LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah menolak tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air. Pemerintah justru mengapresiasi tawaran tersebut dan memastikan proses komunikasi antara kedua negara masih berlangsung melalui jalur diplomatik.
Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (Datin) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Honi Havana, menyusul munculnya pernyataan dari pihak Malaysia yang mengaku belum memperoleh tanggapan atas tawaran bantuan penanganan karhutla.
Menurut Honi, pemerintah Indonesia tidak pernah menyatakan penolakan terhadap bantuan tersebut. Namun, realisasi bantuan internasional membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai bentuk dukungan, mekanisme pelaksanaan, dan koordinasi antarlembaga terkait.
“Terkait status komunikasi ini, tentunya sedang on going, kanal tentunya melalui Kementerian Luar Negeri,” kata Honi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Penolakan
Honi menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka komunikasi dengan Malaysia karena penanganan kebakaran hutan dan lahan berkaitan langsung dengan keselamatan serta kepentingan masyarakat.
“Tidak ada kata kita menolak. Tidak. Karena ini untuk kepentingan masyarakat kita juga dan kita mengapresiasi tawaran itu, semuanya masih berproses, tentunya banyak hal yang didiskusikan di situ,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi pemerintah terhadap anggapan bahwa Indonesia enggan menerima bantuan negara tetangga dalam menghadapi karhutla.
Menurut penjelasan Honi, tawaran bantuan Malaysia masih berada dalam tahap komunikasi dan koordinasi. Karena itu, belum adanya keputusan akhir tidak dapat langsung diartikan sebagai penolakan.
Pemerintah juga belum merinci bentuk bantuan Malaysia yang akan diterima maupun waktu pelaksanaannya.
BNPB dan Kementerian Pertahanan Disiapkan untuk Koordinasi
Honi menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan bantuan akan disesuaikan dengan jenis dukungan yang disepakati kedua negara.
Apabila bantuan berkaitan dengan kegiatan operasional penanggulangan bencana, koordinasi akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, jika Malaysia memberikan bantuan berupa pesawat atau personel militer, koordinasi akan dilakukan dengan melibatkan Kementerian Pertahanan.
“Nanti operasionalnya di BNPB atau kalau nanti bantuan pesawat maupun personelnya itu militer, nanti tentunya dari Kementerian Pertahanan, mirip seperti kemarin pada saat kita mendapatkan bantuan dari Jepang,” jelasnya.
Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan internasional dapat digunakan secara efektif, sesuai kebutuhan penanganan karhutla dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Selain aspek teknis, pemerintah juga perlu memastikan koordinasi mengenai wilayah operasi, penggunaan sarana penerbangan, penempatan personel, serta pembagian tanggung jawab antarlembaga.
Malaysia Mengaku Belum Mendapat Respons
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyampaikan bahwa negaranya telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Tawaran tersebut disebut telah ditindaklanjuti melalui Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Kedua lembaga itu dilaporkan telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing di Indonesia sebagai bagian dari komunikasi resmi mengenai kemungkinan pemberian bantuan.
Namun, Ahmad Zahid menyatakan pihak Malaysia belum menerima tanggapan atas tawaran yang telah disampaikan.
“Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka. Kita ucapkan terima kasih,” kata Ahmad Zahid.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya sorotan terhadap penanganan karhutla dan dampak kabut asap yang berpotensi melintasi batas negara.
Meski demikian, keterangan pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu dipahami berdasarkan tahapan komunikasi masing-masing. Pernyataan Malaysia mengenai belum diterimanya respons tidak serta-merta membuktikan adanya keputusan resmi Indonesia untuk menolak bantuan.
Penanganan Karhutla Membutuhkan Kerja Sama Regional
Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan lingkungan yang dapat berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, dan kualitas udara.
Dalam kondisi tertentu, asap kebakaran dapat terbawa angin hingga melintasi wilayah negara lain, sehingga penanganannya menjadi perhatian bersama negara-negara Asia Tenggara.
Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, terutama untuk mengurangi risiko pencemaran udara lintas batas.
Kerja sama tersebut juga sejalan dengan kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang mengatur upaya bersama negara-negara ASEAN dalam menangani persoalan pencemaran asap lintas negara.
Dukungan antarnegara dapat mencakup pertukaran informasi, pemantauan titik panas, peningkatan kapasitas penanggulangan kebakaran, serta bantuan teknis sesuai kebutuhan dan kesepakatan pemerintah masing-masing.
Indonesia Akan Umumkan Hasil Pembicaraan
Honi menambahkan bahwa komunikasi mengenai bantuan internasional membutuhkan waktu karena melibatkan berbagai pertimbangan dan koordinasi antarlembaga.
Pemerintah, menurutnya, akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pembahasan dengan Malaysia menghasilkan kejelasan.
“Ini tentunya perlu proses yang membutuhkan waktu, demikian. Nanti tentunya akan kita laporkan,” ujarnya.
Dengan demikian, hingga Rabu (14/10/2026), posisi yang disampaikan pemerintah Indonesia adalah mengapresiasi tawaran bantuan Malaysia, tidak menyatakan penolakan, dan masih membahas mekanisme pelaksanaannya melalui Kementerian Luar Negeri.
Di tengah kebutuhan percepatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kejelasan komunikasi diplomatik menjadi penting agar dukungan yang ditawarkan dapat ditindaklanjuti secara tepat apabila dinilai diperlukan.
Pemerintah Indonesia juga diharapkan terus menyampaikan perkembangan penanganan karhutla secara transparan, termasuk kebutuhan bantuan, kesiapan sumber daya nasional, dan hasil koordinasi dengan negara-negara sahabat.
Polemik mengenai tawaran bantuan Malaysia menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan terkoordinasi, sehingga perhatian kedua negara tetap terfokus pada tujuan utama, yakni mempercepat penanganan karhutla, melindungi kesehatan masyarakat, dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan di kawasan ASEAN.
