LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Gelombang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap masyarakat mulai memunculkan desakan evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, secara terbuka menyatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni perlu dievaluasi secara serius. Bahkan, ia mengaku mendukung apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti Raja Juli dari jabatannya.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kamrussamad dalam debat terbuka bertajuk 2 Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Menurutnya, persoalan karhutla tidak cukup disikapi sebagai bencana musiman, tetapi harus menjadi momentum pembenahan pengawasan dan tata kelola kawasan hutan. “Karena itu saya menilai memang kita perlu mengusulkan kepada Presiden untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh Menteri Kehutanan,” tegasnya.
Kamrussamad mengidentifikasi empat faktor utama yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Faktor pertama adalah aktivitas manusia, khususnya praktik pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara membakar. Metode tersebut kerap dipilih karena dianggap lebih murah dan cepat, meskipun berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas dan sulit dikendalikan. “Kenapa hal ini dipilih? Kami lihat karena mereka merasa lebih murah, lebih cepat, dan inilah yang kemudian menimbulkan kebakaran yang tidak terkendali,” ujarnya.
Faktor kedua, menurut Kamrussamad, adalah perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem, termasuk kemarau panjang serta fenomena El Nino yang dapat memperbesar risiko kebakaran. Ketika vegetasi mengering dan kelembapan tanah menurun, api lebih mudah menyebar, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan, sistem deteksi dini, dan upaya pencegahan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Faktor ketiga berkaitan dengan kerusakan ekosistem gambut akibat pengeringan lahan, pembangunan kanal, dan perubahan fungsi kawasan. Gambut yang kehilangan kelembapannya menjadi sangat rentan terbakar, bahkan api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit dipadamkan. Kebakaran gambut juga berpotensi menghasilkan kabut asap pekat yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, serta kegiatan ekonomi.
Sementara itu, faktor keempat yang menjadi sorotan Kamrussamad adalah lemahnya pengawasan dan tata kelola lahan, terutama di kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran. Ia menilai aspek tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena pencegahan karhutla membutuhkan koordinasi antarlembaga, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Evaluasi terhadap Kementerian Kehutanan, menurutnya, diperlukan untuk memastikan kebijakan pencegahan dan pengendalian karhutla berjalan efektif.
Perdebatan semakin mengemuka ketika Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, meminta Kamrussamad memperjelas sikap politiknya terhadap kemungkinan pergantian Menteri Kehutanan. “Jadi setuju ya Bang, untuk Bang Raja Juli itu dievaluasi dan diganti ya?” tanya Nailul dalam forum tersebut. Pertanyaan itu menegaskan bahwa kritik terhadap penanganan karhutla telah berkembang menjadi pembahasan mengenai tanggung jawab kepemimpinan di tingkat kementerian.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kamrussamad kembali menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh. Ia bahkan menyatakan dukungannya apabila Presiden Prabowo memilih melakukan pergantian menteri. “Sangat perlu dievaluasi. Jadi saya merespons sangat serius tentang, kalau benar presiden ingin mengganti, ya kita semua aminkan. Aamiin,” pungkasnya. Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan sikap yang disampaikan Kamrussamad dalam forum debat, bukan pengumuman keputusan resmi Partai Gerindra ataupun kepastian adanya rencana reshuffle kabinet.
Pernyataan Kamrussamad menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya mengenai efektivitas perlindungan hutan dan penanganan karhutla. Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat pencegahan kebakaran, memulihkan ekosistem gambut, meningkatkan pengawasan konsesi, serta menindak tegas pelaku pembakaran lahan berdasarkan bukti hukum. Evaluasi pejabat negara merupakan kewenangan Presiden, tetapi perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada perdebatan pergantian menteri, melainkan harus menghasilkan perbaikan nyata agar kebakaran dan bencana asap tidak terus berulang.
