LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil inisiatif untuk menjernihkan polemik persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024. Andi menilai pembentukan panitia khusus (pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Arief menanggapi perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Andi, persoalan yang berkembang tidak semestinya dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat.
Melalui akun Facebook pribadinya, Andi menyebut Gibran sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk memperoleh kejelasan atas persoalan tersebut. Karena itu, ia mendorong agar Wakil Presiden memanfaatkan mekanisme pengawasan DPR sebagai ruang klarifikasi.
“Yang perlu kita bahas adalah implikasinya. Implikasi itu pertama, pihak yang sangat dirugikan adalah Pak Wapres Gibran,” tulis Andi Arief, sebagaimana dikutip Selasa (13/10/2026).
Andi Arief: Gibran Perlu Mengambil Inisiatif Klarifikasi
Menurut Andi, meskipun putusan MK yang menjadi perhatian publik tidak memuat amar yang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, perdebatan mengenai dokumen persyaratan pendidikan tetap memerlukan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berpandangan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh berkembangnya tuduhan atau keraguan publik seharusnya memiliki kepentingan untuk mencari saluran klarifikasi yang terbuka dan kredibel.
“Kalau ada pihak yang dirugikan, itu harusnya mencari saluran untuk klarifikasi. Karena itu masih ada ruang,” ujarnya.
Andi juga menyoroti proses persidangan MK yang menurutnya belum memberikan kesempatan untuk mendengar secara langsung penjelasan Gibran maupun pihak sekolah tempat yang bersangkutan pernah menempuh pendidikan.
Ia menyinggung pentingnya menghadirkan keterangan dari lembaga pendidikan terkait, termasuk sekolah di Singapura atau Australia, apabila diperlukan untuk memperjelas dokumen dan riwayat pendidikan yang menjadi objek perdebatan.
Menurutnya, pembentukan pansus DPR tidak harus dipandang sebagai ancaman politik terhadap Gibran. Sebaliknya, forum tersebut dapat digunakan untuk menghadirkan dokumen, meminta keterangan pihak terkait, dan menjelaskan duduk persoalan kepada publik.
“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri,” tegas Andi.
Ungkit Pengalaman Pansus Bank Century pada Era SBY
Untuk memperkuat pandangannya, Andi Arief mengingatkan kembali pengalaman pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century pada 2010, ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi tekanan politik terkait kebijakan penyelamatan bank tersebut.
Menurut Andi, Presiden SBY ketika itu tidak menghalangi pembentukan pansus meskipun proses penyelidikan DPR menimbulkan tekanan politik terhadap pemerintah dan Partai Demokrat.
Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan parlemen dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk menguji informasi, mendengarkan penjelasan berbagai pihak, dan memperjelas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus. Justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” kata Andi.
Andi kemudian mengaitkan pengalaman tersebut dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran. Ia berpendapat bahwa forum pansus dapat menjadi kesempatan bagi Wakil Presiden untuk menjawab berbagai pertanyaan publik secara langsung.
“Jadi kalau menurut saya ini kesempatan, kalau ada pansus yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Gibran, karena Gibran bisa klarifikasi di pansus itu,” ujarnya.
Demokrat Belum Putuskan Sikap Resmi soal Hak Angket
Meskipun Andi Arief secara terbuka mendorong pembentukan pansus, Partai Demokrat belum mengambil keputusan resmi mengenai langkah politik yang akan ditempuh di DPR.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, sebelumnya menyatakan bahwa partainya belum membahas secara khusus kemungkinan penggunaan hak angket maupun pembentukan pansus terkait polemik pendidikan Gibran.
Menurut Herman, Demokrat saat ini masih berfokus pada agenda konsolidasi internal partai.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang menjadi sorotan publik perlu ditelusuri akar masalahnya agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada masa mendatang.
“Tentu semua persoalan yang menjadi sorotan publik harus dicari akar masalahnya, agar ke depan menjadi perbaikan dan tidak terjadi kembali,” ujar Herman, Selasa (13/10/2026).
Dengan demikian, pandangan Andi Arief mengenai perlunya pembentukan pansus belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi Partai Demokrat untuk mengajukan hak angket di DPR.
Pembentukan Pansus Bergantung pada Mekanisme DPR
Secara kelembagaan, pembentukan pansus maupun penggunaan hak angket harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR.
Hak angket merupakan hak konstitusional DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pansus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara dan dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Karena itu, pembentukan pansus tidak selalu identik dengan penggunaan hak angket.
Apabila DPR memutuskan melakukan penyelidikan, ruang lingkup, tujuan, dan kewenangan forum tersebut harus ditetapkan sesuai ketentuan hukum. Proses pengawasan parlemen juga tidak dengan sendirinya mengubah status hukum seseorang atau menggantikan kewenangan lembaga peradilan.
Polemik Dokumen Pendidikan Perlu Dijernihkan
Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali mengangkat persoalan transparansi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk mekanisme pemeriksaan dokumen oleh penyelenggara pemilu.
Namun, adanya polemik maupun pernyataan politik mengenai dokumen pendidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah atau telah melakukan pelanggaran hukum. Kesimpulan semacam itu memerlukan pemeriksaan dokumen dan pembuktian melalui mekanisme yang berwenang.
Hingga informasi yang tersedia pada Selasa (13/10/2026), belum terdapat keputusan resmi DPR untuk membentuk pansus khusus mengenai dokumen pendidikan Gibran berdasarkan bahan pemberitaan ini.
Dorongan Andi Arief menempatkan persoalan tersebut dalam konteks perlunya klarifikasi terbuka, sementara keputusan mengenai langkah kelembagaan tetap berada di tangan DPR.
Kini, perhatian publik tertuju pada kemungkinan tindak lanjut dari parlemen, sikap resmi partai-partai politik, serta penjelasan pihak terkait untuk memastikan polemik persyaratan pendidikan dalam Pilpres 2024 dapat ditangani secara transparan, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat diuji.
