LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dinamika pergantian pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pergeseran Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Wakil Panglima TNI dan penunjukan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang telah memimpin institusi militer Indonesia sejak November 2023.
Perubahan komposisi kepemimpinan tersebut dinilai membuka peluang bagi dua jenderal bintang empat dari matra darat untuk masuk dalam pembahasan calon Panglima TNI berikutnya. Meski demikian, hingga Kamis (12/11/2026), belum terdapat kepastian mengenai rencana pergantian Jenderal Agus Subiyanto, terlebih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI disebut belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan calon Panglima TNI yang baru.
Dua Jenderal Bintang Empat TNI AD Masuk Perhitungan
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai perubahan jabatan di lingkungan TNI AD turut memengaruhi konstelasi kandidat Panglima TNI. Menurutnya, pengangkatan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD pada 15 Oktober 2026 menjadikan dua perwira tinggi Angkatan Darat memiliki pengalaman jabatan yang memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan sebagai Panglima TNI.
Sebelumnya, Tandyo menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Namun, pengalamannya sebagai Wakil Panglima belum dengan sendirinya memenuhi persyaratan pernah menjabat kepala staf angkatan. Setelah dilantik menjadi KSAD, Tandyo masuk dalam kelompok perwira tinggi yang memenuhi ketentuan pengalaman jabatan tersebut.
“Jadi, yang wakil panglima (Tandyo) tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang dari AD dua dong. Satu wakil panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,” ujar TB Hasanuddin sebagaimana dikutip dalam laporan mengenai perkembangan bursa Panglima TNI.
Dua nama yang dimaksud adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat KSAD dan kini dipercaya sebagai Wakil Panglima TNI, serta Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, yang menggantikan Maruli sebagai KSAD.
Keduanya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan militer nasional. Namun, terpenuhinya persyaratan jabatan tidak otomatis menjadikan seorang perwira tinggi sebagai calon resmi Panglima TNI. Penetapan calon tetap menjadi kewenangan Presiden dengan mengikuti mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
Apakah Perombakan TNI AD Sinyal Pergantian Panglima?
Pergantian jabatan di lingkungan TNI AD memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya rencana penyegaran kepemimpinan tertinggi TNI. Sebagian pihak menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari penataan organisasi yang lebih luas, termasuk persiapan regenerasi kepemimpinan militer.
Namun, TB Hasanuddin tidak ingin menyimpulkan bahwa perubahan tersebut secara langsung merupakan tanda Presiden Prabowo akan segera mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Bisa sinyal, bisa tidak,” katanya ketika dimintai tanggapan mengenai kemungkinan hubungan antara perombakan jabatan TNI AD dan pergantian Panglima TNI.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pergeseran jabatan strategis belum cukup untuk memastikan adanya keputusan politik mengenai pergantian Panglima TNI. Presiden dapat melakukan penataan organisasi berdasarkan kebutuhan pembinaan personel, penguatan struktur komando, maupun pertimbangan strategis pertahanan negara.
Jenderal Agus Subiyanto sendiri mulai menjabat Panglima TNI setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada November 2023. Pergantian Panglima TNI dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi dan kebutuhan pertahanan nasional.
Puan Maharani: DPR Belum Terima Surat Presiden
Di tengah berkembangnya pembahasan mengenai kandidat Panglima TNI, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa parlemen belum menerima Surat Presiden mengenai pergantian Panglima TNI.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan pada Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan bahwa DPR baru memasuki masa persidangan sehingga proses pemeriksaan administrasi terhadap surat-surat yang masuk masih berlangsung.
Belum diterimanya Surpres menunjukkan bahwa proses persetujuan calon Panglima TNI di DPR belum dapat dinyatakan berjalan secara formal.
Karena itu, pembahasan mengenai Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita masih berada dalam ranah analisis serta spekulasi politik, bukan pengumuman resmi mengenai calon yang telah diajukan Presiden.
DPR memiliki peran penting dalam mekanisme pengangkatan Panglima TNI. Setelah Presiden mengajukan calon, lembaga legislatif menjalankan proses pemberian persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut Undang-Undang
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI.
Calon Panglima TNI berasal dari perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan perwira tinggi yang masuk dalam pembahasan kandidat Panglima TNI.
Undang-undang juga membuka kemungkinan jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi dari masing-masing angkatan, dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi.
Dengan demikian, peluang pengisian jabatan Panglima TNI tidak terbatas pada TNI Angkatan Darat. Perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara yang memenuhi persyaratan juga memiliki peluang untuk dipertimbangkan.
Karena itu, meskipun Maruli dan Tandyo menjadi dua nama yang mendapat perhatian, pembahasan kandidat Panglima TNI tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan lintas matra serta kebutuhan strategis pertahanan negara.
Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita Jadi Sorotan
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merupakan perwira tinggi TNI AD yang pernah menduduki sejumlah jabatan penting dalam struktur militer Indonesia. Pengalamannya sebagai KSAD menjadi salah satu dasar yang membuat namanya memenuhi persyaratan pengalaman jabatan untuk dipertimbangkan sebagai Panglima TNI.
Penempatannya sebagai Wakil Panglima TNI juga menempatkan Maruli dalam struktur kepemimpinan tertinggi yang berperan mendukung pelaksanaan tugas Panglima TNI.
Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita memperoleh perhatian setelah dipercaya Presiden Prabowo menjabat KSAD pada 15 Oktober 2026. Jabatan tersebut menjadikannya pemimpin tertinggi TNI Angkatan Darat sekaligus membuka peluang untuk dipertimbangkan dalam pengisian jabatan Panglima TNI pada masa mendatang.
Meski memiliki pengalaman dan posisi strategis, belum terdapat keputusan resmi yang menetapkan salah satu dari keduanya sebagai calon pengganti Jenderal Agus Subiyanto.
Keputusan Akhir Berada di Tangan Presiden Prabowo
Pergantian Panglima TNI merupakan keputusan strategis yang berkaitan langsung dengan arah kepemimpinan militer, kesiapan pertahanan, pembinaan personel, serta kesinambungan kebijakan keamanan nasional.
Dalam menentukan calon Panglima TNI, Presiden memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengalaman komando, kemampuan kepemimpinan, profesionalisme, integritas, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan pertahanan yang terus berkembang.
Setelah menentukan calon, Presiden harus mengikuti mekanisme pengajuan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Oleh karena itu, perubahan jabatan Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita belum dapat dipastikan sebagai bagian dari rencana pergantian Panglima TNI. Keduanya memang memenuhi persyaratan pengalaman jabatan, tetapi keputusan mengenai siapa yang akan memimpin TNI tetap berada dalam proses ketatanegaraan yang melibatkan Presiden dan DPR.
Publik Menunggu Kepastian Pergantian Panglima TNI
Munculnya dua nama jenderal bintang empat TNI AD dalam pembahasan bursa Panglima TNI memperlihatkan bahwa penataan kepemimpinan militer menjadi perhatian penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, kepastian mengenai masa depan jabatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto masih harus menunggu langkah resmi pemerintah.
Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa parlemen belum menerima Surpres menjadi penegasan bahwa pembahasan kandidat belum memasuki tahapan formal persetujuan DPR.
Dengan demikian, Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita dapat dipandang sebagai dua perwira tinggi TNI AD yang memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan sebagai Panglima TNI. Akan tetapi, apakah Presiden Prabowo akan mempertahankan Jenderal Agus Subiyanto atau mengajukan calon penggantinya, hingga kini belum dapat dipastikan. Keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada pertimbangan Presiden serta mekanisme persetujuan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
