LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia bergerak cepat memperkuat pengendalian harga pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, menekan laju inflasi, serta memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan harga dan kondisi komoditas di wilayah masing-masing, bukan sekadar mengulang program yang belum terbukti efektif.
“Berkaitan dengan harga beras, kemudian harga cabai, sehingga untuk pertemuan kali ini kita tidak memulai kembali, tetapi kita melihat angka-angkanya untuk kita terus meningkatkan upayanya,” ujar Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional September 2026 tercatat sebesar 0,30 persen secara bulanan, 3,28 persen secara tahunan, dan 2,17 persen sejak awal tahun. Sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan ikan segar, menjadi penyumbang utama tekanan inflasi bulanan.
Memasuki minggu pertama Oktober 2026, tekanan harga pangan masih terlihat di berbagai wilayah. BPS mencatat sebanyak 259 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit, 292 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah, serta 116 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras.
Menghadapi kondisi tersebut, Tomsi meminta pemerintah daerah memperkuat langkah intervensi sesuai karakteristik wilayah. Pengawasan harga pasar, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta koordinasi dengan instansi terkait menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyediaan bibit, pupuk, serta pengembangan proyek percontohan pertanian di sejumlah kabupaten. Dukungan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui kebijakan konkret yang mampu meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan.
Tomsi turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan menjelang akhir tahun, ketika perubahan permintaan dan distribusi berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok. Selain komoditas pangan, pemerintah daerah diminta mencermati perkembangan sektor transportasi yang turut memberikan tekanan terhadap inflasi.
Bagi daerah dengan potensi pertanian besar seperti Aceh, arahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan jaringan irigasi, penguatan fasilitas pascapanen, serta kelancaran distribusi hasil pertanian merupakan sejumlah langkah yang dapat diprioritaskan pemerintah daerah.
Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian indikator ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Stabilitas harga pangan akan membantu menjaga daya beli keluarga, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Tomsi menegaskan bahwa pengendalian harga merupakan bagian dari tanggung jawab utama pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dan meningkatkan efektivitas langkah pengendalian inflasi.
“Karena bagian dari tugas utama pemerintah untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat berkaitan dengan harga-harga ini. Oleh sebab itu, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang keras, tegas, begitu. Karena tidak ada jalan kita harus mampu untuk bisa mengendalikan harga-harga pangan dan yang lainnya,” tegas Tomsi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Aulia Sofyan, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Arahan Kemendagri ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah bahwa keberhasilan pengendalian inflasi harus tercermin dalam kondisi pasar dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menjaga harga pangan tetap stabil bukan sekadar menjalankan kebijakan ekonomi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi kesejahteraan rakyat.
Sekjen Kemendagri Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat Kendalikan Harga Pangan, Lindungi Daya Beli Rakyat
