LINTASNUSANTARNEWS.ID | JAKARTA- Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai pendukung pemerintah untuk mengusulkan kandidat yang dinilai layak menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.
Di tengah dinamika politik tersebut, muncul kecenderungan sejumlah partai koalisi mendorong kader Partai Gerindra untuk mengisi posisi wakil presiden. Namun, nama yang akan dipilih masih menjadi kewenangan Prabowo sebagai Presiden.
Persoalan pengganti Gibran tidak hanya menyangkut pembagian posisi politik di lingkaran kekuasaan. Sejumlah elite partai menilai Indonesia membutuhkan sosok wakil presiden yang memiliki kapasitas kepemimpinan, legitimasi hukum, kemampuan teknokratis, serta kecakapan dalam membantu menjalankan roda pemerintahan.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo di Bogor, Jawa Barat, hampir seluruh partai pendukung menyampaikan usulan agar posisi wakil presiden diisi kader Gerindra.
“PAN usul dari Gerindra, siapa pun sepenuhnya terserah Presiden,” ujar Zulkifli Hasan, Ahad, 15 November 2026.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, calon wakil presiden harus memiliki kemampuan bekerja sama dengan Presiden, etos kerja tinggi, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, wakil presiden tidak cukup hanya menjalankan fungsi pendamping secara formal, tetapi juga harus mampu membantu Presiden dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tata kelola negara.
Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, tidak membantah adanya dorongan agar kader partainya mengisi posisi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian mengenai kandidat masih harus menunggu keputusan resmi Presiden.
“Kita tunggu surat presiden, ya,” kata Bahtra.
Sejumlah Nama Mulai Masuk Bursa
Meski belum ada pengumuman resmi dari Istana, sejumlah nama tokoh politik mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial pengganti Gibran.
Dari internal Gerindra, nama Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono disebut-sebut memiliki peluang untuk dipertimbangkan.
Selain itu, muncul pula nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, kandidat wakil presiden harus memenuhi sejumlah persyaratan penting agar dapat mendukung kepemimpinan Prabowo secara efektif.
Golkar, kata Doli, memiliki tiga kriteria utama. Pertama, calon harus memiliki kecocokan visi dan kesamaan arah kebijakan dengan Presiden. Kedua, mempunyai legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat. Ketiga, memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan serta menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah konkret di lapangan.
Doli menegaskan, figur yang dipilih harus dikenal luas dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Meskipun nama Bahlil sempat disebut dalam pembicaraan mengenai kandidat potensial, Doli menyatakan Golkar tidak secara khusus mengusung kadernya sendiri.
NasDem hingga PKS Tekankan Kapasitas dan Integritas
Partai NasDem memilih tidak mengajukan nama tertentu. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim justru mendorong Prabowo memilih sosok yang cerdas, memiliki wawasan internasional, serta mampu mengayomi masyarakat Indonesia yang majemuk.
Menurut Hermawi, jabatan wakil presiden tidak seharusnya hanya menjadi posisi simbolis.
“Jadi wakil presiden bukan sekadar ban serep, melainkan juga bisa melengkapi kepemimpinan presiden,” ujarnya.
Sikap menyerahkan keputusan kepada Presiden juga disampaikan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Demokrat menekankan pentingnya legitimasi hukum dan penerimaan masyarakat terhadap calon yang akan dipilih. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyoroti perlunya figur berintegritas untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung keberlanjutan program pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
PDIP Soroti Kemampuan Teknis dan Manajerial
Pandangan mengenai kriteria wakil presiden ideal juga disampaikan dari luar koalisi pemerintah.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai Prabowo membutuhkan pendamping dengan kemampuan teknokratis dan manajerial yang kuat. Sosok tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antarkementerian, terutama di tengah besarnya struktur kabinet dan keterbatasan ruang fiskal negara.
Menurut Said, wakil presiden seharusnya berperan aktif dalam mengevaluasi kinerja menteri dan membantu mengonsolidasikan lembaga pengawasan internal pemerintah.
Namun, seluruh kewenangan dan aktivitas tersebut harus diarahkan untuk memperkuat kelembagaan kepresidenan, bukan membangun kekuasaan pribadi.
Sementara itu, peneliti Populi Center, Usep Saepul Akhyar, memandang Prabowo membutuhkan wakil presiden yang mampu menjadi penyeimbang dalam pemerintahan.
Menurut Usep, dengan gaya kepemimpinan yang bertumpu pada visi besar dan komando dari atas, Prabowo memerlukan pendamping yang mampu menerjemahkan program prioritas menjadi kebijakan terukur, kredibel secara fiskal, dan dapat dipercaya pasar.
Wakil presiden juga harus memiliki keberanian menyampaikan koreksi secara internal apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.
“Wapres yang ideal bukan bayangan presiden, melainkan penyeimbangnya,” kata Usep.
Bukan Sekadar Jatah Politik Koalisi
Dinamika pencarian pengganti Gibran memperlihatkan bahwa kursi wakil presiden tidak hanya menjadi persoalan representasi partai politik dalam pemerintahan. Posisi tersebut juga menyangkut kebutuhan akan figur yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan membantu Presiden menghadapi persoalan nasional.
Dorongan agar kader Gerindra mengisi posisi RI-2 menunjukkan adanya kecenderungan koalisi menyerahkan pilihan kepada Prabowo. Namun, dukungan politik saja belum cukup untuk menentukan siapa yang paling tepat.
Nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Puan Maharani, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, dan AHY masih berada dalam pusaran spekulasi politik. Belum ada kepastian bahwa tokoh-tokoh tersebut telah ditetapkan sebagai kandidat resmi.
Pada akhirnya, tantangan Prabowo bukan sekadar memilih sosok yang loyal dan dapat menjaga soliditas koalisi, melainkan menentukan pendamping yang memiliki kapasitas, integritas, legitimasi, dan keberanian mengambil tanggung jawab pemerintahan.
Sebab, wakil presiden ideal bukan hanya figur yang berdiri di samping Presiden, tetapi juga pemimpin yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi jalannya pemerintahan dan kepentingan rakyat.




















