LINTASNUSANTARANEWS.ID | ACEH BESAR- Upaya mengatasi kekurangan air bagi lahan persawahan di Kabupaten Aceh Besar terus diperkuat melalui rehabilitasi jaringan irigasi dan persiapan program pompanisasi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Abdul Muchti, A.Md., mengungkapkan bahwa sejumlah lokasi di Aceh Besar telah memperoleh alokasi anggaran untuk program pompanisasi yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS). Program tersebut diharapkan menjadi solusi bagi petani, khususnya pemilik sawah tadah hujan yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan air saat musim kemarau.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Muchti, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat Ketua DPRK Aceh Besar periode 2024–2029, ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMA Negeri Modal Bangsa, Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Kilometer 12,5, Gampong Cot Geundreut, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan perkembangan infrastruktur pengairan pertanian, kesiapan anggaran, penyelesaian administrasi, serta rencana pelaksanaan program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas persawahan.
Menurut Abdul Muchti, persoalan ketersediaan air bagi lahan pertanian harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan musim tanam, hasil panen, ketahanan pangan, dan kesejahteraan keluarga petani. Ia menjelaskan bahwa jaringan irigasi yang telah tersedia selama ini terus mendapat rehabilitasi dari instansi pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), sedangkan persawahan tadah hujan memerlukan penanganan tambahan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca.
Anggaran Pompanisasi Disebut Sudah Tersedia di Sejumlah Titik
Abdul Muchti mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai telah mempersiapkan program pompanisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan air persawahan di sejumlah wilayah Aceh Besar. Menurut keterangannya, alokasi anggaran bagi beberapa lokasi telah tersedia sehingga tahapan berikutnya tinggal menunggu realisasi pekerjaan di lapangan.
“Hari ini ada program dari BWS terhadap pompanisasi. Itu sudah mulai ada. Salah satunya di beberapa titik di Aceh Besar yang memang sudah turun anggarannya. Tinggal pelaksanaannya saja, realisasinya,” ujar Abdul Muchti.
Ia menjelaskan bahwa pompanisasi merupakan salah satu alternatif untuk mengalirkan air dari sumber yang tersedia menuju lahan pertanian yang membutuhkan tambahan pasokan. Program ini diharapkan dapat membantu petani menghadapi keterbatasan air, terutama pada kawasan yang belum terjangkau jaringan irigasi secara memadai.
Melalui penggunaan mesin pompa dan jaringan distribusi yang sesuai dengan kondisi lapangan, air dapat disalurkan ke persawahan sehingga ketergantungan terhadap curah hujan berpotensi dikurangi. Namun, keberhasilan program tetap membutuhkan sumber air yang mencukupi, kapasitas pompa yang tepat, dan pengelolaan operasional yang berkelanjutan.
Abdul Muchti belum merinci jumlah titik pompanisasi yang memperoleh alokasi anggaran, nilai dana pada masing-masing lokasi, maupun target waktu pelaksanaan pekerjaan. Rincian tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap program.
Administrasi dan Dokumen Hibah Disebut Rampung, Pelaksanaan Melibatkan BUMN
Selain dukungan anggaran, Abdul Muchti menyampaikan bahwa persiapan administratif untuk kegiatan pompanisasi telah diselesaikan. Menurutnya, proses surat-menyurat dan dokumen hibah yang diperlukan telah melalui tahapan persiapan sehingga pelaksanaan pekerjaan diharapkan dapat segera dilakukan.
“Semua surat-menyurat sudah selesai. Tinggal action-nya saja,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan direncanakan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai kontraktor dalam program pemerintah.
“Yang melaksanakan itu kontraktornya langsung dari BUMN. BUMN yang memang melaksanakan. Itu program pemerintah,” jelasnya.
Keterlibatan BUMN tersebut, menurut keterangan Abdul Muchti, merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan program yang telah dipersiapkan pemerintah. Namun, ia belum menyebutkan identitas perusahaan pelaksana maupun rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Kepastian mengenai pelaksana, mekanisme pengadaan, jadwal pekerjaan, dan lokasi penerima manfaat masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Balai Wilayah Sungai serta instansi terkait.
Bagi masyarakat pertanian, kepastian realisasi menjadi penting karena kebutuhan air tidak dapat dipisahkan dari jadwal pengolahan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terus Dilakukan Setiap Tahun
Abdul Muchti menjelaskan bahwa pemerintah selama ini telah melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi yang tersedia di Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
“Di Aceh Besar, irigasi yang sudah ada setiap tahunnya selalu dilakukan rehabilitasi oleh dinas PUPR. Itu dilakukan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan pengairan pertanian perlu dibedakan berdasarkan kondisi lahan. Persawahan yang telah memperoleh pelayanan jaringan irigasi relatif lebih tertangani, sementara lahan tadah hujan masih membutuhkan solusi tambahan.
“Kalau untuk sawah yang bukan tadah hujan, saya pikir sudah clear. Tinggal sekarang daerah yang memang tadah hujan,” jelas Abdul Muchti.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi irigasi dan pengembangan pompanisasi memiliki fungsi yang saling melengkapi.
Rehabilitasi diperlukan untuk menjaga kemampuan jaringan yang telah tersedia, memperbaiki saluran yang mengalami kerusakan, dan meningkatkan kelancaran distribusi air.
Sementara itu, pompanisasi diarahkan untuk membantu kawasan persawahan yang belum memperoleh pasokan air secara memadai dari jaringan irigasi.
Meski jaringan irigasi telah mendapat rehabilitasi, evaluasi teknis tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh saluran berfungsi sesuai kebutuhan dan mampu melayani lahan pertanian secara optimal.
Darussalam, Pulo Aceh, Lhoong, Leupung dan Peukan Bada Turut Disinggung
Dalam penjelasannya mengenai kebutuhan pengairan pertanian, Abdul Muchti turut menyinggung sejumlah kecamatan di Aceh Besar, yakni Darussalam, Pulo Aceh, Lhoong, Leupung, dan Peukan Bada.
Wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis yang berbeda sehingga kebutuhan pengairannya tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama.
Kawasan yang telah memiliki jaringan irigasi memerlukan pemeliharaan dan perbaikan agar distribusi air tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, lahan tadah hujan membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi sumber air, luas lahan, serta kebutuhan petani.
Pada wilayah pesisir maupun kepulauan, misalnya, pengembangan pompanisasi harus mempertimbangkan kualitas air, jarak penyaluran, kebutuhan energi, dan biaya operasional.
Karena itu, penentuan lokasi program perlu didasarkan pada survei lapangan dan kajian teknis agar fasilitas yang dibangun dapat berfungsi secara efektif.
Penyebutan sejumlah kecamatan tersebut tidak berarti seluruhnya telah ditetapkan sebagai penerima program pompanisasi. Daftar lokasi yang memperoleh anggaran masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi.
Sawah Tadah Hujan Menjadi Perhatian Utama
Persawahan tadah hujan merupakan lahan pertanian yang pasokan airnya sangat bergantung pada curah hujan. Ketika hujan turun secara cukup dan teratur, petani dapat menjalankan kegiatan penanaman sesuai kebutuhan tanaman.
Sebaliknya, ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang atau hujan datang terlambat, petani berpotensi menghadapi kesulitan memperoleh air.
Kondisi tersebut dapat mengganggu pengolahan lahan, jadwal tanam, pertumbuhan tanaman, hingga hasil panen.
Ketidakpastian air juga dapat meningkatkan risiko kerugian karena petani telah mengeluarkan biaya untuk benih, pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan produksi lainnya.
Program pompanisasi diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap hujan dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia.
Namun, pompanisasi tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal bagi seluruh persoalan pengairan pertanian.
Keberhasilannya tetap ditentukan oleh debit sumber air, kondisi geografis, kapasitas pompa, jaringan distribusi, kebutuhan energi, dan pemeliharaan fasilitas.
Apabila sumber air juga mengalami penurunan debit pada musim kemarau, kemampuan pompanisasi dapat terbatas.
Oleh karena itu, kajian teknis dan perencanaan yang matang diperlukan agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani.
Petani Membutuhkan Kepastian Air untuk Menjaga Musim Tanam
Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan pertanian.
Petani membutuhkan pasokan air yang cukup untuk mengolah lahan, menanam benih, memelihara tanaman, dan menjaga pertumbuhan padi hingga masa panen.
Ketika pasokan air tidak menentu, petani menghadapi kesulitan dalam menentukan jadwal tanam dan memperkirakan kebutuhan produksi.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil panen sekaligus pendapatan keluarga petani.
Karena itu, pembangunan infrastruktur pengairan perlu diarahkan untuk memberikan kepastian pelayanan air yang lebih baik.
Keberhasilan program pompanisasi dapat dinilai dari luas lahan yang memperoleh tambahan pasokan air, kemampuan fasilitas mendukung musim tanam, serta manfaat yang dirasakan petani.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas dapat dioperasikan dengan biaya yang terjangkau dan tidak menimbulkan beban operasional yang berlebihan bagi kelompok tani.
Infrastruktur Pompanisasi Harus Dikelola Secara Berkelanjutan
Pembangunan fasilitas pompanisasi tidak cukup hanya dilakukan sampai tahap pemasangan mesin dan penyelesaian pekerjaan fisik.
Fasilitas yang telah dibangun membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
Mesin pompa memerlukan sumber energi, pemeriksaan berkala, perawatan komponen, serta pengawasan terhadap kondisi jaringan distribusi.
Karena itu, keterlibatan kelompok tani menjadi penting sejak tahap perencanaan hingga pengoperasian fasilitas.
Petani perlu memperoleh pemahaman mengenai penggunaan mesin, pengaturan jadwal distribusi air, dan tanggung jawab pemeliharaan.
Apabila fasilitas dikelola bersama, pembagian kewajiban dan mekanisme pembiayaan operasional perlu disepakati secara terbuka.
Langkah tersebut diperlukan agar sarana yang telah dibangun tidak berhenti beroperasi akibat kerusakan, keterbatasan biaya, atau persoalan pengelolaan.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pendampingan teknis sehingga kelompok tani mampu memanfaatkan fasilitas secara optimal.
Program Pengairan Mendukung Ketahanan Pangan Aceh Besar
Penguatan jaringan irigasi dan pengembangan pompanisasi memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga ketahanan pangan.
Persawahan yang memperoleh pasokan air secara memadai memiliki peluang lebih baik untuk menjalankan kegiatan budidaya sesuai kebutuhan tanaman.
Kepastian pengairan juga membantu petani mengurangi risiko gangguan produksi akibat kekeringan.
Bagi Kabupaten Aceh Besar, penguatan infrastruktur pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Sektor pertanian tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi keluarga petani dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi maupun perdagangan hasil pertanian.
Namun, peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan air.
Petani juga membutuhkan dukungan benih yang sesuai, pupuk, penyuluhan, pengendalian hama, akses pembiayaan, dan pemasaran hasil panen.
Karena itu, program pompanisasi perlu diintegrasikan dengan kebijakan pengembangan pertanian lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Anggaran yang Sudah Tersedia Harus Diikuti Realisasi Pekerjaan
Keterangan Abdul Muchti mengenai ketersediaan anggaran pompanisasi di sejumlah titik Aceh Besar menjadi perkembangan penting yang perlu ditindaklanjuti.
Setelah persiapan administrasi disebut telah selesai, perhatian berikutnya tertuju pada kepastian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Pemerintah bersama instansi pelaksana diharapkan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi mengenai lokasi penerima manfaat, besaran anggaran, identitas pelaksana, serta jadwal pekerjaan perlu disampaikan secara terbuka.
Keterbukaan tersebut penting agar petani mengetahui perkembangan program sekaligus dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Pengawasan juga perlu mencakup kualitas pekerjaan dan kesiapan operasional fasilitas setelah pembangunan selesai.
Keberhasilan program pengairan tidak cukup diukur dari tersedianya anggaran atau selesainya pembangunan fisik, tetapi dari kemampuan fasilitas tersebut mengalirkan air ke persawahan dan membantu petani mempertahankan produksi.
Abdul Muchti Harapkan Persoalan Air Persawahan Segera Teratasi
Pernyataan Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti menunjukkan bahwa pemerintah sedang menempuh dua pendekatan untuk memperkuat pengairan pertanian.
Pertama, melanjutkan rehabilitasi jaringan irigasi yang telah tersedia agar distribusi air tetap berjalan dan kerusakan infrastruktur dapat ditangani.
Kedua, mempersiapkan program pompanisasi untuk membantu kawasan persawahan tadah hujan yang masih menghadapi keterbatasan pasokan air.
Kedua langkah tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih menyeluruh terhadap kebutuhan pengairan pertanian di Kabupaten Aceh Besar.
Namun, keberhasilan program membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai, instansi teknis, pelaksana pekerjaan, serta masyarakat petani.
Abdul Muchti berharap dukungan anggaran dan kesiapan administrasi yang telah disampaikan dapat segera diikuti realisasi pekerjaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Bagi petani, pembangunan yang paling berarti bukan hanya tersedianya anggaran atau berdirinya fasilitas baru, melainkan ketika air benar-benar dapat dialirkan ke sawah pada saat dibutuhkan.
Ketersediaan air yang memadai akan membantu menjaga kelangsungan musim tanam, mengurangi risiko gangguan produksi, dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi keluarga petani.
Karena itu, program pompanisasi yang telah dipersiapkan diharapkan segera memasuki tahap pelaksanaan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan keberlanjutan pengelolaannya.
Ketika air dapat menjangkau persawahan secara berkelanjutan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh petani yang mengolah lahan, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui terjaganya produksi pangan, meningkatnya kepastian usaha tani, dan menguatnya perekonomian Kabupaten Aceh Besar.
