Politik

“Kursi Wapres Kosong, Mengapa Partai Koalisi Justru Menyerahkan Segalanya kepada Prabowo?”

8384
×

“Kursi Wapres Kosong, Mengapa Partai Koalisi Justru Menyerahkan Segalanya kepada Prabowo?”

Share this article

LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memunculkan dinamika politik baru di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, di tengah terbukanya peluang untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut, partai-partai koalisi pemerintah justru menunjukkan sikap yang relatif seragam: tidak berebut mengusulkan kader masing-masing dan menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo.

Menariknya, sejumlah partai koalisi bahkan secara terbuka mendorong agar pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perebutan kursi wakil presiden tidak berlangsung secara terbuka sebagaimana lazimnya kontestasi politik. Sebaliknya, para elite partai lebih memilih menjaga soliditas koalisi dan menyerahkan proses penentuan kandidat kepada presiden.

Sikap itu terlihat setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026.

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Melchias Markus Mekeng, menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama untuk menggantikan Gibran. Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang mendukung siapa pun pilihan Prabowo, baik berasal dari partai politik maupun kalangan profesional.

Menurut Doli, sisa masa pemerintahan Prabowo periode 2024–2029 membutuhkan kepemimpinan yang solid dan harmonis. Presiden perlu mendapatkan pendamping yang memiliki kesamaan visi, paradigma berpikir, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta hubungan kerja yang baik.

Dengan pengalaman menjalankan pemerintahan selama dua tahun, Doli menilai Prabowo paling memahami sosok yang tepat untuk mendampinginya.

Meski tidak ada partai yang secara resmi berebut mengajukan kader, sejumlah nama elite politik mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial pengganti Gibran.

Dari Gerindra, muncul nama Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.

Selain itu, terdapat nama Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa justru menegaskan bahwa partai mereka tidak akan mengajukan kandidat.

AHY, misalnya, menyatakan Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan kepada Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Karena itu, AHY meminta agar spekulasi politik tidak mendahului mekanisme konstitusional. Sikap serupa disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Panjaitan yang menyebut keputusan tersebut telah dibahas bersama Majelis Tinggi Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai NasDem juga mengambil posisi yang sama. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya tidak akan mengusulkan kader sebagai calon wakil presiden karena percaya Prabowo akan memilih sosok yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tidak mengajukan kader dengan alasan menghormati kewenangan presiden sekaligus menghargai partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi posisi tersebut.

Gerindra Menguat, PAN Sebut Hampir Semua Partai Sepakat

Dinamika semakin menarik setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa partainya mengusulkan agar pengganti Gibran berasal dari Gerindra.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju di Istana Bogor pada 13 November 2026.

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta para ketua umum partai menyampaikan dua nama calon wakil presiden dalam waktu sekitar satu pekan. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas kembali pada pekan ketiga November.

Zulkifli menyebut hampir seluruh partai yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat mendorong kader Gerindra untuk mengisi posisi wakil presiden. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga menyatakan partainya akan menerima siapa pun yang dipilih presiden.

Juru bicara Gerindra Bahtra Banong tidak membantah adanya dukungan dari partai-partai koalisi terhadap kader Gerindra. Meski demikian, ia menegaskan kepastian mengenai calon wakil presiden baru dapat diketahui setelah presiden menyampaikan dua nama kepada MPR.

Dukungan terhadap kemungkinan kader Gerindra menjadi wakil presiden juga datang dari PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya menghormati apabila Prabowo memilih kader Gerindra.

Menurut Said, sejumlah tokoh Gerindra memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan kecakapan kenegarawanan yang dibutuhkan untuk mengoordinasikan kerja pemerintahan.

Kesamaan latar belakang politik antara presiden dan wakil presiden juga dinilai dapat mempermudah koordinasi serta penyelarasan kebijakan pemerintahan.

Ada Keuntungan, tetapi Risiko Politik Tetap Mengintai

Pengajar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pemilihan kader Gerindra memiliki sejumlah keuntungan bagi Prabowo.

Menurut dia, wakil presiden dari partai yang sama dapat menjamin loyalitas dan kesamaan garis politik. Kondisi tersebut berpotensi memperkecil kemungkinan terjadinya gesekan internal maupun munculnya dua pusat kekuasaan atau matahari kembar dalam pemerintahan.

Selain itu, pengangkatan kader internal dapat menjadi bentuk penghargaan kepada tokoh partai yang selama ini berkontribusi memenangkan Prabowo.

Langkah tersebut juga berpotensi meredam kecemburuan di antara partai-partai mitra koalisi serta mengurangi kekhawatiran presiden terhadap kemungkinan wakilnya membangun kekuatan politik sendiri menjelang Pilpres 2029.

Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa pilihan tersebut bukan tanpa konsekuensi.

Jika tokoh yang dipilih merupakan figur penting di partai atau parlemen, perpindahan jabatan dapat memengaruhi efektivitas kerja politik pemerintahan.

Ia mencontohkan Sufmi Dasco Ahmad yang selama ini dipandang sebagai salah satu penghubung penting antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu, dominasi Gerindra pada posisi presiden dan wakil presiden berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan partai koalisi lainnya. Dukungan politik mereka dikhawatirkan hanya menjadi formalitas apabila tidak diimbangi ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Pilihan tersebut juga belum tentu memperluas basis dukungan Prabowo menjelang 2029. Bahkan, kemungkinan munculnya reaksi dari kelompok pendukung Gibran dan Joko Widodo tetap menjadi salah satu risiko politik yang perlu diperhitungkan.

Mengapa Partai Koalisi Memilih Tidak Berebut?

Peneliti Populi Center, Usep Saepul Akhyar, melihat keengganan partai-partai koalisi mengajukan kader sendiri tidak bisa dilepaskan dari perubahan peta kekuasaan dan posisi tawar politik dalam pemerintahan.

Menurut Usep, dalam struktur koalisi yang besar dengan kekuasaan yang semakin terpusat, partai-partai cenderung berhitung sebelum mengambil langkah politik yang berpotensi berseberangan dengan presiden.

Mengajukan kader secara terbuka justru dapat menempatkan partai dalam posisi yang tidak menguntungkan apabila usulan tersebut ditolak.

Ia menilai partai-partai lebih memilih menunggu keputusan presiden daripada mempertaruhkan hubungan politik yang sudah terbangun.

Di sisi lain, para ketua umum partai telah memiliki posisi strategis di kabinet dengan akses terhadap kewenangan pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Karena itu, kursi wakil presiden tidak selalu dipandang sebagai peningkatan posisi politik.

Jabatan tersebut justru membawa tanggung jawab besar dan risiko terseret dalam persaingan politik menuju 2029, sementara kewenangan yang diberikan presiden belum tentu sesuai dengan ekspektasi pemegang jabatan.

Dalam situasi seperti itu, alasan menghormati hak prerogatif presiden dan menjalankan konstitusi juga dapat dibaca sebagai bagian dari kalkulasi politik untuk menjaga hubungan dengan Prabowo.

Dengan demikian, tidak adanya perebutan terbuka kursi wakil presiden bukan berarti partai-partai koalisi kehilangan kepentingan politik. Sebaliknya, sikap tersebut memperlihatkan bagaimana setiap partai berusaha mempertahankan posisi dan pengaruhnya di dalam pemerintahan.

Pada akhirnya, Prabowo tidak hanya dihadapkan pada persoalan menentukan sosok yang tepat untuk mendampingi dirinya, tetapi juga harus menjaga keseimbangan kekuatan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Kader Gerindra memang semakin menguat dalam bursa pengganti Gibran. Namun, keputusan akhir akan menjadi ujian bagi kemampuan Prabowo mengelola loyalitas internal partai sekaligus mempertahankan soliditas koalisi hingga akhir masa pemerintahannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *