LINTASNUSANTARANEWS.ID | SURABAYA- Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan utama industri farmasi dunia. Namun, di balik melimpahnya sumber daya alam tersebut, Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam mewujudkan kemandirian industri obat-obatan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Dr. Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 31.000 spesies tumbuhan yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber bahan baku farmasi, tetapi lebih dari 90 persen kebutuhan bahan baku obat nasional masih bergantung pada impor.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara potensi kekayaan alam dan kemampuan industri nasional dalam mengolahnya menjadi produk farmasi bernilai tambah. Persoalannya bukan semata-mata keterbatasan sumber daya, melainkan juga menyangkut kemampuan riset, penguasaan teknologi, pembiayaan, standardisasi, serta keberhasilan menghubungkan hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan industri obat-obatan.
Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam paparan bertajuk “Kefarmasian Indonesia Menuju Kemandirian Bahan Baku Obat” pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
“Kita punya masalah di Indonesia karena tantangan tadi. Sumber daya alam kita luar biasa,” ujar Taruna.
Kekayaan Hayati Melimpah, Industri Farmasi Masih Bergantung pada Impor
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Ribuan jenis tumbuhan yang tumbuh di berbagai wilayah Nusantara memiliki potensi untuk diteliti sebagai sumber senyawa bioaktif, bahan obat tradisional, maupun kandidat zat aktif untuk pengembangan obat modern.
Namun, potensi tersebut belum secara otomatis menjadikan Indonesia mampu memproduksi seluruh kebutuhan bahan baku farmasinya sendiri. Pengembangan obat memerlukan proses panjang yang melibatkan penelitian ilmiah, identifikasi senyawa, pengujian keamanan dan khasiat, pengembangan teknologi produksi, hingga pemenuhan standar mutu yang ketat.
Ketergantungan impor yang masih melampaui 90 persen menunjukkan bahwa kemampuan produksi bahan baku obat nasional belum sebanding dengan kebutuhan industri farmasi dalam negeri.
Ketergantungan tersebut juga menjadi persoalan strategis karena dapat membuat industri obat nasional rentan terhadap perubahan harga internasional, fluktuasi nilai tukar rupiah, gangguan rantai pasok global, serta kebijakan perdagangan negara pemasok.
Apabila terjadi hambatan distribusi bahan baku dari luar negeri, produsen obat dalam negeri berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi atau keterlambatan pengadaan bahan tertentu.
Karena itu, kemandirian bahan baku obat bukan hanya persoalan pengembangan industri, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sistem kesehatan nasional.
Mengapa Ribuan Tanaman Belum Mampu Menggantikan Bahan Baku Impor?
Besarnya jumlah spesies tumbuhan tidak berarti seluruhnya dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Setiap tanaman yang berpotensi memiliki aktivitas farmakologis harus melalui proses penelitian untuk memastikan kandungan senyawa, mekanisme kerja, tingkat keamanan, serta manfaat terapeutiknya.
Dalam pengembangan obat modern, peneliti perlu mengidentifikasi senyawa aktif, menguji aktivitas biologis, menilai potensi toksisitas, serta menentukan apakah senyawa tersebut dapat dikembangkan menjadi bahan obat yang stabil dan memenuhi standar produksi.
Tahapan penelitian juga dapat mencakup pengujian praklinis dan uji klinis sesuai jenis produk serta persyaratan regulasi yang berlaku.
Selain itu, bahan yang diperoleh dari tanaman harus memiliki mutu yang konsisten. Kandungan senyawa aktif dapat dipengaruhi jenis tanaman, kondisi tanah, iklim, waktu panen, metode pengeringan, dan proses ekstraksi.
Tanpa standardisasi yang baik, bahan alam berpotensi menghasilkan kualitas yang berbeda-beda sehingga sulit digunakan dalam produksi obat secara massal.
Persoalan lainnya adalah tidak semua bahan baku obat dapat digantikan oleh senyawa yang berasal dari tumbuhan. Sebagian obat membutuhkan bahan aktif yang diproduksi melalui sintesis kimia, fermentasi, bioteknologi, atau proses industri khusus.
Dengan demikian, pemanfaatan kekayaan hayati merupakan salah satu jalur penting menuju kemandirian farmasi, tetapi tetap harus didukung pengembangan industri kimia farmasi, bioteknologi, dan teknologi produksi bahan aktif.
BPOM Soroti Kesenjangan Riset dan Industri
Taruna Ikrar menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengubah hasil penelitian menjadi produk yang dapat diproduksi secara komersial.
Persoalan tersebut dikenal dengan istilah valley of death, yakni kesenjangan antara keberhasilan penelitian pada tahap laboratorium dan kemampuan mengembangkannya menjadi produk industri yang layak dipasarkan.
Banyak penelitian menghasilkan temuan awal yang menjanjikan, tetapi belum tentu dapat dilanjutkan ke tahap produksi karena keterbatasan teknologi, kebutuhan pembiayaan, kesiapan fasilitas, atau belum terpenuhinya persyaratan regulasi.
Sebagai contoh, senyawa dari tanaman tertentu mungkin menunjukkan aktivitas biologis yang menarik dalam penelitian laboratorium. Namun, untuk menjadikannya bahan baku obat, diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keamanan, efektivitas, stabilitas, dosis, dan kemampuan produksi dalam skala besar.
Pengembangan tersebut dapat membutuhkan waktu panjang serta investasi yang tidak sedikit.
Karena itu, hasil penelitian perguruan tinggi harus diarahkan agar memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan industri, tanpa mengabaikan independensi ilmiah dan standar keselamatan pasien.
BPOM Dorong Kolaborasi Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah
Untuk mengatasi hambatan pengembangan produk farmasi nasional, BPOM mendorong penguatan kerja sama antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
Taruna menyebut pendekatan tersebut sebagai kolaborasi Academia, Business, and Government (ABG).
“Ini kami sebut sebagai pendekatan Academia, Business, and Government (ABG),” katanya.
Melalui pendekatan tersebut, perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan inovasi, sedangkan pelaku industri berperan dalam mengembangkan teknologi produksi, investasi, dan pemasaran.
Sementara itu, pemerintah berperan menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi, termasuk melalui penguatan ekosistem penelitian, fasilitasi regulasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Kolaborasi ketiga unsur tersebut menjadi penting agar penelitian tidak berhenti sebagai publikasi akademik, melainkan dapat berkembang menjadi produk yang memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.
Keterlibatan industri sejak tahap awal penelitian juga dapat membantu memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan memiliki peluang untuk diproduksi dan digunakan secara luas.
Kemandirian Bahan Baku Obat Penting bagi Ketahanan Kesehatan Nasional
Ketergantungan terhadap impor bahan baku obat dapat menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan pelayanan kesehatan, terutama ketika terjadi gangguan perdagangan internasional atau kenaikan harga bahan baku.
Industri farmasi yang memiliki kemampuan memproduksi bahan aktif sendiri berpotensi lebih fleksibel dalam menjaga ketersediaan obat tertentu serta mengelola biaya produksi.
Namun, pembangunan industri bahan baku obat membutuhkan investasi besar, tenaga ahli, fasilitas produksi yang memenuhi standar, dan dukungan riset berkelanjutan.
Pengembangan bahan baku farmasi juga tidak dapat hanya berorientasi pada jumlah produk yang dihasilkan. Aspek keamanan, efektivitas, dan konsistensi mutu harus menjadi prioritas karena produk tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Dalam konteks ini, peran BPOM sangat penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan menjadi produk kesehatan memenuhi persyaratan ilmiah dan regulasi sebelum digunakan secara luas.
Kemandirian industri farmasi harus dibangun tanpa mengorbankan standar perlindungan konsumen dan keselamatan pasien.
Tanaman Obat Nusantara Berpotensi Menjadi Sumber Inovasi Farmasi
Kekayaan tumbuhan Indonesia memberikan peluang besar untuk mengembangkan penelitian senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam industri kesehatan.
Berbagai tanaman yang telah lama dikenal dalam pengobatan tradisional, seperti kunyit, temulawak, jahe, sambiloto, dan meniran, menjadi contoh sumber bahan alam yang dapat terus diteliti untuk memahami kandungan serta potensi manfaat kesehatannya.
Namun, penggunaan secara turun-temurun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu tanaman efektif dan aman untuk mengobati semua penyakit.
Setiap klaim khasiat tetap membutuhkan bukti ilmiah yang sesuai, terutama apabila produk akan dikembangkan sebagai obat dengan indikasi medis tertentu.
Pengembangan tanaman obat juga memerlukan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengancam kelestarian spesies maupun ekosistem tempat tanaman tersebut tumbuh.
Selain itu, pengembangan industri berbasis bahan alam dapat membuka peluang ekonomi bagi petani, peneliti, pelaku usaha, dan industri pengolahan dalam negeri apabila dikelola melalui rantai pasok yang berkelanjutan.
Dari Made in Indonesia Menuju Innovate in Indonesia
Taruna Ikrar menegaskan bahwa cita-cita kemandirian farmasi tidak boleh berhenti pada kemampuan memproduksi obat di dalam negeri.
Indonesia juga harus mampu menciptakan inovasi farmasi sendiri, mulai dari penelitian bahan aktif, pengembangan teknologi, hingga menghasilkan produk yang memiliki daya saing.
“Dari made in Indonesia, menjadi innovate in Indonesia,” ujar Taruna.
Pernyataan tersebut menegaskan perlunya perubahan orientasi pembangunan industri farmasi nasional, dari sekadar menjadi lokasi produksi menuju negara yang memiliki kemampuan penelitian, pengembangan, dan inovasi secara mandiri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan penguatan pendidikan dan penelitian kefarmasian, pengembangan fasilitas produksi bahan aktif, dukungan pembiayaan inovasi, serta kebijakan yang mampu mempertemukan kepentingan akademisi dan industri.
Pengembangan industri farmasi berbasis inovasi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kesehatan global.
Kekayaan Alam Harus Diubah Menjadi Kekuatan Industri Kesehatan
Pernyataan Kepala BPOM dalam KSTI 2026 menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan produk kesehatan.
Lebih dari 31.000 spesies tumbuhan merupakan modal biologis yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya membutuhkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan industri yang terintegrasi.
Di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap bahan baku obat impor menunjukkan pentingnya mempercepat pembangunan ekosistem farmasi nasional yang berorientasi pada penelitian dan inovasi.
Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri perlu membangun kerja sama yang mampu memperpendek jarak antara penemuan ilmiah dan pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan.
Indonesia tidak cukup hanya dikenal sebagai negara yang kaya tanaman berkhasiat. Kekayaan tersebut harus mampu dikembangkan melalui penelitian yang bertanggung jawab menjadi bahan baku dan produk farmasi yang aman, bermutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan utama Taruna Ikrar menjadi tantangan besar bagi masa depan industri kesehatan nasional: Indonesia harus bergerak dari negara yang bergantung pada impor bahan baku obat menuju bangsa yang mampu menciptakan inovasi farmasi sendiri, dengan menjadikan kekayaan hayati Nusantara sebagai salah satu fondasi kemandirian kesehatan.
