Politik

MPR Geser Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026

12342
×

MPR Geser Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026

Share this article

LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula Rabu, 2 Desember 2026 menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Perubahan jadwal tersebut diputuskan melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, agenda pemilihan wakil presiden pengganti Gibran merupakan kewenangan dan agenda MPR RI, bukan rapat paripurna DPR RI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, pengunduran jadwal tersebut merupakan usulan Presiden Prabowo Subianto. Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk mempersiapkan proses pengajuan dua nama calon wakil presiden.

Menurut Muzani, padatnya agenda kenegaraan Presiden menjadi salah satu pertimbangan. Prabowo juga masih perlu berkomunikasi dengan partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh untuk meminta masukan dan pertimbangan sebelum menentukan calon yang akan diajukan.

Kesepakatan Fraksi MPR

Selain usulan Presiden, perubahan jadwal juga mempertimbangkan kesepakatan antarfraksi di MPR.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, dalam keterangannya kepada Janaloka Journal, menyebutkan bahwa terdapat kesepakatan untuk menggeser pelaksanaan sidang dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ia juga mengungkapkan pertimbangan mengenai penanggalan Jawa. Jadwal semula, 2 Desember, bertepatan dengan Rabu Pon, sedangkan tanggal pengganti, 9 Desember, bertepatan dengan Rabu Kliwon.

Dengan perubahan tersebut, MPR memiliki tambahan waktu untuk mempersiapkan tahapan pemilihan hingga pelantikan wakil presiden yang baru.

Berbeda dengan Pembatalan Rapat Paripurna DPR

Perubahan jadwal sidang MPR ini perlu dibedakan dari pembatalan agenda rapat paripurna DPR RI yang sebelumnya dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026.

Rapat paripurna DPR tersebut semula diagendakan untuk mengumumkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, agenda itu dibatalkan setelah muncul perkembangan mengenai surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang disebut telah diserahkan kepada pimpinan MPR pada hari yang sama.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, sebagaimana dikutip ANTARA, menyampaikan bahwa usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah adanya perkembangan tersebut.

Dengan demikian, terdapat dua agenda berbeda yang perlu dipahami publik: pembatalan agenda HMP dalam rapat paripurna DPR pada 12 November dan penggeseran sidang paripurna MPR untuk pemilihan serta pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Perbedaan lembaga penyelenggara dan agenda tersebut penting agar informasi mengenai proses politik dan ketatanegaraan di parlemen tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *