LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Aceh menargetkan kebutuhan pembangunan rumah permanen dapat dituntaskan pada 2027, dengan menempatkan kesiapan lahan, keakuratan data kerusakan, dan koordinasi lintas pemerintahan sebagai prioritas utama.
Penegasan tersebut disampaikan Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana di Aceh, yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh serta unsur terkait dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dek Fadh menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan huntap terpenuhi, terutama penyediaan lahan. Ia mengingatkan agar proyek pembangunan tidak terhambat akibat persoalan lokasi yang belum disiapkan ketika pekerjaan fisik hendak dimulai.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” tegas Dek Fadh.
402.197 Rumah Rusak, Lebih dari 50 Ribu Butuh Pembangunan Baru
Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, jumlah rumah yang tercatat mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh mencapai 402.197 unit. Angka tersebut terdiri atas 50.396 rumah rusak berat, 73.097 rumah rusak sedang, dan 278.704 rumah rusak ringan.
Besarnya jumlah kerusakan menunjukkan bahwa pemulihan sektor perumahan menjadi salah satu pekerjaan utama pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Khusus untuk rumah rusak berat, pemerintah merencanakan pembangunan kembali sebanyak 50.396 unit melalui dua skema pelaksanaan.
Sebanyak 18.030 unit rumah direncanakan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah. Sementara itu, 32.366 unit lainnya direncanakan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan oleh masyarakat atau korban banjir.
Pembagian tersebut menjadi dasar koordinasi antarlembaga agar pembangunan rumah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat terdampak. Skema komunal membutuhkan kesiapan lahan yang memadai, sedangkan pembangunan di lahan milik warga memerlukan kepastian lokasi dan kesesuaian dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Dek Fadh Ingatkan Kepala Daerah Jangan Abaikan Persoalan Lahan
Wakil Gubernur Aceh menekankan bahwa ketersediaan lahan tidak boleh menjadi persoalan yang baru diselesaikan ketika kontraktor telah siap bekerja. Pemerintah kabupaten dan kota diminta mengidentifikasi kebutuhan lokasi sejak awal, memastikan status dan legalitas lahan, serta menyiapkan akses menuju kawasan pembangunan.
Menurut Dek Fadh, percepatan pembangunan huntap membutuhkan keterlibatan aktif kepala daerah karena sejumlah kebutuhan teknis dan administratif berada dalam kewenangan pemerintah setempat.
Selain persoalan lahan, pemerintah daerah juga diminta memastikan lokasi pembangunan aman dan layak untuk ditempati. Aspek tersebut penting agar hunian permanen yang dibangun tidak kembali menghadapi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
Data Rumah Rusak Harus Terus Diperbarui melalui Jitupasna
Dek Fadh mengingatkan bahwa angka kebutuhan rumah yang telah dihimpun masih berpotensi berubah seiring berlangsungnya verifikasi, validasi, dan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah terus memperbarui data kerusakan rumah melalui aplikasi Jitupasna atau Pengkajian Kebutuhan Pascabencana.
Pemutakhiran tersebut diperlukan untuk memastikan jumlah rumah yang akan dibangun sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Keakuratan data juga penting untuk menghindari kekeliruan penetapan penerima manfaat, tumpang tindih bantuan, maupun ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan dan bentuk penanganan yang diberikan.
Dengan basis data yang semakin akurat, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebutuhan anggaran, menentukan prioritas pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan program secara lebih efektif.
50 Paket Pembangunan Huntap Sudah Dikontrak pada 2026
Sementara itu, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, menyampaikan bahwa sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026.
Menurut Wahyu, para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperoleh arahan mengenai pelaksanaan pekerjaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar kualitas, serta dapat diselesaikan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.
Wahyu mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan waktu karena sejumlah pekerjaan harus mengejar target penyelesaian hingga akhir tahun. Meski demikian, ia berharap keterbatasan waktu tidak menghambat percepatan pembangunan hunian tetap komunal.
Pemkab Diminta Perbaiki Akses Jalan Menuju Lokasi Huntap
Wahyu meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi dengan pelaksana proyek, terutama dalam penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Akses jalan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan mobilisasi material bangunan, peralatan kerja, dan tenaga pelaksana proyek. Apabila akses menuju lokasi belum memadai, pelaksanaan pembangunan berpotensi mengalami keterlambatan meskipun kontrak pekerjaan telah ditandatangani.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan dukungan infrastruktur dasar di kawasan huntap, termasuk ketersediaan air bersih, jaringan listrik, sanitasi, dan akses terhadap fasilitas pendidikan maupun kesehatan.
Dukungan tersebut diperlukan agar rumah yang selesai dibangun dapat segera ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan sekadar tercatat selesai secara fisik.
Target 2027 Jadi Ujian Percepatan Pemulihan Aceh
Besarnya kebutuhan pembangunan rumah pascabencana menempatkan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota pada tanggung jawab bersama untuk memastikan program berjalan sesuai jadwal.
Dengan lebih dari 50 ribu rumah rusak berat yang membutuhkan pembangunan kembali, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan kontraktor, tetapi juga kesiapan lahan, ketepatan pendataan, kualitas konstruksi, serta pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
Target penyelesaian pada 2027 menjadi tantangan besar mengingat pembangunan hunian permanen membutuhkan proses mulai dari penetapan penerima manfaat, persiapan lokasi, penyelesaian administrasi, hingga pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas pendukung.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat terdampak juga harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status bantuan, lokasi pembangunan, dan perkiraan penyelesaian rumah yang menjadi hak mereka.
Penegasan Dek Fadh agar seluruh kepala daerah segera menyiapkan lahan merupakan pesan penting bahwa percepatan pemulihan Aceh tidak boleh terhambat oleh lemahnya koordinasi dan persoalan administratif.
Bagi puluhan ribu keluarga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana, keberhasilan pembangunan huntap bukan sekadar pencapaian target pemerintah, melainkan harapan untuk kembali memiliki rumah yang aman, layak, dan menjadi tempat membangun kehidupan baru.
Pemerintah Aceh berharap kerja sama seluruh pemerintah kabupaten dan kota, kementerian, lembaga, serta pelaksana pembangunan dapat mempercepat penyelesaian huntap sehingga target pemulihan perumahan pada 2027 benar-benar dapat diwujudkan.
