LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren. Lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berat hingga pencabutan izin operasional, sementara pelaku dapat dilarang kembali menjalankan tugas sebagai pengasuh, guru, kiai, maupun tenaga pendidik lainnya.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H. R. Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Menurutnya, Kemenag telah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pencegahan, penanganan, serta pemberian sanksi terhadap kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan.
Syafi’i mengungkapkan bahwa ketegasan tersebut bukan sekadar peringatan. Kemenag, katanya, telah mencabut izin sebuah lembaga pendidikan di Bekasi menyusul kasus yang terjadi di lingkungan lembaga tersebut. “Saya enggak usah sebut lagi nama lembaganya, itu sudah ada juklak dan juknis yang kita buat. Seperti yang barusan terjadi kan di Bekasi, Pak, itu izinnya sudah kita cabut,” ungkap Syafi’i.
Menurut Wamenag, pemberian sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan tanggung jawab pihak yang terlibat. Untuk pelanggaran berat, pencabutan izin operasional dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, terhadap pelaku secara individu, Kemenag menyiapkan langkah penindakan agar mereka tidak lagi memiliki kesempatan melakukan pelanggaran serupa di lingkungan pendidikan. “Jadi, sampai pada tingkat tertentu izinnya kita cabut. Tapi pada yang masih middle, itu yang bersangkutan kita hukum,” jelasnya.
Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Boleh Kembali Mengasuh Santri
Syafi’i menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak boleh diberi kesempatan kembali menduduki posisi yang memungkinkan mereka berinteraksi dan memiliki kewenangan terhadap santri. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pengulangan kekerasan sekaligus memastikan lembaga pendidikan menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. “Tapi yang pasti, pelaku tidak pernah dibolehkan lagi bekerja sebagai pengasuh, sebagai guru, sebagai kiai, dan sebagainya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bagi seluruh pengelola pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan bahwa kedudukan, gelar, maupun pengaruh seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi tindakan kekerasan seksual. Setiap laporan harus ditangani secara serius, sementara dugaan tindak pidana wajib diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Korban Harus Dilindungi dan Tetap Bisa Bersekolah
Selain penindakan terhadap pelaku dan lembaga, Kemenag menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari kebijakan penanganan kekerasan seksual. Syafi’i menegaskan bahwa korban harus mendapatkan perlindungan dan perhatian agar tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan akibat kekerasan yang dialaminya. “Dan yang paling penting adalah memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban agar dia bisa melanjutkan pendidikannya,” ujarnya.
Perlindungan tersebut menjadi sangat penting karena korban kekerasan seksual berpotensi mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, serta gangguan terhadap proses belajar. Karena itu, penanganan perkara perlu mengutamakan kerahasiaan identitas korban, pendampingan yang sesuai kebutuhan, dan jaminan agar korban tidak mengalami intimidasi maupun perlakuan diskriminatif.
Seleksi Guru Diperketat, Tak Cukup Hanya Berpenampilan Religius
Kemenag juga memperketat proses penerimaan tenaga pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan. Menurut Syafi’i, penilaian terhadap calon guru dan pengasuh tidak boleh hanya didasarkan pada penampilan luar, atribut keagamaan, atau citra kesalehan seseorang. Seleksi harus mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan aspek psikologis sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan.
“Nah, jadi enggak model dia pakai peci, kening hitam tuh, enggak bisa lagi. Betul-betul ada tes psikologinya, kira-kira ada enggak kecenderungannya,” kata Syafi’i. Meski demikian, pemeriksaan psikologis harus dilakukan secara profesional dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan seseorang berpotensi melakukan kekerasan seksual. Pemeriksaan latar belakang, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta penerapan aturan perlindungan anak tetap diperlukan.
Wamenag memastikan bahwa skema pencegahan dan seleksi tenaga pendidik tersebut telah disusun dan mulai diterapkan pada tahun ajaran yang sedang berjalan. “Dan itu sudah dibuat, Pak, dan sudah mulai berlaku pada tahun ajaran yang berjalan ini,” ujarnya. Ia kembali menyebut penindakan terhadap lembaga pendidikan di Bekasi sebagai contoh penerapan pedoman yang telah disiapkan pemerintah.
Pesantren Harus Menjadi Tempat Aman, Bukan Ruang Kekerasan
Langkah tegas Kemenag menjadi pengingat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda. Kepercayaan orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu harus dijaga melalui lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Tidak boleh ada ruang perlindungan bagi pelaku kekerasan seksual atas nama jabatan, kewibawaan, ataupun kedudukan keagamaan. Namun, penindakan juga harus dilakukan secara adil dan proporsional agar santri yang tidak terlibat pelanggaran tetap memperoleh hak pendidikan. Pencabutan izin lembaga, apabila diterapkan, perlu disertai langkah perlindungan dan kepastian kelanjutan pendidikan bagi para santri.
Ketegasan pemerintah harus dibuktikan melalui pengawasan berkelanjutan, saluran pengaduan yang aman, perlindungan korban, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, pemberantasan kekerasan seksual di pesantren tidak berhenti pada pencabutan izin atau pemberian sanksi administratif, tetapi benar-benar mampu mencegah munculnya korban baru dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
