LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR. Wacana ini mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran dalam perselisihan hasil Pilpres 2024.
Di Solo, Kamis (8/10/2026), Jokowi meminta semua pihak menempuh mekanisme yang diatur konstitusi dan hukum.
“Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada,” ujarnya.
Jokowi juga menyatakan menghormati putusan MK. Sikap itu, katanya, mencakup tahapan persidangan dan pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim.
“Kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan,” katanya.
Menanggapi pertimbangan MK soal dokumen ijazah setara SMA, Jokowi menjelaskan bahwa sistem pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan jenjang di Indonesia.
“Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, masuk ke universitas. Tapi ada juga sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma, lalu S1-nya,” jelasnya.
Menurut Jokowi, penyelesaian jenjang S1 menunjukkan bahwa pendidikan sebelumnya sudah ditempuh. “Kalau menyelesaikan S1 itu kan mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau belum kan ya tidak bisa daftar ke S1-nya,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan, termasuk soal pemakzulan, sebaiknya diselesaikan lewat jalur hukum dan konstitusi, bukan lewat polemik di ruang publik.
