LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali membuka perhatian publik terhadap ancaman penyalahgunaan teknologi pengawasan dan operasi intelijen yang menyasar pemimpin negara. Dalam sejarah hubungan internasional, sejumlah presiden dan perdana menteri dunia pernah dilaporkan menjadi sasaran penyadapan, mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Angela Merkel, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pribadi dan kenegaraan seorang pemimpin tidak selalu terbebas dari risiko pengawasan ilegal, bahkan ketika melibatkan hubungan diplomatik antarnegara yang memiliki kerja sama erat.
Di Indonesia, bahan pemberitaan yang beredar menyebut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo pada Selasa (3/11/2026).
Ketiga nama yang disebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Informasi tersebut menyebut penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026, tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum.
Namun, informasi mengenai penetapan tersangka tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen atau pengumuman resmi Bareskrim Polri sebelum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang terverifikasi.
Terlepas dari perkembangan perkara di Indonesia, sejarah mencatat sejumlah pengungkapan operasi penyadapan terhadap pemimpin negara yang memicu ketegangan diplomatik dan perdebatan internasional mengenai batas kewenangan intelijen.
1. Presiden SBY dan Ani Yudhoyono Masuk Daftar Target Intelijen Australia
Salah satu skandal penyadapan yang pernah mengguncang hubungan diplomatik Indonesia terjadi pada November 2013.
Saat itu, dokumen rahasia yang dibocorkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden, mengungkap aktivitas pengawasan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap komunikasi sejumlah pejabat tinggi Indonesia.
Dokumen tersebut menyebut Defence Signals Directorate (DSD) Australia memantau aktivitas telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama sekitar 15 hari pada Agustus 2009.
Dalam laporan itu juga tercatat setidaknya satu upaya penyadapan terhadap komunikasi Presiden SBY.
Tidak hanya Presiden, daftar sasaran pengawasan turut memuat nama Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Sri Mulyani Indrawati.
Pengungkapan tersebut memicu reaksi keras pemerintah Indonesia.
Presiden SBY mengambil langkah diplomatik dengan menarik Duta Besar Indonesia dari Australia untuk konsultasi.
Pemerintah Indonesia juga menghentikan sementara sejumlah bentuk kerja sama, termasuk pertukaran informasi intelijen dan latihan militer bersama.
Perdana Menteri Australia ketika itu, Tony Abbott, menyampaikan penyesalan atas ketegangan yang terjadi, tetapi tidak memberikan permintaan maaf langsung sebagaimana diharapkan sebagian pihak di Indonesia.
Kasus tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana aktivitas intelijen dapat merusak kepercayaan antara dua negara yang memiliki hubungan strategis.
2. Percakapan Presiden BJ Habibie dengan Jaksa Agung Bocor ke Publik
Jauh sebelum skandal penyadapan terhadap Presiden SBY, Indonesia pernah dihebohkan oleh beredarnya rekaman percakapan telepon Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib.
Percakapan yang disebut berlangsung pada 10 Desember 1998 itu kemudian muncul dalam bentuk transkrip di majalah Panji Masyarakat edisi 24 Februari 1999.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan komunikasi kepala negara pada masa transisi politik setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Hingga kini, identitas pihak yang merekam maupun membocorkan percakapan tersebut tidak terungkap secara pasti dalam informasi yang tersedia.
Kasus Habibie memperlihatkan bahwa kerentanan komunikasi pejabat tinggi negara telah menjadi persoalan jauh sebelum teknologi telepon pintar dan perangkat lunak pengintai berkembang seperti sekarang.
3. Angela Merkel Diduga Disadap Intelijen Amerika Serikat
Skandal penyadapan juga pernah mengguncang hubungan Amerika Serikat dengan Jerman.
Pada Oktober 2013, laporan yang bersumber dari dokumen National Security Agency (NSA) mengungkap bahwa nomor telepon Kanselir Jerman Angela Merkel masuk dalam daftar target pengawasan intelijen Amerika Serikat.
Aktivitas tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2002.
Pengungkapan itu memicu kemarahan pemerintah Jerman karena Amerika Serikat merupakan salah satu sekutu terpenting negara tersebut.
Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, dilaporkan menyampaikan kepada Merkel bahwa ia akan menghentikan kegiatan tersebut seandainya mengetahui adanya penyadapan.
Kontroversi kembali muncul pada 2021 ketika laporan media Denmark menyebut NSA diduga menggunakan infrastruktur komunikasi Denmark untuk mengawasi sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Merkel, sepanjang 2012–2014.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa operasi intelijen tidak selalu diarahkan kepada negara yang dianggap sebagai lawan politik atau militer, tetapi juga dapat menyasar pemimpin negara sekutu.
4. Presiden Brasil dan Meksiko Jadi Sasaran Pengawasan Komunikasi
Dokumen Snowden juga mengungkap dugaan pengawasan intelijen Amerika Serikat terhadap komunikasi pemimpin negara di Amerika Latin.
Pada September 2013, jurnalis Glenn Greenwald mengungkap laporan mengenai aktivitas NSA yang menyasar komunikasi Presiden Brasil Dilma Rousseff.
Pengungkapan itu memicu ketegangan diplomatik antara Brasil dan Amerika Serikat.
Selain Rousseff, laporan tersebut menyebut komunikasi elektronik Enrique Peña Nieto juga menjadi sasaran pengawasan.
Pada Juni 2012, ketika Peña Nieto masih menjadi kandidat presiden Meksiko, intelijen Amerika Serikat dilaporkan memperoleh akses terhadap sejumlah surat elektronik yang berkaitan dengan rencana susunan kabinetnya.
Informasi yang dipantau disebut mencakup nama-nama calon menteri yang dipertimbangkan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.
Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana aktivitas intelijen dapat digunakan untuk memperoleh informasi politik internal negara lain.
5. Tiga Presiden Prancis Masuk Dokumen Penyadapan NSA
Pada Juni 2015, organisasi WikiLeaks menerbitkan dokumen yang disebut mengungkap kegiatan pengawasan NSA terhadap tiga Presiden Prancis.
Ketiganya adalah Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande.
Dokumen tersebut memuat nomor telepon yang dikaitkan dengan para pemimpin Prancis dan informasi mengenai aktivitas pengawasan yang dilaporkan berlangsung setidaknya sejak 2006 hingga Mei 2012.
Materi komunikasi yang disebut menjadi perhatian intelijen antara lain berkaitan dengan krisis keuangan global dan persoalan utang Yunani.
Pengungkapan itu menimbulkan reaksi pemerintah Prancis karena menyangkut komunikasi politik dan ekonomi tingkat tinggi.
Peristiwa tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa operasi penyadapan terhadap kepala negara dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan informasi dalam hubungan diplomatik dan kebijakan internasional.
6. Ponsel Perdana Menteri Spanyol Dibobol Menggunakan Pegasus
Perkembangan teknologi digital menghadirkan ancaman baru terhadap keamanan komunikasi pemimpin negara.
Pada 2 Mei 2022, pemerintah Spanyol mengumumkan bahwa telepon seluler Perdana Menteri Pedro Sánchez telah menjadi sasaran serangan perangkat lunak pengintai Pegasus.
Menurut keterangan pemerintah Spanyol, perangkat tersebut mengalami dua kali pembobolan pada Mei 2021.
Menteri Kepresidenan Spanyol saat itu, Félix Bolaños, menyebut tindakan tersebut dilakukan secara ilegal dan tanpa izin pengadilan.
Dari perangkat Sánchez, data yang dilaporkan berhasil diambil mencapai sekitar 2,6 gigabita pada satu kejadian dan 130 megabita pada kejadian lainnya.
Selain Perdana Menteri, telepon Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles juga dilaporkan menjadi sasaran pembobolan pada Juni 2021.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa serangan terhadap komunikasi pemimpin negara tidak selalu dilakukan melalui penyadapan telepon konvensional, tetapi juga dapat menggunakan perangkat lunak yang mampu mengambil data dari telepon pintar.
7. Emmanuel Macron Masuk Daftar Calon Target Pegasus
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga pernah menjadi sorotan dalam investigasi internasional mengenai perangkat lunak pengintai Pegasus.
Pada Juli 2021, investigasi kolaboratif Pegasus Project mengungkap bahwa nomor telepon Macron termasuk dalam daftar nomor yang diduga dipilih untuk kepentingan pengawasan.
Investigasi tersebut melibatkan sejumlah organisasi media internasional dan lembaga investigasi.
Dalam laporan itu, Maroko disebut sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan pemilihan nomor Macron.
Namun, penting dibedakan bahwa masuknya sebuah nomor dalam daftar calon target tidak otomatis membuktikan perangkat tersebut berhasil diretas atau komunikasinya benar-benar disadap.
Para jurnalis yang terlibat dalam investigasi juga tidak dapat melakukan pemeriksaan forensik terhadap telepon seluruh pemimpin negara yang namanya muncul.
NSO Group, perusahaan Israel pengembang Pegasus, membantah bahwa daftar tersebut merupakan daftar target penyadapan dan menyatakan Macron maupun Raja Mohammed VI dari Maroko tidak pernah menjadi sasaran teknologi perusahaannya.
8. Belasan Pemimpin Dunia Lainnya Juga Masuk Daftar Pegasus
Investigasi Pegasus Project tidak hanya mengungkap nama Emmanuel Macron.
Sejumlah pemimpin dan mantan pemimpin negara lainnya turut muncul dalam daftar nomor yang diduga dipilih sebagai calon sasaran pengawasan.
Nama-nama tersebut antara lain Presiden Irak Barham Salih, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, serta sejumlah pejabat tinggi Kazakhstan.
Daftar itu juga mencakup mantan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri, mantan Perdana Menteri Aljazair Noureddine Bedoui, mantan Perdana Menteri Uganda Ruhakana Rugunda, serta sejumlah tokoh pemerintahan Eropa dan Timur Tengah.
Investigasi tersebut mengidentifikasi kemungkinan pihak yang berkaitan dengan pemilihan nomor berdasarkan pola data dan konteks peristiwa tertentu.
Namun, kesimpulan mengenai dugaan pihak pemesan tidak sama dengan pembuktian forensik bahwa penyadapan benar-benar terjadi.
Karena itu, temuan Pegasus Project harus dipahami sebagai indikasi potensi penargetan yang tingkat pembuktiannya berbeda-beda untuk setiap individu.
Penyadapan Kepala Negara Menyangkut Keamanan Nasional dan Kedaulatan
Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa keamanan komunikasi pemimpin negara merupakan bagian penting dari perlindungan informasi strategis pemerintahan.
Penyadapan ilegal terhadap kepala negara berpotensi membuka akses terhadap pembicaraan mengenai kebijakan pertahanan, hubungan diplomatik, strategi ekonomi, serta keputusan politik yang belum diumumkan kepada publik.
Apabila dilakukan tanpa dasar hukum, kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan pelanggaran privasi, penyalahgunaan kewenangan, dan persoalan pertanggungjawaban pidana.
Dalam konteks Indonesia, kegiatan penyadapan oleh aparat penegak hukum harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan untuk melakukan penyadapan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, terlebih apabila informasi yang diperoleh berkaitan dengan komunikasi pribadi dan penyelenggaraan negara.
Kasus Prabowo Jadi Pengingat Pentingnya Pengawasan Teknologi Intelijen
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, apabila terbukti melalui proses hukum, akan menjadi persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan kemungkinan penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis.
Pengungkapan kasus-kasus internasional memperlihatkan bahwa penyadapan dapat memicu konsekuensi luas, mulai dari penyelidikan pidana, ketegangan diplomatik, hingga peninjauan kembali sistem pengamanan komunikasi pemerintahan.
Karena itu, setiap dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu ditangani secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Dari Presiden SBY hingga Emmanuel Macron, sejarah memperlihatkan bahwa kekuasaan dan jabatan tertinggi negara tidak selalu menjamin keamanan komunikasi. Justru semakin strategis posisi seorang pemimpin, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan informasi, pengawasan intelijen, dan kepastian hukum.
Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi pengawasan harus diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar tidak berubah menjadi sarana pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.
