LINTASNUSANTARANEWS.ID | FATWA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap tiga pertimbangan utama di balik penetapan hukum haram penggunaan rokok elektrik atau vape, yakni ancaman terhadap kesehatan manusia, potensi penyalahgunaan sebagai sarana peredaran narkotika cair, serta dampak ekonomi yang dapat membebani negara. MUI menegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa dan kemaslahatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan penerimaan negara dari industri rokok elektrik.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, menyusul penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Dalam pengajian rutin di Pondok Pesantren An-Nahdlah, Sabtu (14/11/2026), Ni’am menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Islam yang memperhatikan bahaya kesehatan, pencegahan kerusakan, dan perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kemudaratan.
Menurut Ni’am, penggunaan vape tidak dapat dipandang hanya sebagai kebiasaan pribadi atau persoalan gaya hidup. Produk tersebut dinilai memiliki konsekuensi yang lebih luas karena berkaitan dengan kesehatan penggunanya, kemungkinan penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi zat terlarang, serta potensi meningkatnya biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit yang berhubungan dengan penggunaan rokok elektrik.
1. Bahaya Kesehatan Menjadi Pertimbangan Utama
Alasan pertama yang dikemukakan MUI adalah adanya risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik. Ni’am menjelaskan bahwa cairan vape dapat mengandung nikotin, yakni zat yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Penggunaan rokok elektrik juga dapat menyebabkan paparan terhadap berbagai zat kimia yang berisiko mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan dan kardiovaskular.
MUI memandang persoalan tersebut melalui prinsip perlindungan jiwa atau hifz an-nafs, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah). Dalam ajaran Islam, manusia diperintahkan menjaga keselamatan dirinya serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
Artinya: “Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.”
Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
Kedua ayat tersebut menjadi bagian dari landasan umum ajaran Islam mengenai pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan menghindari perbuatan yang membahayakan kehidupan manusia. Penerapannya terhadap hukum vape merupakan bagian dari penalaran fikih yang mempertimbangkan fakta kesehatan dan tingkat kemudaratan suatu produk.
Ni’am juga menjelaskan adanya perbedaan pembahasan hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Menurut pemaparannya, hukum rokok konvensional masih menjadi wilayah perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama, sedangkan Komisi Fatwa MUI mengambil keputusan tegas mengenai penggunaan vape berdasarkan pertimbangan yang dibahas dalam penetapan fatwa tersebut.
Meski demikian, dari sisi medis, tingkat risiko penggunaan rokok elektrik dapat dipengaruhi jenis perangkat, komposisi cairan, pola penggunaan, dan kondisi kesehatan penggunanya. Penetapan hukum haram oleh MUI merupakan keputusan keagamaan, sedangkan penelitian ilmiah mengenai berbagai dampak kesehatan vape terus berkembang.
2. Vape Berpotensi Disalahgunakan untuk Peredaran Narkotika Cair
Alasan kedua berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi atau peredaran narkotika dalam bentuk cair.
MUI menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena perangkat vape dapat disalahgunakan untuk mengonsumsi zat berbahaya yang tidak selalu diketahui oleh pengguna maupun masyarakat di sekitarnya.
Dalam menetapkan hukum, Komisi Fatwa MUI menggunakan pendekatan sadd adz-dzari’ah, yaitu prinsip menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan terlarang dan kemudaratan.
Kaidah tersebut menekankan pentingnya langkah pencegahan sebelum suatu tindakan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
MUI juga menggunakan prinsip fikih:
لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ
Artinya: “Hukum sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.”
Melalui pendekatan tersebut, suatu sarana dapat dinilai berdasarkan tujuan, penggunaan, dan akibat yang ditimbulkannya.
Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, perangkat yang digunakan untuk mengonsumsi atau mengedarkan zat terlarang menjadi bagian dari persoalan hukum yang perlu dicegah.
Namun, penting dibedakan bahwa tidak semua cairan vape mengandung narkotika. Potensi penyalahgunaan perangkat merupakan salah satu pertimbangan pencegahan yang dikemukakan MUI, bukan bukti bahwa seluruh produk rokok elektrik berisi zat narkotika.
Ni’am mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh oleh promosi yang menggambarkan vape sebagai produk tanpa risiko.
Menurutnya, perlindungan terhadap generasi muda harus menjadi perhatian bersama agar kebiasaan mengonsumsi zat adiktif tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan dan sosial yang lebih luas.
3. Penerimaan Cukai Rp2,8 Triliun Dinilai Tak Sebanding dengan Potensi Kerugian
Alasan ketiga yang disoroti MUI adalah persoalan ekonomi, khususnya perbandingan antara penerimaan negara dari cukai rokok elektrik dan potensi biaya kesehatan yang ditimbulkan.
Ni’am menyebut penerimaan cukai vape berada pada kisaran Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun.
Menurutnya, penerimaan tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan untuk mempertahankan peredaran produk yang dinilai memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa negara perlu mempertimbangkan biaya jangka panjang yang mungkin timbul akibat penanganan berbagai penyakit yang berhubungan dengan penggunaan rokok elektrik.
Dalam penjelasannya, Ni’am menyampaikan bahwa pengenaan cukai bukan semata-mata dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi.
” Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” jelas Ni’am.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan cukai dapat digunakan untuk memengaruhi harga dan membatasi keterjangkauan suatu produk.
Ni’am juga mengibaratkan pengenaan cukai dengan mekanisme denda dalam praktik keuangan syariah, yang menurut penjelasannya lebih diarahkan untuk membangun kedisiplinan daripada semata-mata menghasilkan keuntungan.
Dari sudut pandang kemaslahatan, MUI menekankan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh mengabaikan potensi bahaya terhadap keselamatan manusia.
Meski demikian, angka penerimaan cukai tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa biaya kesehatan akibat vape telah melampaui Rp2,8 triliun. Untuk memastikan besarnya kerugian ekonomi secara nasional, diperlukan penelitian dan penghitungan biaya kesehatan yang terukur.
Islam Melarang Perbuatan yang Membahayakan Diri dan Orang Lain
Dalam kajian fikih Islam, salah satu kaidah penting mengenai pencegahan bahaya bersumber dari hadis Rasulullah SAW:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”
Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Majah dan menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan hukum Islam mengenai kemudaratan.
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan tetap memiliki batas ketika tindakan itu dapat menimbulkan bahaya.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, prinsip pencegahan kemudaratan dapat diterapkan terhadap berbagai kebiasaan dan produk yang terbukti atau dinilai memiliki risiko bagi keselamatan manusia.
MUI memandang bahwa perlindungan terhadap kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial untuk menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat.
Karena itu, fatwa mengenai rokok elektrik ditempatkan dalam kerangka upaya menjaga jiwa, akal, dan kemaslahatan umat.
MUI Ingatkan Generasi Muda Jangan Terjebak Anggapan Vape Aman
Dalam pemaparannya, Ni’am turut memberikan perhatian khusus kepada generasi muda yang menjadi salah satu kelompok sasaran pemasaran produk rokok elektrik.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak langsung mempercayai klaim bahwa vape sepenuhnya aman atau dapat digunakan secara bebas tanpa risiko kesehatan.
Kandungan nikotin dalam banyak produk vape dapat menimbulkan ketergantungan. Pada remaja, paparan nikotin juga menjadi perhatian karena perkembangan otak masih berlangsung.
Di sisi lain, sebagian penelitian menunjukkan bahwa produk rokok elektrik tertentu dapat membantu sebagian perokok dewasa berhenti merokok apabila digunakan sebagai pengganti penuh rokok konvensional dalam pendekatan yang tepat.
Namun, temuan tersebut tidak berarti vape bebas risiko, aman bagi orang yang sebelumnya tidak merokok, atau layak digunakan oleh anak-anak dan remaja.
MUI menegaskan bahwa umat Islam perlu mengutamakan pilihan hidup yang melindungi kesehatan dan menjauhkan diri dari kebiasaan yang berpotensi menimbulkan ketergantungan.
“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah,” kata Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh.
Fatwa MUI dan Tanggung Jawab Menjaga Kemaslahatan Umat
Penerbitan fatwa mengenai hukum penggunaan rokok elektrik memperlihatkan perhatian MUI terhadap persoalan kesehatan yang berkembang seiring perubahan teknologi dan kebiasaan masyarakat.
Fatwa merupakan pandangan hukum keagamaan yang dikeluarkan lembaga atau otoritas ulama berdasarkan dalil dan metode penetapan hukum Islam.
Karena itu, kedudukannya perlu dibedakan dari peraturan perundang-undangan negara. Penetapan hukum haram dalam fatwa tidak otomatis berarti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan vape menjadi tindak pidana.
Dalam kehidupan masyarakat, fatwa dapat menjadi pedoman keagamaan bagi umat Islam, sedangkan pengaturan produksi, perdagangan, cukai, dan pengawasan produk tetap mengikuti ketentuan hukum negara yang berlaku.
Melalui fatwa tersebut, MUI mengajak umat Islam menempatkan kesehatan sebagai amanah yang harus dijaga serta menghindari tindakan yang dinilai membawa kemudaratan.
Pesan tersebut juga menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial.
Kesimpulan: Keselamatan Jiwa Harus Diutamakan
Tiga pertimbangan yang dikemukakan MUI dalam penetapan hukum haram vape mencakup risiko kesehatan, potensi penyalahgunaan sebagai sarana narkotika cair, serta dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat.
MUI menilai penerimaan cukai yang disebut mencapai Rp2,8 triliun per tahun tidak boleh menjadi ukuran tunggal dalam menentukan kebijakan terhadap produk yang dinilai berisiko.
Dalam perspektif Islam, menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat. Karena itu, tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang dinilai membahayakan manusia menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan.
Pesan utama fatwa MUI adalah bahwa kesehatan dan keselamatan manusia harus ditempatkan di atas keuntungan ekonomi maupun kebiasaan konsumsi yang berpotensi menimbulkan mudarat.
Melalui pendekatan tersebut, MUI berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan, menghindari ketergantungan nikotin, menjauhi penyalahgunaan narkotika, dan menjalankan ajaran Islam secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
