LINTASNUSANTARANEWS.ID | ACEH- Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Provinsi Aceh pada pertengahan November 2026 semakin mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 27.682 jiwa terdampak banjir berdasarkan laporan sementara hingga Minggu (15/11/2026). Ribuan warga terpaksa mengungsi, rumah-rumah terendam, lahan pertanian terdampak, serta sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan dan terputus akibat tingginya debit air.
Berdasarkan data BNPB, empat daerah yang telah memiliki angka korban terdampak meliputi Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 18.158 jiwa, Kota Subulussalam 7.703 jiwa, Kabupaten Aceh Tenggara 1.697 jiwa, serta Kabupaten Aceh Singkil 124 jiwa. Selain keempat daerah tersebut, banjir juga mulai menggenangi sejumlah gampong di Kabupaten Aceh Barat, sehingga pemerintah daerah dan instansi penanggulangan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan meluasnya wilayah terdampak.
Aceh Tamiang Terparah, 5.088 Jiwa Mengungsi
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak. Banjir melanda delapan kecamatan, yakni Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Menurut laporan BNPB, sebanyak 885 rumah terendam dan 5.088 jiwa harus mengungsi. Banjir juga berdampak terhadap 158 hektare lahan persawahan serta menyebabkan enam ruas jalan di Kecamatan Tenggulun terputus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya mengganggu permukiman warga, tetapi juga mengancam aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan keberlangsungan usaha pertanian.
“Dampak banjir di Aceh Tamiang 885 unit rumah terendam, 5.088 jiwa mengungsi, 158 hektare sawah terdampak, dan enam ruas jalan di Tenggulun terputus,” kata Berton dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Subulussalam, 7.703 Jiwa Terdampak dan Ratusan Rumah Terendam
Sementara itu, banjir di Kota Subulussalam dilaporkan berdampak terhadap 7.703 jiwa. Bencana dipicu hujan berintensitas sedang hingga tinggi yang menyebabkan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meluap sejak Kamis.
Ketinggian genangan dilaporkan berkisar antara 30 hingga 100 sentimeter. Sebanyak 654 rumah masih terendam, sementara 278 warga tercatat mengungsi. Kondisi tersebut membutuhkan pemantauan berkelanjutan, terutama apabila hujan kembali mengguyur kawasan hulu sungai dan menyebabkan peningkatan debit air.
Aceh Tenggara dan Aceh Singkil, Infrastruktur Ikut Terdampak
Di Kabupaten Aceh Tenggara, BNPB mencatat 1.697 jiwa terdampak banjir dengan sekitar 503 rumah mengalami genangan. Banjir melanda tujuh kecamatan, yaitu Lawe Alas, Bambel, Lawe Bulan, Babussalam, Lawe Sumur, Badar, dan Babul Rahmah.
Dampak bencana di wilayah ini tidak terbatas pada permukiman. Sejumlah lahan pertanian dan perkebunan, infrastruktur jalan, jembatan, hingga fasilitas pasar turut terdampak. Kerusakan tersebut berpotensi mengganggu distribusi barang, aktivitas perdagangan, dan penghasilan masyarakat apabila penanganannya tidak segera dilakukan.
Di Kabupaten Aceh Singkil, banjir melanda Kecamatan Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Kota Baharu. Laporan sementara mencatat 124 jiwa dan 27 rumah terdampak, sementara sepuluh titik akses jalan mengalami gangguan dan satu jembatan kayu dilaporkan rusak.
Ketinggian air di Aceh Singkil mencapai 20 hingga 70 sentimeter. Meski genangan mulai surut di sejumlah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap melakukan pemantauan dan pendataan untuk memastikan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Banjir Mulai Meluas ke Aceh Barat, Debit Krueng Meureubo Meningkat
Ancaman banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat. BNPB melaporkan genangan mulai memasuki wilayah Kecamatan Pante Ceureumen, dengan sedikitnya tiga gampong terdampak, yakni Lawet, Jambak, dan Sikundo.
Peningkatan debit air di daerah aliran Sungai Krueng Meureubo menjadi perhatian serius, terutama karena hujan masih mengguyur kawasan Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen. Kondisi ini membutuhkan kewaspadaan masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai dan kawasan dataran rendah.
BNPB menyampaikan bahwa personel penanggulangan bencana mulai disiagakan dan langkah-langkah evakuasi dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan peningkatan genangan. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dan tidak mengabaikan peringatan apabila kondisi air kembali meningkat.
Gubernur Aceh Tetapkan Status Siaga Darurat hingga 31 Januari 2027
Menghadapi meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menjelaskan bahwa penetapan tersebut merupakan langkah kesiapsiagaan pemerintah untuk menghadapi potensi bencana selama periode curah hujan tinggi.
Keputusan itu turut mempertimbangkan analisis dan prediksi curah hujan bulanan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan cepat ketika terjadi keadaan darurat,” ujar Nurlis, Minggu (15/11/2026).
Status siaga darurat tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, kesiapan personel, pemantauan wilayah rawan, serta langkah antisipasi terhadap potensi banjir dan tanah longsor berikutnya.
Keselamatan Warga Harus Menjadi Prioritas Penanganan
Besarnya jumlah warga terdampak menunjukkan bahwa penanganan banjir Aceh membutuhkan perhatian serius dan koordinasi yang berkelanjutan. Selain proses evakuasi, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan kebutuhan dasar pengungsi, akses pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Kerusakan akses jalan dan jembatan juga perlu segera dipetakan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Demikian pula dengan lahan pertanian yang terdampak, karena kerusakan sawah dan perkebunan dapat memengaruhi pendapatan petani serta ketahanan pangan masyarakat.
Dalam jangka lebih panjang, bencana yang berulang menjadi pengingat pentingnya penguatan mitigasi, pemeliharaan daerah aliran sungai, sistem peringatan dini, penataan kawasan rawan banjir, serta kesiapan jalur evakuasi di tingkat gampong.
Banjir yang berdampak terhadap 27.682 jiwa di Aceh bukan sekadar persoalan tingginya curah hujan, tetapi juga menjadi ujian kesiapsiagaan pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat, menjaga infrastruktur, dan mempercepat pemulihan kehidupan warga.
Dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan hingga akhir Januari 2027, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama BPBD, BNPB, dan instansi terkait diharapkan memperkuat langkah pencegahan serta respons kebencanaan agar potensi korban dan kerugian akibat banjir susulan dapat ditekan.
Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Penanganan banjir tidak boleh berhenti ketika air surut, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan kehidupan masyarakat dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
