LINTASNUSNTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkotika, pertambangan ilegal, premanisme, hingga kejahatan siber. Tidak hanya menyasar pelaku kejahatan di lapangan, Kapolri juga memastikan penindakan akan diarahkan kepada siapa pun yang terbukti menjadi pelindung atau beking praktik ilegal, termasuk apabila melibatkan aparat penegak hukum.
Komitmen tersebut menjadi salah satu agenda prioritas Suyudi setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menjadikan 100 hari pertama kepemimpinannya sebagai momentum pembenahan internal sekaligus penguatan penegakan hukum.
Penegasan mengenai pemberantasan kejahatan dan pentingnya sinergi antarlembaga kembali menjadi perhatian ketika Suyudi bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).
Tak Ada Kompromi bagi Aparat yang Membekingi Kejahatan
Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada penangkapan pengguna, kurir, atau pengedar tingkat bawah. Penegakan hukum harus mampu mengungkap jaringan pemasok, bandar besar, penyandang dana, serta pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” tegas Suyudi, sebagaimana disampaikan melalui Divisi Humas Polri.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan kepada seluruh jajaran kepolisian bahwa keterlibatan aparat dalam melindungi jaringan narkotika tidak dapat ditoleransi.
Apabila ditemukan anggota Polri yang terbukti menerima keuntungan, menyalahgunakan kewenangan, membocorkan informasi operasi, atau memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan pidana dan mekanisme etik yang berlaku.
Komitmen tersebut juga menuntut pengawasan internal yang kuat agar pemberantasan narkoba tidak hanya menghasilkan banyak penangkapan, tetapi benar-benar memutus jaringan kejahatan hingga ke pihak yang mengendalikannya.
Operasi Narkoba Menyasar Kampung hingga Tempat Hiburan Malam
Sejak awal kepemimpinannya, Suyudi memerintahkan jajaran Polri meningkatkan intensitas operasi pemberantasan narkotika di berbagai daerah.
Operasi tersebut diarahkan ke sejumlah kawasan yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba, mulai dari lingkungan permukiman hingga tempat hiburan malam.
“Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” kata Suyudi dalam keterangan Divisi Humas Polri, Selasa (13/10/2026).
Kapolri juga mengingatkan adanya perkembangan modus peredaran narkotika, termasuk penyalahgunaan perangkat rokok elektrik atau vape sebagai media untuk mengedarkan zat narkotika cair.
Menurutnya, perubahan pola kejahatan tersebut harus direspons dengan peningkatan kemampuan deteksi, penguatan penyelidikan, serta koordinasi antarlembaga.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya,” ujarnya.
Suyudi menegaskan bahwa penanganan kasus narkotika perlu membedakan pengguna yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh rehabilitasi dengan bandar serta pengedar yang harus diproses secara tegas sesuai hukum.
“Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pemberantasan narkoba, termasuk menelusuri jaringan pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredaran narkotika,” katanya.
Tambang Ilegal Jadi Sasaran, Satgas Terpadu Disiapkan
Selain narkotika, Kapolri menempatkan pertambangan ilegal sebagai salah satu persoalan serius yang harus ditangani melalui penegakan hukum terpadu.
Suyudi menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas untuk menindak aktivitas pertambangan tanpa izin sekaligus melindungi kekayaan alam negara dari eksploitasi yang melanggar ketentuan.
Penanganan pertambangan ilegal tidak cukup hanya dilakukan dengan menghentikan kegiatan penambangan di lapangan. Aparat juga perlu menelusuri pihak yang membiayai kegiatan, pemilik alat berat, jaringan penampung hasil tambang, serta kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan terhadap operasi tersebut.
Praktik pertambangan ilegal berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan hutan dan daerah aliran sungai, pencemaran lingkungan, hilangnya penerimaan negara, hingga konflik sosial di sekitar lokasi penambangan.
Karena itu, pembentukan satgas terpadu diharapkan dapat memperkuat koordinasi penegakan hukum, pengawasan perizinan, dan penelusuran aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal.
Komitmen tersebut juga relevan bagi daerah-daerah yang menghadapi persoalan pertambangan tanpa izin, termasuk Aceh, tempat pengawasan aktivitas penambangan dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian publik.
Premanisme, Pemerasan dan Debt Collector Juga Diprioritaskan
Suyudi turut menegaskan bahwa pemberantasan premanisme, pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, dan praktik penagihan utang yang melanggar hukum akan menjadi perhatian kepolisian.
Komitmen itu sebelumnya disampaikan ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026).
“Prioritas penindakan tegas terhadap kejahatan, humanis terhadap masyarakat. Narkotika tetap menjadi fokus, premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, dan debt collector juga menjadi prioritas,” ujar Suyudi.
Menurutnya, pendekatan humanis harus tetap menjadi prinsip pelayanan kepolisian, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai sikap membiarkan tindakan kriminal.
“Humanis tidak berarti permisif terhadap kejahatan, tegas tidak berarti sewenang-wenang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan profesionalisme dan penghormatan terhadap hukum sebagai dua prinsip yang harus berjalan beriringan dalam setiap tindakan kepolisian.
Kejahatan Siber dan Penyalahgunaan Identitas Digital Diwaspadai
Kapolri juga menyoroti meningkatnya tantangan keamanan di ruang digital, terutama serangan siber, penipuan berbasis teknologi, serta penyalahgunaan identitas masyarakat.
Menurut Suyudi, perkembangan teknologi memberikan manfaat besar bagi kehidupan publik, tetapi pada saat yang sama dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk memperluas aktivitasnya.
“Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan kemampuan kepolisian dalam menangani kejahatan siber, termasuk pengembangan sistem identitas digital yang aman dan dapat diverifikasi.
“Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” lanjut Suyudi.
Upaya tersebut perlu disertai perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap penyalahgunaan informasi, dan peningkatan kemampuan penyidik dalam mengungkap tindak pidana berbasis teknologi.
100 Hari Pertama Jadi Ujian Kepemimpinan Kapolri
Salah satu janji penting Suyudi adalah menjadikan 100 hari pertama masa jabatannya sebagai periode pembenahan dan pembersihan internal Polri.
Menurutnya, masa awal kepemimpinan tidak boleh sekadar diisi dengan pengumuman program atau kegiatan seremonial. Periode tersebut harus menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat dan menjadi dasar perubahan institusi kepolisian.
Komitmen pemberantasan aparat yang membekingi narkoba maupun pertambangan ilegal menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Publik tentu akan menilai keberhasilan program bukan hanya dari jumlah operasi atau tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan kepolisian mengungkap aktor utama, menindak jaringan pelindung kejahatan, dan memastikan proses hukum berlangsung transparan.
Pengawasan terhadap anggota Polri yang bertugas di wilayah rawan peredaran narkoba dan pertambangan ilegal juga menjadi faktor penting. Tanpa pembenahan internal, operasi penegakan hukum berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Publik Menanti Bukti, Bukan Sekadar Janji
Pernyataan tegas Kapolri Suyudi Ario Seto menghadirkan harapan terhadap penguatan pemberantasan kejahatan terorganisasi dan perbaikan integritas aparat penegak hukum.
Namun, keberhasilan komitmen tersebut memerlukan tindakan konsisten, pengawasan independen, koordinasi lintas lembaga, serta keberanian menindak pihak yang terbukti terlibat tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
Dalam perkara narkotika dan pertambangan ilegal, keberadaan jaringan pelindung dapat menjadi salah satu hambatan terbesar penegakan hukum. Karena itu, penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan aparat harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti, bukan sekadar tuduhan.
Janji Kapolri untuk menyikat aparat yang membekingi narkoba dan tambang ilegal kini menjadi ujian penting bagi kepemimpinan baru Polri. Masyarakat menunggu pembuktian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat sendiri.
Dengan menjadikan 100 hari pertama sebagai momentum perubahan, Suyudi diharapkan mampu menunjukkan bahwa reformasi kepolisian bukan hanya diwujudkan melalui pernyataan keras, tetapi melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
