LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah Cut Apa, S.Ag., menyerukan perubahan mendasar dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, banyaknya investasi yang masuk, atau luasnya sumber daya alam yang dimanfaatkan, tetapi harus dinilai dari kemampuan pemerintah melindungi lingkungan, mencegah bencana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Hasballah, Aceh memiliki kekayaan alam yang besar, mulai dari kawasan hutan, perkebunan, hingga sumber daya pertambangan. Namun, kekayaan tersebut harus dikelola dengan tanggung jawab dan pengawasan hukum yang kuat agar tidak berubah menjadi sumber kerusakan lingkungan yang akhirnya membebani masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan kawasan resapan air, daerah aliran sungai, dan keseimbangan ekosistem dapat memperbesar risiko banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur.
Penegasan itu disampaikan menyusul kegiatan diskusi bertajuk “Bijak Memantau” yang diselenggarakan melalui kolaborasi Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, pada Jumat–Sabtu, 13–14 November 2026. Kegiatan di Aula Rektorat Lantai III UIN Ar-Raniry tersebut mengangkat persoalan mekanisme dan alur pengelolaan Dana Otsus serta efektivitasnya dalam mendukung mitigasi bencana di Aceh.
Forum tersebut menghadirkan Hasballah bersama Wakil Ketua DPR Aceh, H. Ali Basrah, S.Pd., M.M., dengan moderator Muhammad Riski Pratama. Diskusi dua sesi itu juga melibatkan H. Teuku Ahmad Dadek, S.H., M.H., selaku perencana ahli utama Pemerintah Aceh; Musrafiyan, S.H., M.H., praktisi hukum, akademisi dan aktivis; serta Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A., akademisi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.
Dana Otsus Harus Menjadi Investasi Keselamatan Rakyat
Hasballah menilai persoalan utama pengelolaan Dana Otsus bukan semata-mata menyangkut besarnya anggaran, melainkan efektivitas penggunaan dana tersebut dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong pemerintah agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan risiko lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat pada masa mendatang.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur ekonomi perlu disertai kajian risiko bencana agar investasi pembangunan tidak mudah rusak akibat banjir maupun tanah longsor.
Dalam kerangka itu, pengurangan risiko bencana perlu menjadi pertimbangan penting sejak penyusunan program, pembahasan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan.
Dana Otsus juga harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan bidang penggunaan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan yang baik bukan sekadar menghadirkan infrastruktur baru, melainkan memastikan infrastruktur tersebut aman, bermanfaat, dan mampu melayani masyarakat dalam jangka panjang.
Masa Dana Otsus Mendekati Akhir, Aceh Harus Mempersiapkan Kemandirian
Pengelolaan Dana Otsus menjadi semakin penting karena masa pemberiannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin mendekati batas akhir.
Pasal 183 undang-undang tersebut mengatur pemberian Dana Otsus selama 20 tahun sejak 2008. Besarannya setara 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional selama 15 tahun pertama dan 1 persen untuk lima tahun berikutnya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, periode tersebut dijadwalkan berakhir pada 2027 apabila tidak terdapat perubahan undang-undang.
Kondisi ini menuntut Pemerintah Aceh mempersiapkan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dana Otsus yang masih tersedia perlu digunakan secara efektif untuk memperkuat fondasi perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki infrastruktur dasar.
Di saat yang sama, pemerintah harus memperkuat perlindungan lingkungan agar pembangunan yang telah dilakukan tidak terus-menerus mengalami kerusakan akibat bencana.
Kemandirian Aceh tidak cukup hanya dibangun melalui peningkatan pendapatan daerah. Kemandirian juga memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat yang tangguh, serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengorbankan generasi mendatang.
Soroti Kepatuhan Perusahaan Tambang, Sawit dan Kehutanan
Dalam keterangannya kepada media melalui WhatsApp, Sabtu (14/11/2026), Hasballah secara khusus menyoroti kepatuhan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pemanfaatan kawasan hutan.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
“Berapa banyak pemegang izin produksi tambang, kayu dan kebun sawit di Aceh yang taat hukum? Hanya sedikit perusahaan pemegang izin tambang, kayu dan sawit yang taat hukum di Aceh. Perlu pengawasan lebih ketat oleh aparat,” sebut Hasballah.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Hasballah yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data kepatuhan perusahaan oleh instansi berwenang.
Ia mendorong keterbukaan informasi mengenai status perizinan, pelaksanaan kewajiban lingkungan, dan hasil pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Aceh.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya serta kegiatan usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
Pengawasan yang adil juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Izin Tambang Tidak Boleh Mengabaikan Pengolahan Limbah dan Reklamasi
Hasballah menegaskan bahwa pengawasan pertambangan harus dilakukan sejak tahap perizinan eksplorasi hingga perusahaan memasuki operasi produksi.
Pemerintah dan instansi teknis perlu memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan pertambangan memenuhi persyaratan hukum, teknis, dan lingkungan.
Kewajiban pengelolaan air limbah, pengendalian pencemaran, penyediaan jaminan reklamasi, serta pelaksanaan rencana reklamasi dan pascatambang harus menjadi perhatian serius.
Perusahaan yang memiliki kewajiban menyediakan fasilitas pengolahan air limbah harus memastikan fasilitas tersebut berfungsi sesuai standar yang ditetapkan.
Begitu pula dengan reklamasi. Kegiatan pemulihan lingkungan tidak boleh hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi harus dilaksanakan dan diawasi sesuai ketentuan.
Pengawasan juga perlu menjangkau kegiatan yang berpotensi memengaruhi kualitas air sungai, kondisi tanah, tutupan vegetasi, dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pemerintah harus melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Perkebunan Sawit dan Kehutanan Juga Harus Diawasi
Pengawasan lingkungan, menurut Hasballah, tidak boleh hanya difokuskan pada sektor pertambangan.
Perkebunan kelapa sawit berskala besar dan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan juga perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan penggunaan lahan, perlindungan kawasan resapan air, serta keberlanjutan ekosistem.
Pada sektor perkebunan, pengawasan harus mencakup legalitas izin usaha, Hak Guna Usaha (HGU), kesesuaian penggunaan lahan, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan.
Sementara itu, pada sektor kehutanan, perhatian perlu diarahkan pada legalitas pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penebangan, perubahan fungsi lahan, dan perlindungan daerah tangkapan air.
Hasballah mengingatkan bahwa kebijakan perizinan harus mempertimbangkan kajian ilmiah serta pendapat ahli ekologi.
Kerusakan tutupan hutan, perubahan bentang alam, dan terganggunya daerah resapan air dapat meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap banjir, erosi, sedimentasi, dan tanah longsor.
Meski demikian, penentuan penyebab suatu bencana tetap harus didasarkan pada penelitian ilmiah dan pemeriksaan lapangan. Tidak setiap kejadian bencana dapat langsung dikaitkan dengan kegiatan perusahaan tertentu tanpa bukti.
Jangan Ada Jual Beli Hukum yang Mengorbankan Lingkungan
Salah satu pesan paling tegas yang disampaikan Hasballah adalah pentingnya menjaga integritas aparat dan instansi pengawas.
Ia meminta agar kewenangan dalam pengurusan izin maupun pengawasan lingkungan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Perlu penegakan hukum dan kesadaran alam oleh aparat, agar tidak menjual beli hukum tambang, hutan dan sawit untuk keuntungan pribadi yang mengorbankan lingkungan,” tegasnya.
Peringatan tersebut menempatkan penegakan hukum sebagai bagian penting dari upaya melindungi lingkungan.
Pengawasan yang lemah dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran, sementara penyalahgunaan kewenangan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa secara objektif dan transparan.
Perusahaan yang patuh harus memperoleh kepastian hukum, sedangkan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan.
Kekayaan alam Aceh tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak apabila pengelolaannya justru menimbulkan kerusakan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Biaya Pencegahan Lebih Kecil daripada Kerugian Akibat Bencana
Hasballah juga mengingatkan pentingnya mengubah pendekatan penanggulangan bencana dari yang berorientasi pada pemulihan setelah kejadian menjadi pencegahan sejak dini.
“Biaya penanggulangan bencana selalu lebih besar dari biaya pencegahan. Dan musibah yang lalu belum pulih. Pencegahan atas bencana harus masif dilakukan,” ujar Hasballah.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Ketika jalan dan jembatan rusak, akses masyarakat terhadap pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan dapat terhambat.
Ketika lahan pertanian terendam atau rusak, pendapatan keluarga juga berpotensi menurun.
Karena itu, pencegahan harus dipandang sebagai investasi keselamatan dan keberlanjutan pembangunan.
Pemerintah perlu memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang, pemeliharaan drainase, perlindungan kawasan hulu, pengawasan daerah aliran sungai, serta sistem peringatan dini.
Langkah tersebut harus didukung perencanaan yang matang dan koordinasi antarlembaga agar upaya pengurangan risiko bencana tidak berjalan sendiri-sendiri.
Tim Pageu Gampong, Membangun Kepemimpinan dari Desa
Di tengah tantangan tersebut, Hasballah menawarkan gagasan penguatan kepemimpinan masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Tim Pageu Gampong.
Tim ini diharapkan menjadi unsur kesiapsiagaan dan tanggap darurat berbasis masyarakat yang mampu membantu warga menghadapi berbagai ancaman bencana.
Pageu Gampong dapat diarahkan untuk mengenali potensi bahaya di lingkungan masing-masing, memantau perubahan kondisi alam, menyampaikan peringatan dini, serta membantu proses evakuasi ketika terjadi keadaan darurat.
Keberadaannya juga dapat memperkuat koordinasi antara aparatur gampong, masyarakat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selain kesiapsiagaan bencana, Pageu Gampong dapat menjadi sarana membangun kepedulian terhadap lingkungan.
Masyarakat dapat didorong untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan pencemaran sungai, kerusakan hutan, atau kegiatan usaha yang menimbulkan kekhawatiran kepada instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan.
Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut harus tetap mengikuti prosedur hukum dan tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum maupun instansi teknis.
Untuk menjalankan peran secara efektif, anggota Pageu Gampong memerlukan pelatihan, pendidikan kebencanaan, pemahaman dasar lingkungan, dan dukungan kelembagaan.
Gagasan ini sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.
Pemuda gampong dapat mengambil peran dalam edukasi keselamatan, pemetaan risiko sederhana, penyebaran informasi peringatan dini, dan penguatan solidaritas ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Gampong yang tangguh bukan hanya gampong yang mampu bangkit setelah bencana, tetapi juga gampong yang memiliki pengetahuan, kepemimpinan, dan kesiapan untuk mengurangi risiko sebelum bencana datang.
Kearifan Lokal dan Nilai Islam Menjadi Landasan Moral
Selain pendekatan teknis, Hasballah mengajak masyarakat memperkuat kesadaran spiritual dan nilai-nilai keagamaan dalam menjaga lingkungan.
Ia menilai bahwa ketaatan kepada Allah SWT, penguatan ibadah, pencegahan kemungkaran, dan sikap menjauhi kezaliman dapat menjadi landasan moral bagi aparatur maupun masyarakat dalam menjalankan amanah.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, nilai keagamaan dapat mendorong kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap hak orang lain.
Islam mengajarkan manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Pesan tersebut antara lain tercermin dalam Surah Al-A’raf ayat 56 yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.
Nilai ini dapat menjadi inspirasi agar pembangunan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
Namun, pendekatan spiritual harus berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan, kajian ekologis, dan kesiapsiagaan teknis.
Bencana alam tidak boleh serta-merta dinyatakan sebagai hukuman atas kesalahan masyarakat tertentu.
Sebaliknya, nilai agama dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kepedulian, membantu korban, memperkuat solidaritas, dan menjalankan tanggung jawab menjaga alam.
Perguruan Tinggi Diharapkan Mengawal Kebijakan Pembangunan
Kegiatan Bijak Memantau yang melibatkan USK dan UIN Ar-Raniry juga menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun kebijakan publik berbasis pengetahuan.
Kampus dapat memberikan kontribusi melalui penelitian, kajian kebijakan, pendidikan masyarakat, serta penyusunan rekomendasi bagi pemerintah.
Dalam pengelolaan Dana Otsus, perguruan tinggi dapat membantu mengevaluasi efektivitas program pembangunan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
Di bidang lingkungan, kajian akademis dapat menjadi dasar untuk memahami kondisi daerah aliran sungai, perubahan tutupan lahan, kerentanan banjir, dan dampak aktivitas ekonomi terhadap ekosistem.
Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, legislatif, praktisi hukum, dan masyarakat menjadi penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan administratif dan ekonomi.
Forum diskusi semacam ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan berhenti pada pertukaran gagasan.
Masa Depan Aceh Ditentukan oleh Keberanian Memperbaiki Tata Kelola
Peringatan Hasballah Cut Apa menempatkan tiga persoalan utama sebagai agenda penting pembangunan Aceh, yakni efektivitas Dana Otsus, pengawasan sumber daya alam, dan penguatan mitigasi bencana.
Ketiganya memiliki hubungan erat.
Pengelolaan anggaran yang baik memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih tangguh.
Pengawasan lingkungan yang kuat membantu mengurangi risiko kerusakan akibat kegiatan manusia.
Sementara itu, masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan dapat mengambil tindakan lebih cepat ketika menghadapi ancaman bencana.
Menjelang berakhirnya masa Dana Otsus berdasarkan ketentuan yang berlaku, Aceh menghadapi tantangan untuk memastikan hasil pembangunan tetap memberikan manfaat setelah sumber penerimaan khusus tersebut berakhir.
Kekayaan alam harus dikelola sebagai amanah yang memberikan kesejahteraan, bukan sekadar sumber pendapatan jangka pendek.
Pemerintah perlu memperkuat transparansi perizinan, memastikan kepatuhan perusahaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mengembangkan program pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.
Masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.
Aceh Harus Mewariskan Keselamatan, Bukan Kerusakan
Pesan yang dapat dipetik dari gagasan Hasballah adalah bahwa pembangunan yang sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang apa yang berhasil dibangun hari ini, tetapi juga tentang apa yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Hutan yang terjaga, sungai yang bersih, lahan pertanian yang produktif, sekolah yang aman, jalan yang tangguh, dan masyarakat yang siap menghadapi bencana merupakan bagian dari kekayaan pembangunan yang nilainya tidak selalu dapat diukur dengan angka anggaran.
Dana Otsus memiliki arti penting apabila mampu memperkuat fondasi tersebut.
Demikian pula investasi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan hanya dapat memberikan manfaat berkelanjutan apabila dijalankan dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Aceh tidak boleh terus menghabiskan sumber daya untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dikurangi melalui perencanaan, pengawasan, dan pencegahan yang lebih baik.
Sudah saatnya pembangunan Aceh bergerak dari sekadar membelanjakan anggaran menuju pembangunan yang melindungi kehidupan; dari sekadar mengejar investasi menuju pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab; serta dari kebiasaan menunggu bencana menuju budaya kesiapsiagaan yang tumbuh dari setiap gampong.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika daerah menjadi lebih maju secara ekonomi, tetapi juga ketika masyarakat dapat hidup lebih aman, lingkungan tetap terpelihara, dan generasi mendatang menerima warisan Aceh yang lebih baik.
Itulah pembangunan yang layak diperjuangkan: Aceh yang sejahtera, berkeadilan, tangguh menghadapi bencana, dan mampu menjaga amanah alam bagi masa depan anak cucunya.
