LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Menjelang 4 Desember 2026, polemik bendera Aceh kembali menjadi perhatian serius. Direktur IDeaS, Munzami HS, mengingatkan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar tidak membiarkan persoalan yang telah berlarut-larut selama lebih dari 13 tahun berkembang menjadi ketegangan baru antara masyarakat dan aparat keamanan. Ia menegaskan pentingnya mengutamakan keselamatan rakyat, menghindari pendekatan represif, serta mempercepat dialog politik dan hukum untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Peringatan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Seri Kelima yang diselenggarakan Aceh Chakrawala Institute, bertema “Bendera Aceh di Ruang Publik: Antara Identitas, Regulasi dan Relasi Masyarakat dan Aparat”, di Ruang VIP Gunongan Kopi, Kota Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Forum yang dipandu Hidayat Almardi, S.E., M.Si., itu menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur IDeaS Munzami HS; pengamat politik dan keamanan Dr. Ir. Aryos Nivada, S.P., M.A.; Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dr. Tgk. Abdul Ghani Isa, M.Ag.; serta akademisi dan peneliti budaya Aceh Dr. Muhajir Al-Fairusy, M.A.
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, menjelaskan bahwa forum tersebut diselenggarakan sebagai ruang dialektika yang jernih dan konstruktif untuk mempertemukan berbagai pandangan mengenai bendera Aceh.
Menurutnya, persoalan bendera tidak hanya berkaitan dengan identitas dan sejarah masyarakat, tetapi juga menyangkut regulasi, hubungan masyarakat dengan aparat keamanan, serta keberlanjutan perdamaian Aceh.
Munzami HS: Jangan Sampai Rakyat Kembali Menjadi Korban
Dalam pemaparannya, Munzami HS memberikan perhatian khusus terhadap risiko munculnya kekerasan apabila polemik bendera Aceh terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman konflik masa lalu telah meninggalkan penderitaan mendalam bagi masyarakat Aceh. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan benturan harus ditangani melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap keselamatan manusia.
Munzami menilai pendekatan represif dalam menghadapi persoalan sosial dan politik berisiko memperbesar ketegangan serta melahirkan perlawanan.
Menurutnya, masyarakat Aceh memiliki pengalaman sejarah yang panjang dalam menghadapi konflik. Penggunaan tekanan atau pemaksaan justru dapat memperburuk hubungan masyarakat dengan aparat dan memperpanjang trauma sosial.
Ia mengingatkan bahwa persoalan bendera seharusnya dapat diselesaikan melalui keputusan politik dan mekanisme hukum, bukan melalui tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Pemerintah, menurut Munzami, harus menunjukkan tanggung jawab moral dan politik dengan memastikan tidak ada lagi warga yang menjadi korban akibat persoalan yang belum memperoleh kesepakatan.
Pesan tersebut menjadi semakin penting menjelang 4 Desember, tanggal yang memiliki makna historis dalam perjalanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kerap menjadi perhatian dalam dinamika penggunaan simbol Bintang Bulan.
Singgung Laporan Penembakan di Tiro, Munzami Ingatkan Bahaya Kekerasan
Dalam diskusi tersebut turut disinggung laporan mengenai dugaan insiden penembakan di Gampong Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang disebut mengakibatkan 14 orang terluka dan seorang pemuda meninggal dunia.
Munzami mengaitkan laporan peristiwa tersebut dengan pentingnya mencegah penggunaan kekerasan dalam menghadapi persoalan masyarakat.
Namun, kronologi, waktu kejadian, jumlah korban, dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang disebutkan itu masih memerlukan verifikasi melalui sumber resmi dan keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, laporan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kejadian maupun menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
Terlepas dari perlunya verifikasi, Munzami menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan keamanan.
Ia berpandangan bahwa tindakan yang menimbulkan korban dapat meninggalkan trauma berkepanjangan, bukan hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.
Menurutnya, pendekatan keamanan harus mengutamakan pencegahan, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Aceh Diminta Duduk Bersama Sebelum 4 Desember
Munzami mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar segera membangun komunikasi yang lebih serius untuk menyelesaikan persoalan bendera dan lambang Aceh.
Menurutnya, polemik yang berlangsung sejak pengesahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian.
Ia menilai ketidakjelasan penyelesaian justru berpotensi memperbesar perbedaan pandangan dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta mengambil inisiatif untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan.
Munzami bahkan mengusulkan agar mekanisme pemungutan suara atau voting dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif apabila diperlukan dan memiliki dasar hukum yang sesuai.
Usulan tersebut, menurut pandangannya, merupakan bagian dari upaya membuka berbagai kemungkinan penyelesaian secara demokratis.
Namun, mekanisme pemungutan suara tidak serta-merta dapat menggantikan prosedur hukum yang berlaku. Setiap pilihan penyelesaian tetap membutuhkan kesepakatan pihak berwenang dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Bagi Munzami, hal terpenting adalah adanya kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan, bukan sekadar mengulang perdebatan yang sama setiap tahun.
Jangan Biarkan Persoalan Bendera Menjadi Beban Rakyat
Munzami juga menyoroti kemungkinan dampak sosial dan ekonomi apabila ketegangan terkait bendera Aceh terus berulang.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan rasa aman untuk bekerja, menjalankan usaha, menyekolahkan anak, dan membangun kehidupan yang lebih baik.
Ketidakpastian keamanan dapat mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta memengaruhi iklim investasi.
Karena itu, stabilitas keamanan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan aparat, melainkan sebagai kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat.
Munzami mengingatkan bahwa Aceh masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan lapangan kerja, persoalan kesejahteraan, dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap energi politik dan sosial masyarakat dapat lebih banyak diarahkan untuk membahas persoalan tersebut.
Menurutnya, perdebatan mengenai simbol daerah tidak boleh membuat agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat terabaikan.
Munzami Soroti Hubungan Emosional Aceh dengan Indonesia
Dalam pemaparannya, Munzami turut membahas pentingnya membangun hubungan emosional yang lebih kuat antara masyarakat Aceh dan negara.
Ia berpandangan bahwa penguatan rasa kebangsaan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal atau simbolik.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap negara juga harus dibangun melalui keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dan pelaksanaan komitmen perdamaian.
Pengalaman konflik masa lalu menjadi bagian dari kenyataan sejarah yang perlu dipahami dalam merumuskan kebijakan.
Karena itu, pemerintah diharapkan mengedepankan pendekatan yang menghormati martabat masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.
Munzami menilai bahwa rasa aman, pelayanan publik yang baik, kesempatan ekonomi, dan perlakuan yang adil dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia juga mengajak generasi muda Aceh agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi atau kepentingan politik yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Generasi muda diharapkan lebih aktif membicarakan pendidikan, pembangunan, lapangan kerja, inovasi, dan masa depan ekonomi Aceh.
Aryos Nivada: Bendera Aceh Kebutuhan Publik atau Kepentingan Politik?
Sementara itu, pengamat politik dan keamanan Aryos Nivada mempertanyakan urgensi penggunaan bendera Aceh dalam situasi politik dan sosial saat ini.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menilai secara terbuka apakah persoalan bendera benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat secara luas atau lebih banyak didorong oleh kepentingan politik kelompok tertentu.
Menurut Aryos, pertanyaan tersebut penting karena simbol daerah seharusnya menjadi perekat kebersamaan, bukan sumber pertentangan.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan persoalan bendera untuk memperoleh keuntungan politik dengan mengorbankan persatuan masyarakat.
Aryos juga menyoroti kelompok masyarakat yang selama ini memilih tidak menyampaikan pandangannya secara terbuka, yang ia sebut sebagai silent majority.
Menurutnya, aspirasi masyarakat Aceh tidak boleh hanya diukur dari kelompok yang paling aktif menyampaikan tuntutan.
Pandangan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, etnis, budaya, dan pilihan politik perlu didengarkan agar setiap keputusan mengenai simbol daerah memperoleh penerimaan yang lebih luas.
Namun, besaran maupun sikap kelompok yang memilih diam tersebut tidak dapat dipastikan tanpa penelitian atau survei yang memadai.
Kritik MPU Aceh, Aryos Desak Inisiatif Nyata
Dalam diskusi tersebut, Aryos juga melontarkan kritik terhadap MPU Aceh yang menurut penilaiannya belum cukup proaktif dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan strategis di tengah masyarakat.
Ia bahkan menggunakan istilah “mandul” untuk menggambarkan peran kelembagaan yang dinilainya belum optimal dalam mendorong dialog dan mempertemukan berbagai kepentingan.
Kritik tersebut merupakan penilaian Aryos terhadap kinerja kelembagaan MPU, bukan kesimpulan yang telah diverifikasi secara independen.
Menurutnya, MPU Aceh seharusnya mampu menjadi institusi moral yang mengambil inisiatif mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan bendera.
Aryos mengusulkan agar MPU mendorong pertemuan yang melibatkan Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), tokoh-tokoh perdamaian, serta unsur pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan pejabat terkait.
Pertemuan tersebut diharapkan membahas kemungkinan penyelesaian mengenai bentuk, motif, dan corak bendera yang dapat diterima bersama dalam kerangka hukum yang berlaku.
Menurut Aryos, penyelesaian polemik tidak boleh terus ditunda tanpa langkah nyata.
Ia mengajak para pemangku kepentingan menurunkan ego dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
Wali Nanggroe Harus Mewakili Seluruh Masyarakat Aceh
Aryos juga meminta lembaga Wali Nanggroe memainkan peran yang lebih inklusif dalam menghadapi polemik bendera.
Menurutnya, Wali Nanggroe harus mampu merepresentasikan kepentingan seluruh masyarakat Aceh, bukan hanya kelompok tertentu.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki keberagaman suku, etnis, budaya, bahasa, dan pengalaman sejarah.
Karena itu, penyelesaian persoalan identitas daerah harus mempertimbangkan keberagaman tersebut.
Aryos berpandangan bahwa lembaga Wali Nanggroe memiliki posisi penting untuk memperkuat komunikasi lintas kelompok dan membantu mencari titik temu.
Namun, setiap inisiatif tetap harus dilakukan sesuai kewenangan lembaga serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menilai bahwa persoalan bendera tidak boleh menjadi ajang mempertahankan ego politik, sementara masyarakat masih membutuhkan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Wakil Ketua MPU: Ulama Harus Menjadi Penyejuk Umat
Wakil Ketua MPU Aceh, Dr. Tgk. Abdul Ghani Isa, M.Ag., dalam pemaparannya mengingatkan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian dan menghadirkan kesejukan di tengah masyarakat.
Menurutnya, ulama tidak boleh hanya berkutat pada kajian kitab atau persoalan keagamaan yang bersifat normatif.
Ulama juga harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan pencerahan, meluruskan kesalahpahaman, mencegah fitnah, dan membantu menyelesaikan persoalan sosial.
Ia menilai peran tersebut semakin penting ketika masyarakat menghadapi persoalan sensitif yang berkaitan dengan identitas, sejarah, hukum, dan hubungan dengan aparat keamanan.
Dr. Tgk. Abdul Ghani Isa mengingatkan agar polemik bendera Aceh tidak berkembang menjadi permusuhan atau membuka kembali luka konflik masa lalu.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga lisan, menghindari tindakan provokatif, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh keadaan.
Menurutnya, perdamaian harus menjadi kepentingan bersama yang ditempatkan di atas perbedaan pandangan.
Ulama Jangan Hanya Dilibatkan Setelah Kebijakan Diputuskan
Tgk. Abdul Ghani Isa juga menekankan pentingnya keterlibatan ulama sejak awal dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, ulama tidak seharusnya hanya dimintai pendapat setelah keputusan ditetapkan atau dilibatkan sebatas memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang telah diambil.
Sebaliknya, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas agar pertimbangan keagamaan dan kemaslahatan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus tercermin dalam perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan, dan martabat manusia.
Nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan sosial dan politik, termasuk polemik bendera Aceh.
Dalam konteks ini, menjaga perdamaian bukan berarti mengabaikan aspirasi masyarakat.
Sebaliknya, perdamaian harus menjadi landasan agar aspirasi dapat disampaikan melalui mekanisme yang sah, dialog yang bermartabat, dan penghormatan terhadap hak seluruh pihak.
Agus Maulidar: Forum Harus Melahirkan Pemahaman dan Jalan Keluar
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, menyampaikan bahwa FGD Seri Kelima diselenggarakan untuk mempertemukan berbagai pandangan secara jernih dan konstruktif.
Menurutnya, persoalan bendera Aceh memiliki dimensi emosional dan yuridis yang harus dipahami secara bersamaan.
Dimensi emosional berkaitan dengan pengalaman sejarah, identitas, dan hubungan masyarakat dengan simbol daerah.
Sementara itu, dimensi yuridis berkaitan dengan ketentuan hukum nasional, regulasi daerah, dan kewenangan pemerintahan.
Agus berharap diskusi tersebut dapat memperkuat komunikasi dan membantu membangun pemahaman bersama yang berorientasi pada penyelesaian.
Forum tersebut juga menghadirkan akademisi dan peneliti budaya Aceh, Dr. Muhajir Al-Fairusy, M.A., untuk memperkaya pembahasan dari perspektif sosial dan budaya.
Kegiatan dipandu oleh Hidayat Almardi, S.E., M.Si., yang memoderasi pertukaran pandangan para narasumber mengenai identitas Aceh, regulasi, hubungan masyarakat dengan aparat, dan pentingnya menjaga perdamaian.
Penyelesaian Bendera Aceh Membutuhkan Langkah Konkret
Berbagai pandangan yang mengemuka dalam FGD tersebut menunjukkan perlunya penyelesaian polemik bendera Aceh melalui langkah yang lebih terarah.
Sebagai tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak berwenang, terdapat sejumlah agenda penting.
Pertama, membangun forum dialog resmi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Dialog tersebut perlu membahas secara terbuka persoalan hukum, keberatan terhadap regulasi, dan pilihan penyelesaian yang tersedia.
Kedua, melibatkan lembaga Wali Nanggroe, MPU Aceh, DPRA, tokoh perdamaian, akademisi, dan unsur masyarakat sipil. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pembahasan tidak hanya mewakili kepentingan elite politik.
Ketiga, melakukan kajian hukum secara menyeluruh terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Kajian tersebut perlu memperhatikan hubungan antara kekhususan Aceh, ketentuan perundang-undangan nasional, serta komitmen perdamaian.
Keempat, memperluas partisipasi masyarakat. Aspirasi warga yang mendukung, menolak, maupun memiliki pandangan berbeda mengenai bentuk bendera perlu didengarkan secara terbuka.
Kelima, menyepakati langkah pencegahan konflik. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan penyelenggara kegiatan publik perlu membangun komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman serta memastikan setiap tindakan tetap sesuai hukum dan menghormati keselamatan warga.
Keenam, menetapkan tahapan penyelesaian yang jelas. Forum dialog perlu diarahkan pada hasil yang dapat ditindaklanjuti, termasuk pembagian tanggung jawab antarlembaga dan penyampaian perkembangan secara terbuka kepada masyarakat.
Agenda-agenda tersebut merupakan rumusan tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan berdasarkan persoalan yang dibahas dalam forum, bukan keputusan resmi yang telah disepakati para peserta FGD.
Menjelang 4 Desember, Keselamatan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Momentum 4 Desember memiliki sensitivitas sejarah dalam kehidupan politik Aceh.
Karena itu, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat perlu memastikan bahwa perbedaan pandangan mengenai simbol daerah tidak berkembang menjadi tindakan yang mengancam keselamatan warga.
Penyampaian aspirasi secara damai harus dihormati sesuai ketentuan hukum, sementara tindakan intimidasi, kekerasan, dan provokasi harus dicegah.
Aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban secara profesional, proporsional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, masyarakat dan para tokoh politik juga perlu menghindari tindakan yang dapat memicu benturan.
Pencegahan konflik membutuhkan komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, dan kesediaan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur yang sah.
Pengalaman konflik masa lalu menjadi pengingat bahwa ketegangan yang tidak terkendali dapat meninggalkan dampak kemanusiaan yang jauh lebih besar daripada persoalan awal yang diperdebatkan.
Perdamaian Helsinki Jangan Kembali Dipertaruhkan
Perdamaian Aceh yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan daerah tersebut.
Kesepakatan itu membuka jalan bagi perubahan kehidupan politik, keamanan, dan pemerintahan Aceh setelah konflik berkepanjangan.
Lebih dari dua dekade kemudian, perdamaian tetap membutuhkan pemeliharaan melalui keadilan, komunikasi, penghormatan terhadap hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Polemik bendera Aceh menjadi salah satu persoalan yang menunjukkan pentingnya memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Penyelesaian yang berkelanjutan membutuhkan kesediaan semua pihak untuk memahami pengalaman sejarah, menghormati perbedaan, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.
Pandangan Munzami HS mengenai bahaya kekerasan, kritik Aryos Nivada terhadap lambannya penyelesaian, serta pesan Abdul Ghani Isa mengenai pentingnya peran ulama memperlihatkan adanya perhatian terhadap risiko sosial yang dapat muncul apabila persoalan terus dibiarkan.
Ketiga pandangan tersebut memiliki penekanan berbeda, tetapi sama-sama menempatkan pentingnya dialog dan pencegahan konflik dalam pembahasan polemik bendera Aceh.
Jangan Ada Lagi Darah Rakyat Tumpah karena Polemik Bendera
FGD Seri Kelima Aceh Cakrawala Institute menghasilkan pesan penting bahwa persoalan bendera Aceh tidak boleh terus dibiarkan menjadi sumber ketidakpastian.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh diharapkan menunjukkan kemauan politik untuk membangun dialog yang serius, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian.
Lembaga Wali Nanggroe, MPU Aceh, DPRA, tokoh perdamaian, akademisi, dan masyarakat sipil juga diharapkan mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.
Namun, penyelesaian tidak boleh hanya berhenti pada pertemuan atau pernyataan politik.
Diperlukan langkah yang dapat diukur, mekanisme hukum yang jelas, dan komunikasi berkelanjutan agar masyarakat mengetahui arah penyelesaian persoalan.
Menjelang 4 Desember 2026, keselamatan rakyat harus menjadi batas yang tidak boleh dilanggar oleh kepentingan politik apa pun.
Perbedaan mengenai simbol dan identitas dapat dibahas melalui dialog. Persoalan regulasi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Namun, korban jiwa dan luka akibat kekerasan tidak dapat dipulihkan hanya dengan keputusan politik.
Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu memastikan bahwa pengalaman pahit konflik masa lalu tidak kembali terulang.
Aceh tidak membutuhkan pertumpahan darah baru untuk membuktikan kuatnya identitas daerah. Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu duduk bersama, menghormati hukum, melindungi rakyat, dan menghadirkan penyelesaian yang adil.
Pesan Munzami HS agar tidak ada lagi darah rakyat yang tumpah menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan harus menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan simbolik dan persaingan politik.
Sementara itu, desakan Aryos Nivada agar para pemangku kepentingan mengambil langkah konkret menunjukkan bahwa penyelesaian polemik bendera membutuhkan keberanian politik dan tanggung jawab kelembagaan.
Bendera Aceh harus menjadi persoalan yang diselesaikan melalui kebijaksanaan, bukan alasan untuk membuka kembali luka konflik. Sebab, perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat merupakan kepentingan yang jauh lebih besar daripada kemenangan politik kelompok mana pun.
