LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Islam secara tegas melarang umatnya mengintip, mencari-cari kesalahan, maupun membuka rahasia pribadi orang lain tanpa hak. Larangan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap komunikasi seseorang secara tidak sah merupakan perbuatan haram.
Penegasan itu mengemuka di tengah pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, hingga pengusaha.
Menurut KH Cholil Nafis, penyadapan tanpa hak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam karena merupakan tindakan mengintip rahasia orang lain yang seharusnya dilindungi.
“Haram karena mengintip rahasia orang lain,” kata Cholil Nafis sebagaimana dikutip dari keterangannya melalui WhatsApp, Selasa (3/11/2026) malam.
Pernyataan tersebut mengandung pesan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar kehormatan, privasi, dan hak seseorang.
Dalam Islam, tindakan mencari-cari rahasia atau kesalahan orang lain dikenal dengan istilah tajassus, yakni perilaku memata-matai atau menyelidiki urusan tersembunyi seseorang tanpa alasan yang dibenarkan.
Al-Qur’an Melarang Tajassus dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12
Larangan mencari-cari kesalahan dan rahasia orang lain ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat ayat 12.
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”
(QS. Al-Hujurat: 12)
Ayat tersebut merupakan bagian dari tuntunan Allah SWT agar umat Islam menjaga hubungan sosial berdasarkan penghormatan, kepercayaan, dan perlindungan terhadap kehormatan sesama manusia.
Larangan tajassus menunjukkan bahwa seseorang tidak dibenarkan mencari-cari rahasia atau kekurangan orang lain hanya untuk kepentingan pribadi, menjatuhkan martabat, atau memperoleh informasi yang bukan menjadi haknya.
Dalam kehidupan modern, prinsip tersebut relevan dengan berbagai bentuk pelanggaran privasi, termasuk penyadapan telepon, pembacaan pesan pribadi tanpa izin, peretasan akun, dan pengambilan informasi elektronik secara tidak sah.
Rasulullah SAW Melarang Umat Islam Mencari-cari Kesalahan Orang Lain
Larangan melakukan tajassus juga dijelaskan dalam hadis sahih Rasulullah SAW.
Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا
Artinya:
“Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari informasi tersembunyi dan janganlah kalian memata-matai.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan menggunjing atau menyebarkan keburukan orang lain, tetapi juga melarang tindakan mencari-cari informasi tersembunyi tanpa alasan yang dibenarkan.
Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan menjaga kehormatan manusia, mencegah permusuhan, serta melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang tidak sah.
Dengan demikian, penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi rahasia seseorang harus tetap tunduk pada ketentuan agama, hukum, dan etika.
Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Menjadi Sorotan
Pernyataan KH Cholil Nafis disampaikan di tengah pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, Bareskrim Polri disebut mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH pada Selasa (3/11/2026).
Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan komunikasi sejumlah pihak sepanjang 2025–2026 tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan, menyatakan bahwa sasaran dugaan penyadapan meliputi nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha,” demikian pernyataan Asep dalam bahan pemberitaan.
Informasi tersebut juga menyebut dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi, serta dugaan penghapusan data elektronik.
Meski demikian, keterangan mengenai penetapan tersangka dan rincian perkara tersebut masih memerlukan verifikasi langsung melalui pengumuman atau dokumen resmi Bareskrim Polri.
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan dalam perkara tersebut, pandangan Islam mengenai larangan penyadapan tanpa hak tetap memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur’an dan hadis.
Apakah Semua Bentuk Penyadapan Diharamkan Islam?
Dalam kajian hukum Islam, perlu dibedakan antara tindakan memata-matai kehidupan pribadi seseorang tanpa hak dan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum secara sah.
Hukum asal tajassus terhadap urusan pribadi seseorang adalah terlarang.
Namun, para ulama juga membahas keadaan tertentu ketika pengungkapan informasi diperlukan untuk mencegah kejahatan, melindungi keselamatan masyarakat, atau membuktikan tindak pidana.
Pembahasan mengenai persoalan tersebut pernah dilakukan dalam forum Bahtsul Masail Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama di Cirebon, sebagaimana diberitakan NU Online pada 4 Februari 2010.
Dalam pembahasan tersebut, tindakan menyadap pembicaraan orang lain pada dasarnya dinilai tidak diperbolehkan.
Akan tetapi, penyadapan dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum, sepanjang terdapat dasar yang kuat dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Artinya, tidak semua kegiatan pengawasan komunikasi dapat disamakan dengan tindakan mengintip rahasia pribadi secara sewenang-wenang.
Perbedaannya terletak pada tujuan, dasar kewenangan, kebutuhan yang sah, serta prosedur pelaksanaannya.
Islam Menjaga Kehormatan dan Rahasia Pribadi Manusia
Dalam ajaran Islam, kehormatan manusia merupakan hak yang harus dijaga.
Setiap individu memiliki ruang kehidupan pribadi yang tidak boleh dimasuki secara sewenang-wenang oleh orang lain.
Prinsip tersebut berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara.
Jabatan seseorang tidak menghilangkan haknya atas perlindungan dari tindakan pengintaian yang melanggar hukum.
Demikian pula, kewenangan yang dimiliki aparat negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, tekanan politik, atau tujuan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.
Karena itu, penyalahgunaan teknologi pengawasan dapat bertentangan dengan prinsip amanah apabila dilakukan tanpa hak dan digunakan untuk merugikan orang lain.
Penyadapan Ilegal Juga Bertentangan dengan Prinsip Hukum Negara
Selain memiliki dimensi keagamaan, penyadapan tanpa kewenangan yang sah juga berkaitan dengan perlindungan hak dan privasi dalam hukum Indonesia.
Kegiatan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
Kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batasan atau pengawasan.
Dalam bahan pemberitaan mengenai dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penyidik disebut menerapkan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun, penerapan pasal pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Pesan MUI: Teknologi Tidak Boleh Menjadi Alat Melanggar Amanah
Penegasan KH Cholil Nafis mengenai keharaman menyadap rahasia orang lain menjadi pengingat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi.
Perangkat digital yang semakin canggih memang dapat membantu penegakan hukum dan perlindungan keamanan negara.
Namun, kemampuan teknologi untuk mengakses komunikasi seseorang harus diimbangi dengan tanggung jawab moral, pengawasan, dan kepatuhan terhadap hukum.
Dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi tidak mengubah prinsip dasar bahwa kehormatan manusia, rahasia pribadi, dan amanah harus dilindungi.
Larangan tajassus dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 menjadi landasan bahwa mencari-cari rahasia orang lain tanpa hak merupakan perbuatan tercela. Sementara itu, pengawasan untuk kepentingan penegakan hukum memiliki pembahasan tersendiri yang mensyaratkan kewenangan dan alasan yang dibenarkan.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh pihak bahwa penggunaan teknologi pengawasan harus tunduk pada hukum, etika, dan nilai-nilai agama.
Pesan KH Cholil Nafis pun mempertegas bahwa menjaga rahasia dan kehormatan orang lain bukan sekadar persoalan hukum negara, tetapi juga bagian dari tanggung jawab seorang Muslim di hadapan Allah SWT.
Wallahu a’lam bish-shawab.
