LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan strategis untuk mempercepat transformasi PT PLN (Persero) di bawah kepemimpinan direktur utama yang baru, Suroso Isnandar, yang menggantikan Darmawan Prasodjo. Instruksi tersebut mencakup pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan, pengurangan beban subsidi, hingga percepatan pengembangan energi surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Arahan Presiden disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026) sore. Pertemuan tersebut turut dihadiri CEO Danantara, Rosan Roeslani, bersama jajaran terkait. Saat menghadiri pertemuan, Suroso masih menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, sebelum kemudian ditunjuk sebagai direktur utama pada malam harinya.
Rosan menjelaskan, Presiden Prabowo menginginkan perubahan menyeluruh dalam pengelolaan PLN agar perusahaan listrik negara tersebut menjadi lebih efisien, produktif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel,” ujar Rosan seusai pertemuan.
Prabowo Minta Model Bisnis PLN Dirombak dan Segera Dipaparkan
Salah satu instruksi utama Presiden adalah melakukan evaluasi dan pembenahan model bisnis PLN agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri ketenagalistrikan serta tantangan transisi energi.
Prabowo meminta rancangan transformasi tersebut segera disusun secara komprehensif dan dipresentasikan langsung kepadanya untuk memperoleh arahan lanjutan.
“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti,” kata Rosan.
Menurutnya, pembenahan model bisnis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, memperkuat kinerja keuangan, serta memastikan investasi di sektor ketenagalistrikan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.
Transformasi tersebut juga menjadi penting mengingat PLN memiliki peran strategis dalam menyediakan energi listrik bagi rumah tangga, dunia usaha, industri, serta berbagai proyek pembangunan nasional.
Danantara dan PLN Akan Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kegiatan operasional dan model bisnis perusahaan.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk menemukan peluang peningkatan efisiensi, memperbaiki produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan.
“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelas Rosan.
Pengurangan beban subsidi menjadi salah satu sasaran yang disebut dalam agenda transformasi tersebut.
Namun, langkah efisiensi tetap perlu mempertimbangkan kewajiban pelayanan publik PLN, termasuk menjaga keterjangkauan tarif listrik bagi kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.
Rosan menegaskan bahwa kajian akan dilakukan sebelum usulan transformasi disampaikan kepada Presiden.
“Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” ujarnya.
Pengembangan Energi Surya 100 GW Jadi Prioritas
Selain pembenahan manajemen, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan penggunaan energi surya dengan kapasitas yang ditargetkan mencapai 100 gigawatt.
Pengembangan energi surya menjadi salah satu bagian penting dalam agenda transisi energi nasional, terutama untuk memperluas pemanfaatan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil secara bertahap.
Dengan potensi sinar matahari yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dinilai memiliki peluang untuk memperkuat diversifikasi sumber energi nasional.
Meski demikian, realisasi kapasitas sebesar 100 GW membutuhkan perencanaan investasi, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, teknologi penyimpanan energi, serta skema pembiayaan yang berkelanjutan.
PLN juga perlu memastikan pengembangan pembangkit energi terbarukan berjalan seiring dengan kemampuan sistem kelistrikan dalam menjaga kestabilan pasokan.
Dalam keterangan yang tersedia, pemerintah belum merinci tahapan pembangunan, lokasi proyek, kebutuhan investasi, maupun jadwal pencapaian target energi surya tersebut.
Keandalan Listrik Nasional Harus Diperkuat
Arahan Presiden juga menyentuh aspek kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat yang dapat mengganggu pasokan listrik.
Rosan menekankan pentingnya penyempurnaan rencana cadangan dan mekanisme penanganan krisis agar pelayanan kelistrikan tetap terjaga ketika terjadi gangguan sistem maupun keadaan darurat.
Menurutnya, PLN sebenarnya telah memiliki prosedur antisipasi terhadap berbagai situasi tersebut, tetapi sistem yang ada masih perlu diperkuat.
“Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” kata Rosan.
Keandalan sistem kelistrikan menjadi kebutuhan mendasar bagi aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, mulai dari industri, transportasi, rumah sakit, pendidikan, hingga komunikasi digital.
Karena itu, penguatan infrastruktur jaringan, pemeliharaan pembangkit, kesiapan personel, serta sistem pemulihan gangguan perlu menjadi bagian dari agenda transformasi perusahaan.
Suroso Isnandar Hadapi Tantangan Besar Memimpin PLN
Penunjukan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN menandai pergantian kepemimpinan di tengah tuntutan percepatan transformasi sektor ketenagalistrikan nasional.
Pengalaman Suroso sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan menjadi salah satu latar belakang penting dalam menghadapi agenda pengembangan pembangkit dan percepatan transisi energi.
Namun, tugas yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pembangkit.
PLN juga dituntut memperbaiki efisiensi operasional, menjaga kesehatan keuangan perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, serta memastikan ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
Tantangan tersebut semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk mendukung pertumbuhan industri, investasi, hilirisasi sumber daya alam, dan perkembangan ekonomi digital.
Transformasi PLN Diharapkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Instruksi Presiden Prabowo menunjukkan bahwa transformasi PLN ditempatkan sebagai salah satu agenda penting dalam penguatan perekonomian nasional.
Ketersediaan energi listrik yang andal dengan biaya yang efisien menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi.
Di sisi lain, percepatan pengembangan energi surya berpotensi membuka peluang investasi baru, memperluas penggunaan teknologi energi bersih, serta mendukung pengembangan industri komponen dan infrastruktur ketenagalistrikan.
Keberhasilan agenda tersebut akan bergantung pada kualitas perencanaan, koordinasi antarlembaga, kemampuan pembiayaan, serta konsistensi pelaksanaan transformasi di lingkungan PLN.
Pemerintah melalui Danantara dan manajemen PLN diharapkan dapat menerjemahkan arahan Presiden menjadi program kerja yang memiliki target, tahapan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang terukur.
Dengan kepemimpinan baru, PLN memasuki fase penting untuk menyeimbangkan tiga kepentingan utama, yakni efisiensi perusahaan, percepatan transisi energi, dan kewajiban menyediakan listrik bagi masyarakat.
Transformasi PLN bukan semata pergantian pucuk pimpinan, melainkan upaya memperkuat fondasi ketenagalistrikan nasional agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing Indonesia, dan menjamin pelayanan listrik yang berkelanjutan.
