Info Islam

Tanah Girik Masih Milik Siapa? Perspektif Hukum Islam tentang Kepastian Hak, Keadilan, dan Perubahan Zaman

64319
×

Tanah Girik Masih Milik Siapa? Perspektif Hukum Islam tentang Kepastian Hak, Keadilan, dan Perubahan Zaman

Share this article

LINTASNUSANTARANEWS.ID | MUAMALAH- Apakah seseorang yang sejak puluhan tahun lalu memiliki tanah berdasarkan surat girik masih diakui sebagai pemilik tanah tersebut hingga hari ini? Pertanyaan ini menjadi penting bagi masyarakat yang masih menyimpan dokumen pertanahan peninggalan orang tua atau leluhur, tetapi belum mengurus sertifikat hak atas tanah.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyentuh prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan tanggung jawab menjaga amanah dalam perspektif Islam.

Dalam kajian hukum, persoalan mengenai hubungan antara aturan masa lalu dan ketentuan yang berlaku saat ini dikenal dengan prinsip Intertemporal Law atau hukum antarwaktu. Konsep ini mengajarkan bahwa suatu tindakan hukum pada dasarnya dinilai berdasarkan aturan yang berlaku ketika tindakan itu dilakukan. Namun, keberlangsungan suatu hak juga perlu memperhatikan perkembangan hukum dan persyaratan yang berlaku pada masa berikutnya.

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan ini dapat dihubungkan dengan prinsip istishab, kaidah perubahan hukum karena perubahan zaman, serta tujuan syariat atau Maqashid al-Syariah.

1. Islam Mengajarkan Perlindungan terhadap Hak Milik

Islam memberikan penghormatan besar terhadap hak kepemilikan seseorang. Harta tidak boleh diambil atau dikuasai secara batil, termasuk tanah yang diperoleh melalui cara yang sah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta seseorang harus dilindungi dari pengambilan secara tidak sah. Prinsip ini juga relevan dalam persoalan tanah, terutama ketika muncul sengketa antara pemegang dokumen lama, ahli waris, pihak yang menguasai secara fisik, dan pihak lain yang mengajukan klaim kepemilikan.

Dalam Islam, kepemilikan bukan hanya persoalan dokumen, melainkan juga menyangkut asal-usul perolehan, kejujuran, bukti, dan tidak adanya tindakan merugikan hak orang lain.

Karena itu, dokumen lama tidak boleh langsung dianggap tidak bernilai tanpa pemeriksaan. Sebaliknya, dokumen tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengklaim tanah yang sesungguhnya bukan hak pemegangnya.

2. Memahami Intertemporal Law: Hukum Masa Lalu dan Masa Kini

Salah satu prinsip penting dalam hukum antarwaktu adalah tempus regit actum, yang secara umum berarti suatu tindakan hukum dinilai berdasarkan hukum yang berlaku ketika tindakan tersebut dilakukan.

Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum. Seseorang tidak semestinya dinyatakan melakukan pelanggaran hanya karena aturan berubah setelah tindakan tersebut dilakukan secara sah.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika menyangkut hak yang terus berlangsung dalam waktu panjang.

Hak yang diperoleh secara sah pada masa lalu tidak selalu berarti seluruh aspek administrasinya terbebas dari kewajiban penyesuaian terhadap hukum baru. Negara dapat menetapkan mekanisme pendaftaran, pencatatan, dan pembuktian untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara keabsahan asal-usul suatu hak, keberlangsungan hak tersebut, dan kekuatan dokumen yang digunakan untuk membuktikannya.

3. Bagaimana Kedudukan Surat Girik Menurut Hukum Indonesia?

Dalam sejarah pertanahan Indonesia, girik dikenal sebagai dokumen yang berkaitan dengan administrasi tanah bekas milik adat dan pencatatan pajak tanah. Dokumen ini banyak ditemukan dalam kepemilikan tanah masyarakat, terutama yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, girik bukan sertifikat hak atas tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak lama perlu disesuaikan dengan sistem hukum pertanahan nasional melalui mekanisme konversi dan pendaftaran tanah.

Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Pasal 96 PP tersebut mengatur bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perseorangan wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku. Apabila tenggang waktu itu berakhir, dokumen seperti girik tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.

Mengingat PP Nomor 18 Tahun 2021 berlaku sejak 2 Februari 2021, tenggang waktu lima tahun tersebut berakhir pada 2 Februari 2026.

Hal penting yang perlu dipahami adalah berakhirnya kekuatan girik sebagai alat pembuktian hak tidak otomatis berarti tanahnya menjadi milik orang lain. Penjelasan Pasal 96 PP tersebut menegaskan bahwa tidak berlakunya alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tidak mengubah status tanah tersebut.

Artinya, masyarakat yang masih memegang girik tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa tanahnya telah hilang atau otomatis diambil alih negara. Akan tetapi, girik juga tidak lagi cukup untuk berdiri sendiri sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Kementerian ATR/BPN telah mengimbau masyarakat pemegang girik agar tidak panik. Tanah yang masih dikuasai dan ditempati tetap dapat dimohonkan untuk memperoleh sertifikat melalui kantor pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Prinsip Istishab dalam Hukum Islam: Hak Tidak Hilang Tanpa Dasar

Dalam usul fikih, dikenal prinsip istishab, yaitu mempertahankan keadaan hukum yang telah ada sampai terdapat bukti atau dasar yang mengubahnya.

Prinsip ini relevan untuk memahami persoalan kepemilikan tanah. Apabila seseorang memperoleh tanah secara sah, kemudian mewariskannya kepada keturunannya, riwayat kepemilikan tersebut tidak semestinya diabaikan begitu saja hanya karena dokumen administrasinya berasal dari masa lampau.

Namun, istishab bukan berarti setiap klaim kepemilikan otomatis benar untuk selamanya. Jika terdapat bukti jual beli, hibah, wakaf, pelepasan hak, putusan pengadilan, atau bukti lain yang menunjukkan perubahan kepemilikan, keadaan hukumnya harus dinilai berdasarkan bukti tersebut.

Dengan demikian, prinsip istishab mengajarkan kehati-hatian: hak seseorang tidak boleh dihapus berdasarkan dugaan, tetapi klaim kepemilikan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kaidah Perubahan Hukum karena Perubahan Zaman

Dalam khazanah fikih terdapat kaidah:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan zaman.”

Kaidah ini terutama berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat ijtihadi dan penerapan hukum yang mempertimbangkan keadaan masyarakat. Kaidah tersebut bukan berarti prinsip dasar agama dapat diubah sesuka hati atau hak seseorang dapat dihapus tanpa alasan yang sah.

Dalam persoalan pertanahan, perkembangan zaman menuntut sistem administrasi yang lebih tertib. Pencatatan batas tanah, identitas pemegang hak, riwayat peralihan, dan pendaftaran sertifikat diperlukan untuk mengurangi konflik serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penyesuaian administrasi tidak harus dimaknai sebagai penghapusan hak masa lalu. Justru, penyesuaian dapat menjadi sarana untuk memperkuat perlindungan hak yang telah diperoleh secara sah.

6. Keadilan dan Maqashid al-Syariah dalam Sengketa Tanah

Persoalan tanah berkaitan erat dengan tujuan syariat atau Maqashid al-Syariah, terutama perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal).

Perlindungan harta menuntut agar hak pemilik yang sah tidak dirampas. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus dilindungi dari pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, penguasaan tanpa hak, dan klaim kepemilikan yang tidak dapat dibuktikan.

Dalam sengketa tanah, prinsip keadilan mengharuskan pemeriksaan terhadap seluruh bukti yang relevan, antara lain:

  • Dokumen girik atau bukti tanah lama beserta riwayat penerbitannya.
  • Riwayat perolehan tanah melalui jual beli, warisan, hibah, atau cara lain yang sah.
  • Bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah secara fisik.
  • Keterangan saksi yang mengetahui riwayat tanah.
  • Catatan administrasi desa atau kelurahan dan data pertanahan.
  • Ada atau tidaknya peralihan hak, sengketa, penyitaan, maupun putusan pengadilan.

Tidak boleh seseorang kehilangan haknya hanya karena pihak lain memiliki dokumen yang lebih baru, apabila proses penerbitannya ternyata bermasalah. Sebaliknya, dokumen lama juga tidak dapat digunakan untuk membenarkan penguasaan yang bertentangan dengan fakta dan bukti hukum.

7. Apa yang Harus Dilakukan Pemilik Tanah yang Masih Memegang Girik?

Masyarakat yang masih memiliki tanah berdasarkan girik sebaiknya tidak menunda pemeriksaan dan pendaftaran tanah.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

  1. Mengumpulkan dokumen asli girik beserta bukti pendukung dan riwayat perolehan tanah.
  2. Memeriksa data tanah di kantor desa atau kelurahan, termasuk riwayat pencatatan dan batas-batasnya.
  3. Memastikan tanah tidak sedang disengketakan atau telah dialihkan kepada pihak lain.
  4. Mengumpulkan bukti penguasaan fisik serta keterangan saksi yang mengetahui riwayat tanah.
  5. Mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan atau BPN setempat.
  6. Meminta bantuan advokat atau ahli hukum pertanahan apabila ditemukan tumpang tindih dokumen maupun sengketa kepemilikan.

Pemeriksaan harus dilakukan secara cermat karena setiap bidang tanah memiliki riwayat dan kondisi hukum yang berbeda. Girik dapat menjadi petunjuk penting, tetapi keputusan mengenai hak atas tanah harus didasarkan pada pemeriksaan keseluruhan data fisik dan yuridis.

8. Pelajaran Islam: Menjaga Hak Masa Lalu Tanpa Mengabaikan Keadilan Masa Kini

Persoalan surat girik memperlihatkan bahwa perubahan zaman tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan hak seseorang secara sewenang-wenang.

Dalam Islam, keadilan tidak hanya menuntut penghormatan terhadap aturan yang berlaku saat ini, tetapi juga mengharuskan perlindungan terhadap hak yang telah diperoleh secara sah pada masa lalu.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu memahami bahwa perkembangan sistem hukum membawa kewajiban untuk menyesuaikan administrasi kepemilikan. Dokumen yang dahulu digunakan sebagai bukti dalam sistem pertanahan lama belum tentu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam sistem hukum sekarang.

Di sinilah prinsip Intertemporal Law, istishab, dan Maqashid al-Syariah menemukan relevansinya: menjaga kepastian hukum, menghormati sejarah kepemilikan, dan memastikan bahwa perubahan aturan tetap berjalan dalam koridor keadilan.

Kesimpulan

Apakah tanah dengan surat girik masih menjadi milik orang yang namanya tercantum dalam dokumen lama?

Jawabannya tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat usia dokumen. Riwayat perolehan, keberlanjutan hak, penguasaan fisik, peralihan kepemilikan, serta hasil pemeriksaan administrasi pertanahan harus diperhatikan.

Girik yang belum didaftarkan tidak lagi dapat berdiri sendiri sebagai alat pembuktian hak atas tanah setelah berakhirnya tenggang waktu dalam PP Nomor 18 Tahun 2021. Namun, hal tersebut tidak otomatis menghapus hak pemilik tanah yang sah.

Dalam perspektif Islam, hak milik adalah amanah yang wajib dilindungi. Perubahan zaman boleh memperbarui tata cara administrasi, tetapi keadilan tidak boleh ditinggalkan. Sebab, hukum yang baik bukan hanya menghormati masa kini, melainkan juga tidak mengabaikan hak yang lahir dari masa lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *