LINTASNUSANTARANEWS.ID | PONTIANAK, KALBAR- Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) mengungkap 25 kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) dalam operasi penegakan hukum yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 1 November 2026. Dari puluhan kasus tersebut, polisi menetapkan 41 orang sebagai tersangka serta menyita barang bukti berupa 435,9 gram emas, uang tunai senilai Rp424.299.000, dan sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa praktik pertambangan emas tanpa izin di Kalimantan Barat tidak hanya berlangsung melalui kegiatan penggalian secara tradisional, tetapi juga melibatkan penggunaan alat berat dan jaringan perdagangan emas. Kepolisian kini memperluas penyidikan untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai penampung, pengangkut, pengolah, hingga penjual emas yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Dari 25 perkara yang berhasil diungkap, sebanyak tujuh kasus ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar dengan tujuh tersangka. Sementara itu, 18 kasus lainnya merupakan hasil penindakan jajaran kepolisian resor di berbagai wilayah Kalimantan Barat dengan jumlah 34 tersangka. Seluruh barang bukti yang diamankan saat ini digunakan untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan perkara.
Polisi Temukan Dua Modus Penambangan Emas Ilegal
Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kalimantan Barat dilakukan menggunakan dua metode utama. Metode pertama adalah penambangan tradisional yang mengandalkan tenaga manusia dan peralatan sederhana untuk menggali serta mengumpulkan material yang diduga mengandung emas.
Metode kedua menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, dan mengumpulkan material tanah dalam jumlah lebih besar. Penggunaan alat berat tersebut memungkinkan kegiatan penambangan dilakukan dengan intensitas tinggi, sekaligus berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan apabila tidak disertai pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.
Aktivitas PETI menjadi perhatian serius karena penambangan tanpa izin umumnya tidak melalui mekanisme pengawasan teknis, keselamatan kerja, maupun pengelolaan lingkungan sebagaimana diwajibkan dalam kegiatan pertambangan yang sah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko kerusakan lahan, sedimentasi sungai, pencemaran air, serta kecelakaan kerja di lokasi penambangan.
Selain menindak kegiatan penggalian, penyidik juga mendalami asal-usul peralatan yang digunakan, pihak yang menyediakan pembiayaan, serta kemungkinan adanya jaringan yang mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut.
Jaringan Penampung dan Perdagangan Emas Ikut Dibidik
Dalam pengembangan perkara, polisi menemukan indikasi adanya mata rantai distribusi emas hasil pertambangan ilegal. Emas yang diperoleh dari lokasi penambangan diduga dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan untuk selanjutnya diperdagangkan.
Penyidik juga menemukan dugaan keterlibatan pihak yang membeli emas hasil pertambangan tanpa izin melalui usaha toko kelontong. Emas tersebut kemudian diolah melalui proses peleburan atau pembakaran sebelum dijual kembali kepada pihak lain.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik PETI tidak hanya melibatkan penambang yang bekerja di lapangan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan jaringan ekonomi yang lebih luas. Keberadaan penampung dan pembeli dapat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung karena hasil tambang tetap memiliki saluran pemasaran.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Kalbar, Kombes Pol. Bambang Suharyono, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada orang-orang yang melakukan penggalian emas secara langsung.
“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin,” ujar Bambang.
Menurutnya, pengungkapan jaringan perdagangan merupakan bagian penting dalam upaya memutus keberlangsungan pertambangan ilegal. Apabila penindakan hanya dilakukan terhadap pekerja tambang, sementara pihak yang membeli dan memperoleh keuntungan dari hasil tambang tidak tersentuh, aktivitas serupa berpotensi kembali muncul.
Sita Emas 435,9 Gram dan Uang Tunai Rp424 Juta
Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa emas dengan berat keseluruhan 435,9 gram serta uang tunai sebesar Rp424.299.000.
Selain emas dan uang, petugas menyita sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan tanpa izin. Barang bukti tersebut diamankan guna memperkuat proses pembuktian sekaligus membantu penyidik menelusuri hubungan antara kegiatan penambangan, pengolahan, dan perdagangan emas.
Penyitaan barang bukti juga menjadi bagian dari upaya mengungkap aliran hasil penjualan emas ilegal. Namun, jumlah uang yang diamankan belum dapat langsung disimpulkan sebagai keseluruhan keuntungan jaringan PETI karena penyidik masih harus membuktikan asal-usul dan keterkaitannya dengan tindak pidana.
Pengembangan perkara diperlukan untuk memastikan peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal, pemilik peralatan, penyedia fasilitas pengolahan, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan emas tanpa izin.
Aktivitas PETI Berpotensi Merusak Lingkungan
Selain menimbulkan persoalan hukum, pertambangan emas tanpa izin juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.
Penggalian tanah secara tidak terkendali dapat mengubah bentang alam, merusak vegetasi, meningkatkan sedimentasi sungai, serta memengaruhi kualitas air. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pengolahan emas, apabila ditemukan, juga dapat memperbesar risiko pencemaran lingkungan.
Penggunaan ekskavator dalam kegiatan penambangan tanpa pengawasan teknis turut meningkatkan risiko terbentuknya lubang-lubang tambang dan kerusakan lahan yang membutuhkan biaya besar untuk dipulihkan.
Kabidhumas Polda Kalbar mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan pertambangan tanpa izin karena dampaknya dapat meluas, baik terhadap pelaku maupun masyarakat sekitar.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegas Bambang.
Peringatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan agar pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan keselamatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Para Tersangka Dijerat Undang-Undang Minerba
Dalam proses penyidikan, kepolisian menerapkan ketentuan pidana berdasarkan dugaan peran masing-masing tersangka dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Terhadap pihak yang diduga melakukan penambangan tanpa izin, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta ketentuan perubahannya.
Sementara itu, pihak yang diduga menampung, mengangkut, mengolah, memanfaatkan, atau menjual hasil pertambangan yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang sah dapat dijerat menggunakan Pasal 161 sesuai unsur perbuatan yang dapat dibuktikan.
Dalam bahan keterangan yang disampaikan, kedua ketentuan tersebut disebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta ketentuan pidana denda yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penerapan pasal terhadap masing-masing tersangka tetap bergantung pada hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, dan pembuktian unsur tindak pidana. Seluruh tersangka memiliki hak atas proses hukum yang adil serta tetap dilindungi asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penegakan Hukum Harus Menyasar Pemodal dan Rantai Distribusi
Pengungkapan 25 kasus PETI dalam waktu sekitar dua pekan memperlihatkan besarnya tantangan penegakan hukum di sektor pertambangan emas Kalimantan Barat. Penindakan terhadap penambang merupakan langkah penting, tetapi belum tentu cukup untuk menghentikan aktivitas ilegal apabila jaringan pembiayaan dan pemasaran hasil tambang masih beroperasi.
Karena itu, penelusuran terhadap pihak yang menyediakan modal, menguasai peralatan, membeli hasil tambang, dan mengendalikan distribusi emas menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan perkara.
Penegakan hukum yang menyeluruh juga membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi pertambangan, serta lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pengambilan dan perdagangan mineral.
Di sisi lain, persoalan PETI perlu dilihat dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Sebagian warga menggantungkan penghasilan pada kegiatan pertambangan karena keterbatasan pilihan pekerjaan dan akses terhadap kegiatan ekonomi yang legal.
Oleh sebab itu, upaya pemberantasan pertambangan ilegal perlu berjalan seiring dengan pembinaan masyarakat, penyediaan alternatif mata pencaharian, dan penataan pertambangan rakyat sesuai ketentuan hukum.
Polda Kalbar Pastikan Penindakan Terus Berlanjut
Polda Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukumnya. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada lokasi penambangan, tetapi juga diarahkan kepada jalur pengangkutan, tempat pengolahan, dan perdagangan emas yang diduga berasal dari kegiatan ilegal.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak jaringan PETI sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Pengungkapan 25 kasus dengan 41 tersangka menjadi salah satu indikator bahwa praktik pertambangan emas ilegal masih membutuhkan pengawasan serius. Keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari banyaknya tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap jaringan yang terlibat dan mencegah kegiatan serupa terulang.
Dengan penyitaan 435,9 gram emas, uang tunai lebih dari Rp424 juta, serta pengungkapan dugaan jaringan penambangan dan perdagangan emas ilegal, Polda Kalbar menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap PETI harus menjangkau seluruh mata rantai kegiatan. Langkah tersebut menjadi penting untuk melindungi sumber daya alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan pemanfaatan kekayaan mineral berlangsung sesuai hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
