LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, reformasi sistem pemilihan umum masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah aturan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hingga Oktober 2026 masih berada pada tahap penyusunan.
Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak karena perubahan regulasi akan menentukan arah penyelenggaraan Pemilu 2029, mulai dari sistem pencalonan presiden dan wakil presiden, ambang batas parlemen, keterwakilan perempuan, hingga pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada akhir September 2026. Namun, pembahasannya masih berfokus pada penyusunan naskah akademik, sinkronisasi rancangan, dan pemetaan persoalan strategis yang harus diselesaikan.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengingatkan bahwa keterlambatan revisi aturan pemilu dapat menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dan kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Revisi UU Pemilu bukan sekadar pekerjaan legislasi DPR dan pemerintah, melainkan prasyarat untuk menjamin kepastian hukum, kualitas demokrasi, dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” kata Neni, Senin (19/10/2026).
MK Hapus Presidential Threshold, Aturan Pencalonan Harus Diubah
Salah satu perubahan paling mendasar berasal dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 2 Januari 2025.
Melalui putusan tersebut, MK membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.
Sebelumnya, pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi maupun suara tertentu dalam pemilu legislatif.
Penghapusan ketentuan tersebut membuka kebutuhan pengaturan baru mengenai mekanisme pencalonan dalam Pemilu 2029.
Namun, revisi UU Pemilu tidak boleh menghadirkan ketentuan pengganti yang secara substansi menghidupkan kembali hambatan pencalonan yang telah dibatalkan MK.
Neni menegaskan bahwa putusan lembaga pengawal konstitusi harus menjadi dasar hukum yang wajib ditindaklanjuti.
“Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai bahan pertimbangan politik, melainkan harus ditindaklanjuti sesuai amar dan pertimbangan hukumnya,” ujarnya.
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029
Perubahan besar lainnya berkaitan dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal mulai 2029.
Kebijakan tersebut membawa konsekuensi luas terhadap desain keserentakan pemilu, jadwal pelaksanaan, masa jabatan pejabat hasil pemilihan, pembiayaan, hingga kesiapan lembaga penyelenggara.
DPR dan pemerintah harus memastikan seluruh aturan peralihan disusun secara jelas agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun ketidakpastian penyelenggaraan pemilihan.
Perubahan kalender pemilu juga menuntut penyesuaian perencanaan anggaran, kebutuhan logistik, sumber daya manusia, dan sistem informasi pemilu.
Tanpa persiapan yang memadai, perubahan besar tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan sengketa hukum.
Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen Dipertegas
Revisi UU Pemilu juga harus mengakomodasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 mengenai keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.
Putusan tersebut mempertegas kewajiban daftar bakal calon anggota legislatif memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
Ketentuan ini memperkuat posisi keterwakilan perempuan sebagai persyaratan yang memiliki konsekuensi hukum dalam proses pencalonan.
Karena itu, DPR dan pemerintah perlu memastikan norma undang-undang serta peraturan teknis KPU disusun secara konsisten agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
Ambang Batas Parlemen Berpotensi Picu Tarik-Menarik Partai
Di luar tindak lanjut putusan MK, persoalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diperkirakan menjadi salah satu perdebatan paling alot dalam pembahasan RUU Pemilu.
Ketentuan tersebut menentukan persentase minimum suara sah nasional yang harus diperoleh partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, memperkirakan setiap partai akan memperjuangkan ketentuan yang dinilai paling menguntungkan peluang politiknya pada Pemilu 2029.
Menurut Jamiluddin, terdapat partai yang diperkirakan menginginkan ambang batas tetap berada pada kisaran 4–5 persen, sementara partai lainnya dinilai lebih terbuka terhadap angka 6 persen atau lebih.
Ia memperkirakan PAN, PKS, dan Partai Demokrat cenderung tidak menginginkan ambang batas terlalu tinggi. Sebaliknya, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem diperkirakan tidak terlalu mempermasalahkan ambang batas yang lebih tinggi.
Pandangan tersebut merupakan analisis pengamat, bukan keputusan atau sikap resmi seluruh partai yang disebutkan.
“Tarik-menarik ambang batas ini dapat memicu ketegangan sesama partai koalisi. Situasinya akan semakin panas bila Gerindra dan Golkar tidak mengakomodir kepentingan PAN, PKS, dan Demokrat,” kata Jamiluddin.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengharuskan pembentuk undang-undang menata kembali ketentuan ambang batas parlemen untuk pemilu berikutnya.
Penentuan persentase ambang batas perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penyederhanaan sistem kepartaian dan keterwakilan suara pemilih agar tidak terlalu banyak suara masyarakat kehilangan peluang representasi di parlemen.
Sistem Pemilu Terbuka atau Tertutup Kembali Diperdebatkan
Pembahasan RUU Pemilu juga diperkirakan menyentuh pilihan sistem pemilu legislatif, khususnya antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup.
Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memberikan suara kepada calon anggota legislatif. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, penentuan calon terpilih lebih bergantung pada urutan daftar yang ditetapkan partai politik.
Jamiluddin menilai perbedaan pandangan antarpihak masih berpotensi memunculkan perdebatan panjang.
Menurutnya, PDI Perjuangan selama ini dikenal memiliki kecenderungan mendukung sistem proporsional tertutup, sedangkan sejumlah partai lainnya lebih memilih mempertahankan sistem terbuka.
Kemungkinan kompromi berupa sistem semi-terbuka juga disebut sebagai salah satu wacana, meskipun belum menjadi keputusan resmi DPR maupun pemerintah.
“Jadi, dalam pembahasan RUU Pemilu nantinya akan terjadi pertempuran kepentingan di antara sesama partai parlemen dan juga dengan partai nonparlemen. Ketegangan itu terjadi semata untuk mengamankan masing-masing partai pada Pileg dan Pilpres 2029,” ujar Jamiluddin.
DPR Targetkan Draf Rampung Akhir 2026, Pengesahan Maret 2027
Ketua Panja RUU Pemilu sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pihaknya akan memanfaatkan masa reses untuk mempercepat penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang.
Panja merencanakan kegiatan pembahasan pada November dan Desember 2026 agar dokumen awal dapat diselesaikan sebelum memasuki pembahasan bersama pemerintah.
“Jadi dua kali reses ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk memastikan maksimal akhir Desember atau awal Januari 2027 naskah akademik dan draf RUU Pemilu itu selesai dan kami akan serahkan menjadi bagian dari usul inisiatif DPR,” kata Rifqinizamy.
Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, sebelumnya menyebut pembahasan RUU Pemilu bersama pemerintah ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan sejak awal 2027.
Dengan perhitungan tersebut, pengesahan undang-undang diharapkan dapat dilakukan pada Maret 2027.
Namun, target tersebut masih bergantung pada penyelesaian draf, kesepakatan substansi, serta dinamika pembahasan politik antara DPR dan pemerintah.
Wacana Penambahan 11 Kursi DPR dan Penghitungan Elektronik
Dalam rapat perdana Panja bersama Badan Keahlian DPR RI pada 8 Oktober 2026, sejumlah isu strategis mulai dipetakan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan bahwa pembahasan awal diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan paling mendasar sebelum memasuki pembahasan substansi.
Isu yang disorot mencakup ambang batas parlemen, pencalonan presiden, pengangkatan penyelenggara pemilu, kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kuota perempuan, penataan daerah pemilihan, dan penggunaan teknologi.
Dalam forum tersebut turut muncul wacana penambahan 11 kursi DPR RI serta penggunaan sistem penghitungan elektronik atau e-accounting.
Meski demikian, kedua gagasan tersebut masih berada pada tahap pembahasan awal dan belum diputuskan.
“Ini hanya sekadar mensinkronkan rancangan draf yang mau kita masukkan,” kata Aria Bima.
Pengamat Ingatkan Bahaya Pasal Sisipan
Neni Nur Hayati menekankan bahwa proses revisi UU Pemilu harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Menurutnya, pembahasan tidak boleh hanya menjadi ruang kompromi kepentingan elite partai politik.
DPR dan pemerintah didorong membuka dokumen rancangan undang-undang, daftar inventarisasi masalah, jadwal rapat, risalah pembahasan, hingga perkembangan perubahan rumusan pasal.
Partisipasi publik juga harus menjangkau kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemilih muda, masyarakat adat, serta warga di wilayah terpencil.
“Karena itu, kami mendorong DPR dan pemerintah membangun mekanisme partisipasi yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Neni.
Ia juga mengingatkan agar proses legislasi tidak dimanfaatkan untuk memasukkan ketentuan yang tidak berkaitan dengan tujuan utama reformasi pemilu.
“Jangan sampai ada kompromi politik sehingga terjadi adanya penyelundupan pasal,” tegasnya.
Keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah usulan yang mereka sampaikan diterima, diubah, atau ditolak, termasuk alasan di balik keputusan tersebut.
Pemilu 2029 Terancam Ketidakpastian Jika Revisi Terlambat
Keterlambatan pembahasan UU Pemilu dapat berdampak pada berbagai tahapan persiapan Pemilu 2029.
KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait membutuhkan kepastian regulasi untuk menyusun aturan teknis, merencanakan anggaran, mempersiapkan logistik, mengembangkan sistem informasi, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Perubahan aturan yang dilakukan terlalu dekat dengan tahapan pemilu juga dapat meningkatkan risiko sengketa akibat norma yang belum jelas atau saling bertentangan.
“Risiko keterlambatan bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut kepastian hukum, kualitas demokrasi, dan legitimasi penyelenggaraan Pemilu 2029,” kata Neni.
Karena itu, penyelesaian revisi UU Pemilu harus menjadi agenda prioritas pemerintah dan DPR, dengan tetap menjaga kualitas pembahasan serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.
Reformasi Pemilu Jadi Ujian Demokrasi Pemerintahan Prabowo–Gibran
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa pembaruan sistem pemilu masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyelaraskan putusan MK dengan kepentingan politik partai-partai.
Penghapusan presidential threshold, pemisahan pemilu nasional dan lokal, pengaturan ulang ambang batas parlemen, serta penguatan keterwakilan perempuan menjadi perubahan yang akan menentukan wajah demokrasi Indonesia pada 2029.
Namun, reformasi pemilu tidak cukup hanya menghasilkan undang-undang baru. Proses penyusunannya juga harus memastikan adanya kepastian hukum, keadilan representasi, perlindungan hak pilih, dan persaingan politik yang setara.
RUU Pemilu 2029 bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan, melainkan penentu arah demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Kini, pemerintah dan DPR berpacu dengan waktu untuk membuktikan bahwa revisi UU Pemilu benar-benar ditujukan memperbaiki kualitas demokrasi, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik menjelang perebutan kekuasaan pada 2029.
