LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi meningkatnya ancaman kejahatan di ruang digital. Kolaborasi tersebut difokuskan pada pemberantasan judi online, penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, hingga perlindungan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat koordinasi antarlembaga guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks.
Kapolri menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat serta kemampuan aparat dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum secara cepat.
“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Kapolri Soroti Judi Online, Penipuan Daring dan Love Scam
Kapolri menjelaskan bahwa berbagai bentuk kejahatan digital kini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.
Beberapa kejahatan yang menjadi perhatian antara lain penipuan melalui internet, perjudian daring, serta love scam atau penipuan yang memanfaatkan hubungan emosional untuk memperoleh keuntungan dari korban.
Modus kejahatan tersebut dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, maupun berbagai platform digital untuk menjangkau calon korban.
Selain mengakibatkan kerugian finansial, tindak kejahatan digital juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan mengganggu rasa aman masyarakat dalam menggunakan layanan teknologi.
Karena itu, Kapolri menekankan pentingnya langkah penanganan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Perkuat MoU Polri dan Komdigi yang Diteken April 2026
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berharap kerja sama Polri dan Komdigi semakin efektif setelah kedua institusi memperkuat hubungan kelembagaan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026.
Menurutnya, sinergi tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam menjaga keamanan ruang digital nasional.
“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkap Kapolri.
Penguatan kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi dalam menangani laporan masyarakat, mengidentifikasi bentuk kejahatan digital, serta mendukung proses penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Meutya Hafid: Kejahatan Digital Tidak Bisa Ditangani Satu Lembaga
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa kompleksitas persoalan digital di Indonesia membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, berbagai permasalahan yang muncul di ruang digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif maupun pengawasan platform.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Komdigi meliputi jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, serta penyebaran berita bohong.
“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.
Ia menilai penggabungan pendekatan pencegahan dan penegakan hukum merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat.
Komdigi memiliki peran dalam penguatan tata kelola dan pengawasan ruang digital, sementara Polri menjalankan kewenangan penyelidikan serta penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Apresiasi Pengungkapan Jaringan Judi Online Lintas Negara
Dalam pertemuan tersebut, Meutya turut memberikan apresiasi terhadap langkah Polri dalam mengungkap jaringan perjudian daring.
Ia menyoroti penanganan jaringan judi online yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas lintas negara.
Menurutnya, karakter kejahatan digital yang dapat melibatkan pelaku dan infrastruktur di berbagai wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum.
Karena itu, koordinasi antara Polri dan Komdigi dinilai penting untuk memperkuat langkah penanganan sekaligus menekan ruang gerak pelaku kejahatan.
Meutya berharap kerja sama tersebut juga mampu memberikan respons yang lebih cepat terhadap keresahan masyarakat akibat maraknya penipuan online.
Jual Beli Data dan Hoaks Jadi Perhatian Bersama
Selain perjudian daring, kedua institusi turut menyoroti berbagai ancaman yang berkaitan dengan penyalahgunaan data serta penyebaran informasi menyesatkan.
Praktik jual beli data secara melawan hukum dapat membuka peluang terjadinya penipuan, penyalahgunaan identitas, dan bentuk kejahatan lainnya.
Sementara itu, penyebaran hoaks dan misinformasi berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di ruang digital.
Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi salah satu kebutuhan penting agar masyarakat mampu mengenali potensi penipuan dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Upaya tersebut perlu berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Pencurian Kabel dan Perangkat BTS Juga Disorot
Pertemuan Kapolri dan Menteri Komdigi tidak hanya membahas kejahatan yang terjadi melalui internet, tetapi juga perlindungan terhadap infrastruktur telekomunikasi.
Meutya menyoroti kasus pencurian kabel serta perangkat telekomunikasi, termasuk komponen Base Transceiver Station (BTS), yang dapat mengganggu layanan komunikasi masyarakat.
Pencurian perangkat tersebut berpotensi menyebabkan terganggunya jaringan internet dan telekomunikasi di wilayah terdampak.
Gangguan layanan komunikasi dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, hingga komunikasi sehari-hari.
Karena itu, Meutya mengapresiasi langkah penegakan hukum Polri terhadap tindak pencurian infrastruktur telekomunikasi.
Perlindungan fasilitas digital dinilai menjadi bagian penting dari upaya menjaga keandalan layanan komunikasi nasional.
Polri dan Komdigi Komitmen Wujudkan Ruang Digital Aman
Melalui audiensi tersebut, Polri dan Komdigi menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.
Sinergi kedua institusi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, mempercepat penanganan laporan masyarakat, serta mendukung penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital.
Penguatan kerja sama juga diharapkan dapat membantu masyarakat menggunakan teknologi secara lebih aman, terutama dalam menghadapi berbagai modus penipuan yang terus berkembang.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital dan respons penegakan hukum yang cepat, sementara Menkomdigi Meutya Hafid menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani persoalan digital yang semakin luas.
Melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, Polri berkomitmen memperkuat perlindungan publik dari berbagai ancaman kejahatan, termasuk yang berkembang di ruang digital.
Kerja sama Polri dan Komdigi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ruang digital Indonesia yang lebih aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
