LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini didorong masuk ke ranah politik parlemen. Mantan anggota DPR Akbar Faizal menyebutnya “bola panas politik” yang harus disikapi DPR. Pada saat yang sama, putusan itu menjadi rujukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di Komisi II DPR RI.
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, meminta publik menunggu langkah parlemen. Ia tidak menutup kemungkinan DPR menempuh langkah politik, termasuk hak angket atau mekanisme lain. Namun ia tidak merinci bentuk maupun waktunya.
“Ditunggu saja beberapa waktu ke depan,” kata Khozin kepada awak media, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Putusan MK Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
Khozin menyebut Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai salah satu hal penting dalam revisi UU Pemilu. Menurutnya, persyaratan calon presiden dan wakil presiden menjadi bagian krusial dari perubahan regulasi yang sedang dibahas di Panja.
Ia menyoroti pertimbangan hukum MK tentang verifikasi dokumen persyaratan calon. Dalam pertimbangan itu, MK disebut menyatakan bahwa kerangka hukum pemilihan presiden tidak mengenal verifikasi faktual. Meski demikian, KPU masih punya ruang melakukan klarifikasi berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 bila muncul keraguan atas dokumen calon.
Soal syarat pendidikan, Khozin berpandangan bahwa frasa “berpendidikan paling rendah tamat sekolah” semestinya dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan dengan penilaian kesetaraan pengetahuan.
Ia menegaskan, revisi UU Pemilu harus mampu menampung persoalan yang menjadi perhatian publik. “Apa yang menjadi atensi publik, termasuk materi persidangan di MK, menjadi bagian penting dalam proses perubahan UU Pemilu,” ujarnya.
Desakan Meniru Pansus Century
Dorongan agar DPR bersikap juga datang dari luar parlemen. Lewat akun X @akbarfaizal68, Akbar Faizal menilai putusan MK soal Gibran adalah persoalan politik yang perlu ditanggapi DPR. “Mari belajar bernegara,” tulisnya.
Akbar mengajak anggota dewan meneladani langkah Tim Sembilan, kelompok legislator lintas partai yang menginisiasi Pansus Bank Century pada era Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Menurutnya, DPR saat ini membutuhkan tujuh anggota yang berani mengambil langkah serupa. “Dicari tujuh ‘Cowboy’ lagi di Senayan,” tulisnya.
Tim Sembilan kala itu beranggotakan Akbar Faizal (Hanura), Maruarar Sirait (PDIP), Bambang Soesatyo (Golkar), Misbakhun dan Andi Rahmat (PKS), Lili Wahid (PKB), Chandra Tirta Wijaya (PAN), Ahmad Muzani (Gerindra), dan Kurdi Moekri (PPP).
Belum Ada Keputusan DPR
Hingga kini belum ada keputusan resmi DPR soal hak angket atau langkah politik lain. Arah pembahasan RUU Pemilu di Komisi II dan sikap fraksi-fraksi akan menentukan apakah isu ini berkembang menjadi agenda politik yang lebih luas
