Politik

Bursa Reshuffle Kabinet Memanas, Gerindra Ungkap Nama Menteri dari Golkar, PAN hingga PSI

97650
×

Bursa Reshuffle Kabinet Memanas, Gerindra Ungkap Nama Menteri dari Golkar, PAN hingga PSI

Share this article
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad

LINTASNUSANTARANEWS.ID JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perbincangan setelah Partai Gerindra menyoroti kinerja tujuh menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah nama yang mendapat perhatian berasal dari partai politik pendukung pemerintah, termasuk Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, dalam perbincangan melalui kanal YouTube Akbar Faizal yang diberitakan sejumlah media pada Kamis (29/10/2026).

Tiga menteri dari Partai Golkar yang menjadi perhatian adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Selain ketiganya, nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dari PAN, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari PSI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy turut disorot.

Kamrussamad menilai sejumlah kementerian teknis perlu meningkatkan kinerja, terutama dalam menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

Di sektor energi, ia menyinggung gangguan pasokan listrik dan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilainya berpotensi menghambat aktivitas perekonomian di daerah.

Menurutnya, pergantian pejabat pada tingkat perusahaan pelaksana layanan belum tentu menyelesaikan persoalan apabila fungsi pengawasan dan regulasi kementerian tidak berjalan optimal.

Sorotan berikutnya diarahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Kamrussamad mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah dalam menekan praktik perjudian daring dan pinjaman online ilegal yang masih menjadi persoalan masyarakat.

Sementara itu, terhadap Kementerian UMKM, ia mempertanyakan tindak lanjut kebijakan penurunan bunga pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Ia menilai kementerian terkait perlu memastikan arahan Presiden mengenai pembiayaan UMKM dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan pelaku usaha.

Evaluasi juga menyentuh persoalan komunikasi pemerintah mengenai kebijakan anggaran desa.

Kamrussamad menyinggung perlunya penjelasan lebih terbuka dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait perubahan skema anggaran dan penyaluran program pemerintah ke desa.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang utuh agar perubahan mekanisme penganggaran tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Di sektor kehutanan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mendapat perhatian berkaitan dengan aspirasi masyarakat mengenai kesiapan mitigasi risiko.

Adapun Kementerian PPN/Bappenas yang dipimpin Rachmat Pambudy didorong lebih aktif memastikan program kementerian selaras dengan visi pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Reshuffle Jadi Hak Prerogatif Presiden

Munculnya sejumlah nama menteri dalam pembahasan evaluasi kabinet memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan komposisi pemerintahan.

Namun, sorotan terhadap kinerja para menteri tersebut tidak otomatis berarti mereka telah masuk dalam daftar resmi pejabat yang akan diganti.

Keputusan melakukan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Kamrussamad menekankan pentingnya kompetensi dan kemampuan pejabat pemerintah dalam melaksanakan program prioritas Presiden.

Ia juga menilai kader partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan profesionalisme dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

Evaluasi kabinet menjadi perhatian karena pemerintahan Prabowo didukung koalisi partai politik yang luas. Setiap perubahan susunan menteri berpotensi membawa konsekuensi terhadap hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintah.

Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum terdapat konfirmasi resmi mengenai keputusan reshuffle terbaru maupun kepastian bahwa tujuh menteri yang disorot akan diberhentikan atau dipindahkan dari jabatannya.

Publik kini menantikan apakah evaluasi kinerja tersebut akan berujung pada perombakan kabinet atau menjadi dorongan bagi kementerian untuk memperbaiki pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *