LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA– Pemerintah Singapura mengambil langkah tegas menyikapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Sebanyak tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjadi sasaran tindakan awal otoritas lingkungan Singapura, termasuk empat perusahaan yang disebut memiliki hubungan bisnis atau afiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP), kelompok usaha yang berkaitan dengan Grup Sinar Mas milik keluarga Widjaja.
Melalui National Environment Agency (NEA), pemerintah Singapura menyiapkan surat pencegahan kepada perusahaan-perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan dan penyebaran asap hingga ke wilayah negara tersebut.
Langkah itu dilakukan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA), undang-undang Singapura yang mengatur tanggung jawab atas pencemaran kabut asap lintas batas.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, menyatakan bahwa pemerintahnya akan menggunakan kewenangan hukum untuk mendorong perusahaan melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Surat pencegahan tersebut mewajibkan perusahaan penerima mengambil langkah untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki maupun berada dalam penguasaan mereka.
Perusahaan juga diminta menghentikan atau tidak memulai kegiatan pembakaran serta menyampaikan rencana penanganan kebakaran dan pencegahan kejadian serupa kepada NEA.
Tujuh Perusahaan Masuk Sorotan Singapura
Berdasarkan informasi yang disampaikan mengenai langkah NEA, tujuh perusahaan Indonesia yang menjadi sasaran surat pencegahan tersebut adalah:
- PT Bumi Andalas Permai (BAP).
- PT Bumi Mekar Hijau (BMH).
- PT Paramitra Mulia Langgeng.
- PT Sumatera Alam Anugerah.
- PT SBA Wood Industries.
- PT Hutan Lestari Raya.
- PT Bangkanesia.
Ketujuh perusahaan tersebut disebut memiliki kegiatan atau konsesi yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan hutan tanaman industri di sejumlah wilayah Sumatera serta Kepulauan Bangka Belitung.
Namun, penerbitan surat pencegahan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perusahaan telah melakukan pembakaran atau dinyatakan bersalah secara hukum.
Penetapan tanggung jawab korporasi tetap memerlukan pemeriksaan terhadap lokasi kebakaran, penguasaan lahan, tindakan pencegahan, serta hubungan antara aktivitas perusahaan dan pencemaran asap lintas batas.
Empat Perusahaan Dikaitkan dengan APP dan Grup Sinar Mas
Dari tujuh perusahaan yang disorot, empat di antaranya disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan usaha Asia Pulp & Paper (APP), yang dikenal sebagai bagian dari kelompok bisnis Sinar Mas.
Ketiga perusahaan yang disebut sebagai pemasok APP adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT SBA Wood Industries.
Sementara itu, PT Bangkanesia, yang memiliki kegiatan usaha hutan tanaman industri di Kepulauan Bangka Belitung, juga disebut memiliki hubungan dengan jaringan usaha APP.
Meski demikian, hubungan sebagai pemasok atau mitra bisnis tidak selalu berarti suatu perusahaan dimiliki atau dikendalikan langsung oleh pemegang saham yang sama.
Karena itu, klaim bahwa keempat perusahaan merupakan milik keluarga Widjaja perlu dibuktikan melalui dokumen kepemilikan saham, struktur pengendalian, serta informasi penerima manfaat akhir atau beneficial ownership masing-masing perusahaan.
Penelusuran hubungan korporasi menjadi penting untuk memastikan siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pengelolaan lahan yang menjadi perhatian otoritas.
Perusahaan Lain Juga Diminta Bertanggung Jawab
Selain perusahaan yang dikaitkan dengan APP, terdapat tiga perusahaan lain yang turut masuk dalam daftar perhatian NEA.
PT Paramitra Mulia Langgeng disebut memiliki konsesi hutan tanaman industri di Sumatera Selatan dan dikaitkan dengan kelompok usaha Sungai Budi.
PT Sumatera Alam Anugerah disebut menjalankan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Adapun PT Hutan Lestari Raya memiliki wilayah kegiatan kehutanan di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk kawasan Kabupaten Bangka Selatan.
Informasi mengenai struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan melalui dokumen resmi dan data korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterkaitan bisnis, kepemilikan konsesi, maupun penyebutan nama perusahaan dalam daftar pengawasan tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya tindak pidana lingkungan.
Singapura Buka Peluang Sanksi dan Penegakan Hukum
Grace Fu menyatakan pemerintah Singapura tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum lebih lanjut apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan korporasi dalam pencemaran asap lintas batas.
Berdasarkan THPA, otoritas Singapura memiliki mekanisme untuk meminta tindakan pencegahan, melakukan pemeriksaan, dan mempertimbangkan penegakan hukum terhadap pihak yang memenuhi unsur pelanggaran.
Namun, penerapan sanksi tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Grace mengakui bahwa penanganan pencemaran asap lintas batas bukan persoalan mudah, terutama karena sumber kebakaran berada di luar yurisdiksi langsung Singapura.
“Tidak mudah. Saya yang pertama mengakui hal itu, tetapi kita harus mencoba,” ujar Grace.
Pemerintah Singapura juga membuka kemungkinan menerbitkan surat serupa kepada perusahaan lain apabila ditemukan indikasi keterkaitan dengan kebakaran yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas.
Indonesia Perlu Periksa Konsesi dan Tanggung Jawab Korporasi
Sorotan Singapura terhadap tujuh perusahaan tersebut menambah tekanan agar penanganan karhutla di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh pengawasan terhadap pemegang izin dan pengelola konsesi.
Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap titik kebakaran, riwayat penggunaan lahan, sistem pencegahan karhutla, kesiapan peralatan pemadaman, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional.
Sebaliknya, perusahaan yang disebut dalam proses pemeriksaan juga harus memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan, dokumen, dan bukti mengenai langkah pencegahan maupun penanganan kebakaran yang telah dilakukan.
Hingga informasi yang tersedia dalam laporan ini, belum terdapat tanggapan resmi dari masing-masing tujuh perusahaan mengenai langkah yang disiapkan otoritas Singapura.
Kabut Asap Lintas Negara, Transparansi Jadi Tuntutan
Kasus ini memperlihatkan bahwa karhutla tidak lagi menjadi persoalan lingkungan di tingkat daerah semata. Ketika asap bergerak melintasi perbatasan negara, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat, hubungan diplomatik, dan pertanggungjawaban korporasi.
Karena itu, pemerintah Indonesia dan Singapura perlu memastikan pertukaran informasi dilakukan berdasarkan data yang dapat diuji, termasuk citra satelit, peta konsesi, hasil pemeriksaan lapangan, dan dokumen penguasaan lahan.
Sorotan terhadap tujuh perusahaan harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang transparan dan berbasis bukti. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus menjangkau pihak yang benar-benar bertanggung jawab, tanpa memandang besarnya perusahaan maupun kekuatan kelompok usaha di belakangnya.
Pada saat yang sama, publik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai sumber kebakaran, perusahaan yang menguasai lahan terdampak, serta langkah pemerintah untuk mencegah bencana asap terus berulang setiap tahun.
