LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama jajaran berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di berbagai wilayah Aceh. Dalam operasi yang berlangsung selama 28 hari, sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan menyita sekitar 61 ton BBM subsidi.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), melalui penyelidikan dan penyidikan terpadu yang melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Polair, serta seluruh jajaran polres dan polresta di Aceh.
“Dari hasil pengungkapan tersebut sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan barang bukti BBM bersubsidi yang diamankan totalnya sekitar 61 ton atau kurang lebih 61.388 liter,” ujar Ruddi dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026).
Selain mengamankan puluhan ton BBM bersubsidi, petugas juga menyita 30 unit kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut. Di antara kendaraan yang diamankan terdapat truk tangki dengan modifikasi khusus untuk menampung BBM.
Antrean SPBU Jadi Pintu Masuk Penyelidikan
Ruddi menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut juga berawal dari informasi masyarakat mengenai antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Informasi itu kemudian ditindaklanjuti polisi melalui penyelidikan lebih mendalam hingga mengungkap berbagai pola penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Salah satu modus yang ditemukan adalah membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU dengan menggunakan beberapa barcode milik orang lain.
Para pelaku menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dilengkapi tangki penampungan tambahan. Kapasitas tangki tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1.000 hingga 2.000 liter BBM.
“Di mana para pelaku tersebut membawa kendaraan yang telah dimodifikasi, dan menambahkan beberapa tangki penampungan untuk menampung BBM ilegal tadi itu bisa menampung sekitar 1.000 sampai 2.000 liter,” ungkap Kapolda.
BBM Subsidi Dicampur dan Dijual di Atas HET
Selain menggunakan barcode milik orang lain, polisi juga menemukan modus pencampuran BBM bersubsidi dengan BBM industri. BBM tersebut kemudian diangkut menggunakan armada pengangkut BBM industri dan dijual kembali kepada pembeli.
Modus lainnya dilakukan dengan mengambil BBM dari tempat yang tidak sesuai ketentuan, kemudian menampungnya hingga terkumpul dalam jumlah besar sebelum dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Mereka menampungnya dulu, setelah tertampung banyak, lalu dijualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Ruddi.
Menurutnya, berbagai modus tersebut memperlihatkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Terancam Penjara Enam Tahun dan Denda Rp60 Miliar
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Kapolda Aceh mengingatkan pengelola SPBU, pelaku usaha, serta masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian dan penggunaan BBM bersubsidi. Pengawasan bersama dinilai penting agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal.
“Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal agar segera melaporkannya kepada kami atau melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis. Setiap informasi yang disampaikan pasti akan kami tindak lanjuti,” tutup Ruddi.




















