar Asep sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan.
Lahir di Bandung, Lulusan Akademi Kepolisian 2002
Ahrie Sonta Nasution lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002.
Sepanjang perjalanan kariernya, Ahrie memperoleh sejumlah penugasan di bidang reserse, pemberantasan narkotika, operasi kepolisian, serta pengamanan internal.
Pengalaman tersebut membawanya terlibat dalam sejumlah operasi penting yang ditangani Polri, baik di tingkat kewilayahan maupun nasional.
Salah satu penugasannya adalah bergabung dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua.
Operasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan kepolisian dalam menangani persoalan keamanan di wilayah Papua.
Terlibat dalam Penangkapan Buronan Djoko Tjandra
Nama Ahrie Sonta juga tercatat dalam tim kepolisian yang menangkap Djoko Tjandra, buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.
Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia pada 2020 melalui operasi yang melibatkan aparat kepolisian Indonesia.
Keterlibatan Ahrie dalam operasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dari rekam jejak penugasannya.
Selain itu, Ahrie pernah menjabat Kepala Unit II Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Dalam penugasan tersebut, ia terlibat dalam pengungkapan perkara peredaran narkotika, termasuk kasus dengan barang bukti dalam jumlah besar.
Pengalaman di bidang reserse dan operasi kepolisian menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya sebelum memperoleh penugasan di lingkungan pimpinan Polri.
Raih Gelar Doktor Ilmu Kepolisian dan Ikuti Pendidikan Internasional
Selain memiliki pengalaman operasional, Ahrie Sonta juga menempuh pendidikan akademik dan pengembangan kemampuan kepolisian.
Ia meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian pada 2018.
Ahrie juga mengikuti sejumlah pendidikan dan pelatihan di luar negeri, antara lain di Politie Academy Apeldoorn, Belanda.
Ia turut mengikuti pendidikan Crime Scene Analysis by Visual Comparison di Münster, Jerman, serta pendidikan di Joint Special Operations University, Tampa, Florida, Amerika Serikat.
Latar belakang pendidikan tersebut menjadi bagian dari pengembangan kompetensinya dalam bidang kepolisian, analisis kriminal, dan operasi keamanan.
Pernah Menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit
Perjalanan karier Ahrie memasuki lingkungan pimpinan tertinggi Polri ketika pada 18 Februari 2021 ia dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Penugasan tersebut berlangsung tidak lama setelah Listyo dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021.
Sebagai sekretaris pribadi, Ahrie berada dalam lingkup kerja yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan pimpinan Polri.
Jabatan tersebut menuntut koordinasi, kedisiplinan, dan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan agenda pimpinan.
Hubungan profesional keduanya kembali menjadi perhatian setelah nama Listyo dan Ahrie sama-sama disebut dalam perkara dugaan penyadapan yang kini ditangani Bareskrim.
Namun, hubungan kedinasan mereka pada masa lalu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kerja sama dalam dugaan tindak pidana. Peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan secara terpisah melalui proses hukum.
Dipercaya Menjadi Ajudan Presiden Prabowo pada 2024
Pada Oktober 2024, Ahrie Sonta mendapat penugasan baru setelah terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan tersebut menempatkannya dalam lingkungan kerja yang mendampingi kegiatan kedinasan kepala negara.
Sebagai ajudan Presiden, seorang perwira kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan agenda dan koordinasi kedinasan sesuai tugas yang diberikan.
Penugasan tersebut menjadi salah satu posisi penting dalam perjalanan karier Ahrie karena membawanya dari lingkungan pimpinan Polri ke lingkungan kepresidenan.
Setelah menyelesaikan penugasan sebagai ajudan, Ahrie kembali menjalankan tugas di lingkungan Polri.
Ia kemudian menduduki jabatan Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II pada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Diangkat Menjadi Kadivkum Polri pada Oktober 2026
Karier Ahrie Sonta kembali mengalami perkembangan ketika pada 2 Oktober 2026 ia disebut mendapat penugasan sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Penunjukan tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Divisi Hukum Polri memiliki peran penting dalam penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan kepolisian, termasuk pemberian bantuan dan nasihat hukum, penyusunan produk hukum, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas institusi.
Jabatan Kadivkum menempatkan Ahrie pada posisi strategis yang berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan Polri.
Namun, sekitar satu bulan setelah penugasan tersebut, namanya muncul dalam pengumuman perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Bareskrim Umumkan Tiga Tersangka Dugaan Penyadapan
Dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiganya disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan atau perubahan informasi elektronik.
Menurut penjelasan penyidik dalam bahan pemberitaan, dugaan penyadapan menyasar nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Bareskrim juga mendalami mekanisme penggunaan sistem penyadapan, prosedur pemberian akses, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, rincian tindakan individual yang diduga dilakukan Ahrie Sonta belum dijelaskan secara lengkap dalam bahan yang tersedia.
Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah Ahrie berperan sebagai pemberi perintah, pelaksana teknis, atau memiliki keterlibatan dalam bentuk lain.
Penentuan peran dan pertanggungjawaban pidananya harus didasarkan pada alat bukti serta hasil penyidikan.
Disangkakan Pasal Berlapis, Ancaman Pidana hingga 10 Tahun
Dalam perkara tersebut, penyidik disebut menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap ketiga tersangka.
Salah satunya adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Menurut keterangan Kabareskrim yang dikutip dalam bahan pemberitaan, ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.
Penyidik juga disebut menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun.
Selain itu, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi maupun dokumen elektronik milik pihak lain.
Dalam keterangan penyidik, pelanggaran tersebut disebut memiliki ancaman pidana hingga delapan tahun.
Penerapan pasal-pasal tersebut masih harus diuji berdasarkan unsur tindak pidana, alat bukti, dan peran masing-masing tersangka.
Dari Lingkungan Istana hingga Menghadapi Proses Hukum
Perjalanan karier Ahrie Sonta Nasution menunjukkan rangkaian penugasan yang beragam, mulai dari pemberantasan narkotika, operasi kepolisian, penangkapan buronan, hingga menduduki jabatan di lingkungan pimpinan Polri dan kepresidenan.
Ia pernah bekerja dalam lingkungan kedinasan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, kemudian dipercaya menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto, sebelum memperoleh jabatan Kepala Divisi Hukum Polri.
Kini, namanya menjadi perhatian publik setelah disebut sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden yang pernah didampinginya.
Perkara tersebut menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum, khususnya dalam memastikan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan pengawasan yang sah.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka menurut keterangan penyidik dalam bahan pemberitaan, Ahrie Sonta Nasution tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara objektif peran masing-masing pihak, dasar penggunaan sistem penyadapan, serta kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.
