LINTASNUSANTARANEWS.ID | PIDIE- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menyoroti meningkatnya ancaman penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai sarana peredaran narkotika. Ia menilai perkembangan modus penyelundupan narkoba semakin mengkhawatirkan karena zat terlarang kini dapat diolah menjadi cairan dan dimasukkan ke dalam perangkat rokok elektrik.
Suyudi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkoba di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, pada akhir Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan usulannya agar pemerintah mempertimbangkan pelarangan total rokok elektrik sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Menurut Suyudi, perkembangan teknologi dan pengolahan bahan kimia telah mengubah pola peredaran narkoba. Jika sebelumnya narkotika lebih mudah dikenali dalam bentuk serbuk, kristal, atau tanaman kering, kini sejumlah zat terlarang dapat ditemukan dalam bentuk cairan yang dikemas menyerupai produk vape biasa.
“Makanya, saya rapat dengar pendapat di DPR RI di bulan Mei lalu, sudah menyampaikan dengan tegas, merekomendasikan untuk melarang total vape,” ujar Suyudi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan pelarangan rokok elektrik telah disampaikan kepada DPR sebelum kembali menjadi perhatian dalam pengungkapan kasus narkoba di Sumatera Utara.
Cairan Narkoba Disamarkan dengan Aroma Buah
Suyudi menjelaskan bahwa salah satu tantangan aparat penegak hukum adalah berkembangnya modus penyamaran narkotika dalam cairan rokok elektrik.
Cairan yang mengandung zat terlarang dapat ditempatkan dalam cartridge atau wadah isi ulang perangkat vape sehingga sulit dibedakan secara kasat mata dari produk legal.
Selain itu, penggunaan aroma buah dan bahan pewangi semakin menyulitkan identifikasi awal karena dapat menyamarkan karakteristik bau zat tertentu.
“Apalagi dikemas dengan wangi-wangian, buah-buahan. Ganja sekalipun ya yang mungkin kita tahu wanginya khas, itu berhasil diekstrak para penyelundup sehingga akhirnya bisa rasanya seperti buah-buahan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas kepolisian dan BNN dalam melakukan pemeriksaan terhadap produk yang dicurigai mengandung narkotika.
Meski demikian, identifikasi kandungan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan warna, aroma, atau bentuk kemasan. Pemeriksaan laboratorium tetap diperlukan untuk memastikan jenis zat yang terkandung dalam cairan tersebut.
Usulkan Pelarangan Total Rokok Elektrik
Suyudi menilai penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi maupun mengedarkan narkoba memerlukan langkah pencegahan yang lebih tegas.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan pelarangan total rokok elektrik di Indonesia.
Usulan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa perangkat vape dapat dimanfaatkan sebagai media penyamaran narkotika, khususnya dalam bentuk cairan.
Namun, usulan pelarangan total vape belum berarti seluruh rokok elektrik telah resmi dilarang secara nasional.
Pemberlakuan kebijakan tersebut masih memerlukan keputusan pemerintah, dasar hukum, dan pengaturan pelaksanaan sesuai kewenangan lembaga terkait.
Perlu pula dibedakan bahwa tidak semua cairan vape mengandung narkotika. Persoalan yang disoroti dalam pernyataan Suyudi adalah risiko penyalahgunaan perangkat tersebut oleh jaringan peredaran zat terlarang.
Apresiasi Larangan Vape bagi ASN Pemprov Sumut
Dalam kesempatan yang sama, Suyudi mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melarang penggunaan rokok elektrik di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kebijakan tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan provinsi.
Menurut Suyudi, langkah pencegahan perlu dimulai dari lingkungan kerja pemerintahan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
“Pencegahan dimulai dari hulunya. Pak Bobby, terima kasih, Pak Gubernur sudah mengeluarkan kebijakan untuk melarang total vape ya di lingkungan ASN. Ini patut diapresiasi,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan rokok elektrik.
Meski demikian, larangan di lingkungan Pemprov Sumut memiliki cakupan yang berbeda dengan usulan pelarangan vape secara nasional.
Kebijakan daerah tersebut mengatur penggunaan rokok elektrik di lingkungan pemerintahan, sedangkan larangan nasional memerlukan keputusan dan ketentuan hukum tersendiri.
Pengungkapan Kapal MT Global 168
Pernyataan mengenai bahaya penyalahgunaan vape disampaikan bersamaan dengan pengungkapan kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan kapal MT Global 168.
Dalam pengungkapan tersebut, tim gabungan melaporkan penyitaan sekitar 1,16 ton ketamin hidroklorida (Ketamin HCl) yang diangkut menggunakan kapal tersebut.
Sebanyak delapan anak buah kapal (ABK) ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas satu warga negara Taiwan berinisial TSM (43) dan tujuh warga negara Indonesia, masing-masing KH (29), MML (36), ML (55), PL (27), TA (51), ZO (38), serta MML (44).
Dua tersangka memiliki inisial MML, tetapi disebut sebagai orang yang berbeda berdasarkan usia masing-masing.
Penyidik masih perlu mengungkap secara menyeluruh peran setiap tersangka, asal barang, tujuan pengiriman, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan kegiatan penyelundupan tersebut.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum menindak peredaran ilegal zat berbahaya melalui jalur laut.
Delapan Tersangka Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
Dalam keterangan perkara, para tersangka disebut dijerat dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dikaitkan dengan ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman pidana yang disampaikan dalam bahan perkara mencapai 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Namun, penerapan pasal dan ancaman pidana terhadap masing-masing tersangka tetap harus mengacu pada konstruksi perkara, status hukum zat yang disita, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketamin merupakan zat yang memiliki penggunaan medis tertentu, tetapi peredaran dan penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum serta pengawasan yang berlaku.
Karena itu, penanganan perkara ketamin perlu dibedakan secara hukum dari kasus penyelundupan narkotika yang termasuk dalam penggolongan berdasarkan undang-undang narkotika.
Penetapan tersangka juga tidak menghapus hak para pihak untuk memperoleh pendampingan hukum dan proses peradilan yang adil.
Pencegahan dan Pengawasan Peredaran Zat Berbahaya Diperkuat
Perkembangan modus penyalahgunaan rokok elektrik menunjukkan perlunya pengawasan terhadap peredaran cairan vape yang dicurigai mengandung zat terlarang.
Selain penindakan terhadap jaringan penyelundupan, upaya pencegahan juga memerlukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan produk dengan kandungan yang tidak diketahui.
Pengawasan distribusi, pemeriksaan laboratorium, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga kesehatan menjadi langkah penting untuk mencegah beredarnya produk yang mengandung zat berbahaya.
Bagi masyarakat, terutama orang tua dan kalangan pendidikan, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan perangkat elektronik untuk mengonsumsi zat terlarang juga perlu ditingkatkan.
Di sisi lain, penyusunan kebijakan nasional mengenai rokok elektrik memerlukan pertimbangan yang menyeluruh, termasuk bukti kesehatan masyarakat, efektivitas penegakan hukum, serta dampak penerapan aturan.
Usulan pelarangan total vape yang disampaikan Suyudi menjadi bagian dari perdebatan mengenai strategi pencegahan narkoba di Indonesia. Namun, hingga ada keputusan resmi pemerintah, usulan tersebut belum dapat disebut sebagai kebijakan larangan nasional yang telah berlaku.
Sementara itu, pengungkapan penyelundupan 1,16 ton ketamin melalui kapal MT Global 168 memperlihatkan pentingnya pengawasan jalur perdagangan dan penindakan terhadap peredaran ilegal zat berbahaya, dengan tetap memastikan setiap perkara diproses berdasarkan ketentuan hukum yang tepat.
