LINTASNUSANTARANEWS.ID | ACEH BESAR- Perjuangan pembentukan dua calon daerah otonomi baru (DOB) dari Kabupaten Aceh Besar, yakni Kabupaten Aceh Raya dan Kabupaten Seuramoe Aceh, terus menunjukkan perkembangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Abdul Muchti, A.Md., mengungkapkan bahwa dokumen administrasi pemekaran Aceh Raya telah rampung pada tahapan yang ditempuh, sementara usulan pembentukan Kabupaten Seuramoe Aceh sedang dipersiapkan untuk dibahas dalam rapat paripurna DPRK Aceh Besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Muchti, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat Ketua DPRK Aceh Besar periode 2024–2029, ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMA Negeri Modal Bangsa, Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Kilometer 12,5, Gampong Cot Geundreut, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (14/11/2026).
Abdul Muchti menjelaskan perkembangan tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai tindak lanjut pertemuan dengan H. Teuku Ibrahim, yang disebut sebagai Ketua Pemekaran Seuramoe Aceh. Pembahasan itu berkaitan dengan upaya memperjuangkan pembentukan kabupaten baru dari sebagian wilayah Aceh Besar guna mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Kalau Aceh Raya dokumennya sudah selesai. Sementara Seuramoe Aceh baru menyerahkan untuk tahapan di kabupaten sebagai persiapan. Mungkin dalam waktu dekat juga akan kita rencanakan paripurna terhadap pemekaran Seuramoe Aceh,” ujar Abdul Muchti.
Aceh Raya Selesaikan Dokumen, Seuramoe Aceh Menunggu Penjadwalan Paripurna DPRK
Menurut Abdul Muchti, terdapat perbedaan perkembangan administratif antara dua usulan pemekaran tersebut. Aceh Raya disebut telah menyelesaikan dokumen yang dipersyaratkan pada tahapan yang sedang ditempuh, sementara Seuramoe Aceh masih memerlukan proses persiapan dan kelengkapan administrasi di tingkat kabupaten.
Ia menjelaskan bahwa agenda pembahasan Seuramoe Aceh selanjutnya perlu dikoordinasikan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Aceh Besar untuk menentukan waktu pelaksanaan rapat paripurna.
“Tinggal kita lihat dalam waktu dekat di dalam Bamus, kapan nanti kita jadwalkan untuk paripurna Seuramoe Aceh. Kalau Aceh Raya sudah selesai dari awal,” jelasnya.
Rapat paripurna yang direncanakan di DPRK Aceh Besar diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan kelembagaan dan kelengkapan dokumen usulan pembentukan daerah baru.
Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat kepastian mengenai tanggal pelaksanaan rapat paripurna pemekaran Seuramoe Aceh.
Abdul Muchti menekankan bahwa penyelesaian dokumen administrasi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan daerah menghadapi kemungkinan dibukanya kembali kebijakan pembentukan DOB oleh pemerintah pusat.
Tujuh Kecamatan Calon Kabupaten Seuramoe Aceh
Usulan pembentukan Kabupaten Seuramoe Aceh direncanakan mencakup tujuh kecamatan yang saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.
Berikut nama-nama kecamatan calon wilayah Kabupaten Seuramoe Aceh yang disusun secara berurutan berdasarkan abjad:
- Kecamatan Baitussalam
- Kecamatan Blang Bintang
- Kecamatan Darussalam
- Kecamatan Ingin Jaya
- Kecamatan Krueng Barona Jaya
- Kecamatan Kuta Baro
- Kecamatan Mesjid Raya
Ketujuh kecamatan tersebut memiliki hubungan geografis, sosial, dan ekonomi dengan kawasan Banda Aceh serta wilayah pengembangan di sekitar Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.
Sejumlah kecamatan memiliki aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi bagian dari kajian potensi ekonomi calon kabupaten.
Pembentukan Seuramoe Aceh diharapkan dapat membuka peluang penataan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, memperpendek rentang kendali pelayanan, serta meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Namun, keberhasilan pemekaran tidak dapat hanya bertumpu pada potensi wilayah. Pemerintah dan pihak pengusul juga perlu menyiapkan kajian mengenai kemampuan fiskal, kependudukan, batas wilayah, kesiapan aparatur, serta kebutuhan sarana pemerintahan.
Dalam proses tersebut, aspirasi masyarakat di seluruh kecamatan yang diusulkan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pembentukan daerah baru benar-benar memiliki dukungan dan tujuan yang jelas.
H. Teuku Ibrahim Disebut Memimpin Perjuangan Seuramoe Aceh
Perjuangan pembentukan Kabupaten Seuramoe Aceh disebut berada di bawah kepemimpinan H. Teuku Ibrahim sebagai Ketua Pemekaran Seuramoe Aceh.
Keterlibatan berbagai tokoh dalam perjuangan pemekaran diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antara aspirasi masyarakat daerah dengan lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Dukungan dari berbagai unsur, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, DPRK Aceh Besar, DPRA, dan wakil rakyat di tingkat nasional, menjadi salah satu faktor penting dalam memperjuangkan pembentukan DOB.
Namun, dukungan politik tersebut tetap harus disertai pemenuhan persyaratan hukum dan kajian kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan kabupaten baru juga membutuhkan kejelasan mengenai struktur pemerintahan, kemampuan pembiayaan, dan manfaat yang akan diterima masyarakat setelah pemekaran terlaksana.
Tujuh Kecamatan Calon Kabupaten Aceh Raya
Sementara itu, rencana pembentukan Kabupaten Aceh Raya juga mencakup tujuh kecamatan yang berada pada bagian lain wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Berikut nama-nama kecamatan calon wilayah Kabupaten Aceh Raya yang disusun secara berurutan berdasarkan abjad:
- Kecamatan Darul Imarah
- Kecamatan Darul Kamal
- Kecamatan Leupung
- Kecamatan Lhoong
- Kecamatan Lhoknga
- Kecamatan Peukan Bada
- Kecamatan Pulo Aceh
Perjuangan pemekaran Aceh Raya disebut diketuai oleh Drs. Abdurrahman Ahmad, Sekretaris Partai Gerindra Aceh yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRA.
Wilayah yang direncanakan menjadi Kabupaten Aceh Raya memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari kawasan penyangga perkotaan, wilayah pesisir, daerah perbukitan, hingga kepulauan.
Kecamatan Pulo Aceh, misalnya, memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang memerlukan perhatian khusus terhadap konektivitas transportasi, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, kawasan Lhoknga, Leupung, dan Lhoong memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, pertanian, perikanan, serta pengembangan ekonomi pesisir.
Perbedaan karakteristik wilayah tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan kajian pemekaran.
Dengan struktur pemerintahan yang lebih dekat, para pengusul berharap perencanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah.
Namun, harapan tersebut tetap memerlukan dukungan kemampuan fiskal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perencanaan pembangunan yang realistis.
Moratorium DOB Belum Dicabut, Persiapan Administrasi Tetap Berjalan
Abdul Muchti mengakui bahwa kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru oleh pemerintah pusat masih menjadi kendala utama bagi realisasi pemekaran.
Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah dan lembaga legislatif tetap dapat mempersiapkan berbagai persyaratan administratif sebagai langkah awal.
“Secara administrasi kita lengkapi saja, walaupun moratorium belum dicabut. Tinggal kesiapan kita saja,” ujarnya.
Menurutnya, kesiapan administrasi menjadi penting agar daerah tidak harus memulai seluruh proses dari awal apabila pemerintah pusat kembali membuka kebijakan pembentukan DOB.
Penyusunan dokumen dapat mencakup kajian kelayakan, dukungan kelembagaan, data kependudukan, kondisi geografis, kemampuan ekonomi, serta berbagai persyaratan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, penyelesaian dokumen administratif maupun dukungan paripurna DPRK Aceh Besar tidak secara otomatis menjadikan suatu wilayah berstatus kabupaten baru.
Pembentukan daerah otonomi baru tetap memerlukan keputusan melalui mekanisme hukum nasional dan kebijakan pemerintah pusat.
Dengan demikian, Aceh Raya dan Seuramoe Aceh masih berstatus wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan, bukan kabupaten yang telah resmi terbentuk.
Abdul Muchti: Pemekaran Bukan untuk Berebut Jabatan
Dalam keterangannya, Abdul Muchti memberikan penekanan khusus mengenai tujuan utama perjuangan pemekaran wilayah.
Ia mengingatkan agar pembentukan kabupaten baru tidak dijadikan sarana untuk memperluas kekuasaan politik, memperbanyak jabatan pemerintahan, atau memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
“Pemekaran itu bukan mengejar jabatan, tetapi memang untuk mempercepat pembangunan. Itu saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting di tengah berkembangnya aspirasi pembentukan daerah otonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
Pemekaran idealnya dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Pembentukan kabupaten baru tidak akan memberikan manfaat optimal apabila hanya menghasilkan tambahan struktur birokrasi tanpa peningkatan kualitas pelayanan.
Karena itu, setiap rencana pemekaran harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Masyarakat perlu mengetahui manfaat konkret yang diharapkan, mulai dari kemudahan mengurus administrasi kependudukan, akses kesehatan dan pendidikan, pembangunan jalan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Pemekaran Harus Menjawab Ketimpangan Pembangunan
Secara geografis, Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik kawasan yang berbeda-beda.
Sebagian kecamatan berada dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sementara kecamatan lainnya memiliki tantangan tersendiri akibat jarak, kondisi geografis, dan keterbatasan konektivitas.
Perbedaan tersebut dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, pemekaran wilayah perlu dipandang sebagai salah satu pilihan kebijakan untuk menjawab persoalan pemerataan pembangunan.
Namun, pembentukan daerah baru bukan satu-satunya cara memperbaiki pelayanan publik.
Pemerintah juga perlu membandingkan manfaat pemekaran dengan pilihan kebijakan lain, seperti penguatan pelayanan kecamatan, peningkatan infrastruktur transportasi, digitalisasi layanan administrasi, dan pemerataan anggaran pembangunan.
Kajian yang objektif diperlukan agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biaya pembentukan pemerintahan baru.
Kemampuan Fiskal dan Infrastruktur Harus Diperhitungkan
Salah satu tantangan penting dalam pembentukan DOB adalah kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
Kabupaten baru membutuhkan aparatur, kantor pemerintahan, sarana pelayanan publik, serta pembiayaan operasional.
Kebutuhan tersebut harus diperhitungkan secara matang agar anggaran tidak terserap terlalu besar untuk belanja birokrasi.
Daerah baru juga perlu memiliki strategi pengembangan pendapatan asli daerah dan sektor ekonomi unggulan.
Bagi Aceh Raya, potensi pariwisata, ekonomi pesisir, pertanian, perikanan, dan kegiatan usaha masyarakat dapat menjadi bagian dari kajian pengembangan ekonomi.
Sementara bagi Seuramoe Aceh, kedekatan dengan pusat perdagangan, kawasan pendidikan, Bandara Sultan Iskandar Muda, serta aktivitas jasa dan pertanian dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan.
Potensi tersebut tetap perlu diuji melalui data dan kajian ekonomi agar tidak hanya menjadi gambaran optimistis tanpa perhitungan yang realistis.
Pemerintah dan pihak pengusul juga perlu menyiapkan kejelasan batas wilayah, rencana lokasi ibu kota, serta pembagian aset dan kewajiban apabila pembentukan daerah baru nantinya memperoleh persetujuan.
Aspirasi Masyarakat Harus Menjadi Dasar Perjuangan
Perjuangan pemekaran Aceh Raya dan Seuramoe Aceh memerlukan keterlibatan masyarakat secara luas.
Dukungan tokoh politik dan lembaga pemerintahan memang penting, tetapi pembentukan DOB harus berangkat dari kebutuhan nyata warga yang akan tinggal di wilayah tersebut.
Masyarakat perlu memperoleh informasi terbuka mengenai tujuan pemekaran, rencana pembangunan, konsekuensi anggaran, serta perubahan pelayanan pemerintahan yang mungkin terjadi.
Partisipasi publik dapat dilakukan melalui musyawarah, dialog terbuka, konsultasi masyarakat, dan penyampaian aspirasi kepada lembaga perwakilan.
Langkah tersebut diperlukan agar proses pemekaran tidak hanya menjadi agenda elite politik, tetapi benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks Aceh Besar, perhatian terhadap masyarakat kepulauan, kawasan pesisir, daerah pertanian, dan wilayah penyangga perkotaan menjadi penting karena masing-masing memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda.
DPRK Aceh Besar Diharapkan Mengawal Proses Secara Transparan
Rencana pembahasan Seuramoe Aceh dalam rapat paripurna DPRK Aceh Besar menjadi salah satu tahapan yang dinantikan para pengusul.
Namun, proses tersebut perlu dijalankan secara transparan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian prosedur.
Koordinasi antara DPRK Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Aceh, dan DPRA perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai status administrasi kedua usulan pemekaran.
Dokumen yang dinyatakan telah rampung juga perlu dipastikan memenuhi persyaratan pada tahapan yang relevan.
Selain itu, perkembangan komunikasi dengan pemerintah pusat perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui batas kewenangan pemerintah daerah dan proses yang masih harus ditempuh.
Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap pemekaran dapat dibangun berdasarkan informasi yang jelas dan realistis.
Dua Calon Kabupaten, Satu Tujuan Pemerataan Pembangunan
Perkembangan pemekaran Aceh Raya dan Seuramoe Aceh memperlihatkan adanya aspirasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.
Kedua calon kabupaten sama-sama direncanakan mencakup tujuh kecamatan, tetapi memiliki karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang berbeda.
Aceh Raya diarahkan pada wilayah yang mencakup kawasan penyangga perkotaan, pesisir, dan kepulauan.
Sementara itu, Seuramoe Aceh direncanakan meliputi kawasan yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas pendidikan, perdagangan, pertanian, jasa, dan transportasi di sekitar Banda Aceh.
Perbedaan karakteristik tersebut perlu menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, tujuan pemekaran tidak boleh berhenti pada terbentuknya pemerintahan kabupaten baru.
Keberhasilannya harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, konektivitas transportasi, kemudahan administrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran Harus Menjadi Harapan Baru bagi Rakyat
Pernyataan Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti menjadi pengingat bahwa perjuangan pembentukan Aceh Raya dan Seuramoe Aceh harus tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Meskipun moratorium pembentukan DOB belum dicabut, kesiapan administrasi dan kajian kelayakan dapat terus dipersiapkan sesuai ketentuan.
Namun, perjuangan tersebut juga harus disertai kesadaran bahwa pembentukan kabupaten baru membawa tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat.
Pemekaran bukanlah keberhasilan ketika sebuah wilayah memperoleh nama kabupaten baru, memiliki kantor bupati, atau membentuk struktur pemerintahan tersendiri. Keberhasilan sesungguhnya terjadi ketika masyarakat memperoleh pelayanan lebih cepat, pembangunan lebih merata, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan meningkat.
Karena itu, perjuangan Aceh Raya dan Seuramoe Aceh harus dibangun di atas kajian yang matang, dukungan masyarakat, kemampuan fiskal yang realistis, serta komitmen para pemangku kepentingan untuk menjadikan pemerintahan sebagai sarana pelayanan.
Sebagaimana ditegaskan Abdul Muchti, pemekaran bukan untuk mengejar jabatan, melainkan untuk mempercepat pembangunan. Pesan tersebut harus menjadi landasan perjuangan agar pembentukan daerah baru benar-benar menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh Besar.
