LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, mendorong pemerintah memperjelas regulasi penggunaan kratom agar tanaman yang memiliki potensi pemanfaatan di bidang kesehatan tersebut tidak disalahgunakan. Pengaturan yang jelas dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari risiko penyalahgunaan zat yang terkandung dalam tanaman tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri seusai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Suyudi menyoroti pentingnya pembahasan lebih mendalam mengenai tata kelola kratom, termasuk batasan pemanfaatan, pengawasan, dan langkah pencegahan penyalahgunaan.
“Ini yang akan kita bahas lebih mendalam, sehingga kratom ini betul-betul ada regulasi yang jelas,” ujar Suyudi.
Kapolri Inginkan Kepastian Aturan Penggunaan Kratom
Menurut Kapolri, kratom merupakan salah satu tanaman yang perlu mendapatkan perhatian karena memiliki potensi pemanfaatan sekaligus risiko apabila digunakan secara tidak tepat.
Ia menilai bahwa pembahasan regulasi tidak cukup hanya mempertimbangkan potensi ekonomi maupun pemanfaatan tanaman tersebut, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat.
Suyudi menyebut kratom berpotensi digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk sebagai bahan dalam pengembangan obat-obatan. Namun, pemanfaatan tersebut memerlukan ketentuan yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.
“Mungkin di satu sisi, kratom ini barangkali bisa dipergunakan untuk, misalnya, kepentingan obat-obatan dan yang lain-lain. Tapi ini kan perlu adanya regulasi yang jelas,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kapolri mendorong pendekatan pengaturan yang mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko kratom secara bersamaan.
Meski demikian, potensi pemanfaatan kratom sebagai bahan obat tidak berarti seluruh produk berbahan kratom telah terbukti aman, efektif, atau memperoleh izin sebagai obat.
Penggunaan untuk kepentingan medis tetap memerlukan penelitian ilmiah, evaluasi keamanan, serta pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlindungan Generasi Muda Jadi Perhatian Utama
Salah satu alasan utama Kapolri mendorong kejelasan regulasi adalah kekhawatiran terhadap risiko penyalahgunaan kratom, terutama di kalangan generasi muda.
Menurut Suyudi, penggunaan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dampak merugikan sehingga diperlukan batasan yang tegas.
“Ini sangat berbahaya terhadap terutama generasi muda kita. Nah, sehingga ini harus ada aturan yang jelas,” tegasnya.
Perlindungan anak dan remaja menjadi aspek penting dalam pengaturan produk yang mengandung senyawa aktif dan dapat memengaruhi sistem saraf.
Tanpa pengawasan yang memadai, produk berbahan kratom berisiko digunakan di luar tujuan yang semestinya, termasuk dalam bentuk dan dosis yang tidak terkontrol.
Karena itu, regulasi yang sedang didorong perlu mempertimbangkan mekanisme pengawasan peredaran, standar keamanan, ketentuan penggunaan, dan perlindungan kelompok rentan.
Mengenal Kratom dan Kandungan Senyawa Aktifnya
Kratom atau Mitragyna speciosa merupakan tanaman tropis yang tumbuh di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Daunnya mengandung senyawa alkaloid, antara lain mitragynine dan 7-hydroxymitragynine, yang dapat berinteraksi dengan sistem reseptor opioid di dalam tubuh.
Efek penggunaan kratom dapat bervariasi, bergantung pada kandungan senyawa, jumlah yang dikonsumsi, bentuk produk, serta kondisi penggunanya.
Kratom telah menjadi objek penelitian terkait potensi efek farmakologisnya. Namun, tanaman tersebut juga memiliki risiko kesehatan, termasuk ketergantungan, efek samping, dan interaksi dengan zat atau obat lain.
Karena itu, pemanfaatannya untuk tujuan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan penelitian, pengujian mutu, serta pengawasan oleh lembaga berwenang.
Pembahasan mengenai regulasi kratom juga perlu membedakan antara penggunaan tradisional, penelitian farmasi, produk konsumsi, dan perdagangan komoditas, karena masing-masing memiliki karakteristik serta kebutuhan pengawasan yang berbeda.
Pertemuan Kapolri dan Kepala BPOM Jadi Momentum Koordinasi
Pertemuan antara Kapolri Suyudi Ario Seto dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menjadi momentum untuk membahas persoalan kratom dari sisi pengawasan dan perlindungan masyarakat.
Polri memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sesuai kewenangannya, sedangkan BPOM menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Koordinasi antarlembaga menjadi penting agar pengaturan kratom memiliki dasar yang jelas, termasuk mengenai kategori produk, persyaratan keamanan, pengawasan distribusi, dan penanganan penyalahgunaan.
Namun, dari keterangan yang disampaikan Kapolri, belum terdapat rincian mengenai bentuk regulasi baru yang akan disusun, jadwal penerbitan, maupun ketentuan khusus yang nantinya diberlakukan.
Dengan demikian, pernyataan tersebut masih merupakan dorongan untuk memperdalam pembahasan dan memperjelas pengaturan, bukan pengumuman larangan menyeluruh terhadap kratom.
Kepentingan Kesehatan dan Ekonomi Perlu Dipertimbangkan
Selain aspek perlindungan masyarakat, pembahasan tata kelola kratom juga memiliki dimensi ekonomi karena tanaman tersebut merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan.
Pengaturan yang jelas dapat membantu memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai kegiatan yang diperbolehkan, standar produk, serta kewajiban yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, kepentingan ekonomi tidak dapat mengesampingkan keselamatan masyarakat dan kebutuhan pengawasan terhadap produk yang mengandung senyawa aktif.
Karena itu, penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan bukti ilmiah, aspek kesehatan masyarakat, ketentuan perdagangan, serta dampaknya terhadap petani dan pelaku usaha.
Kejelasan aturan juga penting agar pengawasan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun aparat yang bertugas melakukan penegakan hukum.
Regulasi Diharapkan Cegah Penyalahgunaan
Dorongan Kapolri terhadap pengaturan kratom memperlihatkan perhatian kepolisian pada pencegahan penyalahgunaan zat yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Regulasi yang efektif memerlukan kejelasan mengenai penggunaan yang diperbolehkan, standar keamanan, kewenangan pengawasan, serta tindakan terhadap pelanggaran.
Selain pengaturan hukum, edukasi masyarakat juga diperlukan agar penggunaan produk berbahan kratom tidak didasarkan pada klaim manfaat yang belum teruji secara ilmiah.
Khusus bagi generasi muda, informasi yang akurat mengenai risiko penggunaan zat aktif menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan perlunya regulasi yang jelas terhadap kratom agar potensi pemanfaatannya dapat dikaji secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan risiko penyalahgunaan. Melalui koordinasi dengan BPOM dan instansi terkait, pemerintah diharapkan dapat merumuskan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, menjamin pengawasan, serta mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat dan generasi muda.
