LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perubahan definisi tindak pidana korupsi menuai penolakan dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memperingatkan bahwa penyempitan definisi korupsi hanya pada praktik suap-menyuap berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi, membuka celah penyalahgunaan kewenangan, bahkan merusak sistem hukum Indonesia.
Rudianto menegaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki cakupan lebih luas daripada penyuapan. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), termasuk perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara, dinilainya masih sangat relevan untuk menghadapi berbagai modus kejahatan korupsi.
“Sehingga saya punya pandang bahwa korupsi di Indonesia kan ini berbagai macam cara, tidak sekadar suap,” kata Rudianto kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan terhadap kajian DEN yang disampaikan Luhut seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Luhut menyebut Presiden menyetujui kajian mengenai definisi korupsi yang mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Luhut Soroti Kerugian Negara dan Risiko Bisnis Danantara
Sebelumnya, Luhut menjelaskan bahwa kajian DEN bertujuan mendorong penanganan korupsi di Indonesia agar selaras dengan standar internasional.
“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, kajian tersebut mengacu pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan korupsi yang telah diratifikasi Indonesia.
Ia menyoroti penggunaan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, terutama ketika dikaitkan dengan keputusan bisnis badan usaha milik negara dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara.
“Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara. Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara,” kata Luhut saat menjelaskan pandangannya.
Luhut menilai aktivitas bisnis pada dasarnya mengandung risiko. Karena itu, ia mengkhawatirkan penggunaan unsur kerugian negara dapat membebani pengambilan keputusan bisnis.
“Ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Nah ini saya kira penting,” ujarnya.
Namun, kajian tersebut belum dapat disamakan dengan keputusan resmi pemerintah untuk mengubah UU Tipikor. Belum ada penjelasan mengenai rancangan perubahan pasal yang akan diajukan kepada DPR.
Rudianto: Korupsi Tidak Bisa Dibatasi Hanya Penyuapan
Rudianto berpandangan bahwa konsep pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan karakteristik sistem hukum dan praktik penyalahgunaan kewenangan di Indonesia.
Menurutnya, praktik korupsi dapat dilakukan melalui berbagai modus, termasuk penyalahgunaan jabatan, perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, maupun bentuk tindak pidana lain yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Ia menilai pembatasan definisi korupsi hanya pada penyuapan justru berisiko menghilangkan jangkauan penegakan hukum terhadap perbuatan tertentu yang selama ini dapat dijerat melalui UU Tipikor.
“Justru Indonesia ini, bayangkan, korupsi dimaknai luas, tetapi praktiknya masih banyak korupsi,” ujarnya.
Rudianto menjelaskan bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara menjadi bagian penting dari konstruksi tindak pidana korupsi tertentu.
Ia mengingatkan bahwa meskipun ketentuan tersebut telah berlaku, berbagai perkara korupsi masih terus terungkap.
“Jadi menurut saya pernyataan Pak Luhut, dalam konteks politik hukum Indonesia, tidak relevan diterapkan,” tegasnya.
Aturan Kerugian Negara Dinilai Penting untuk Mengawasi BUMN
Rudianto juga menanggapi kekhawatiran Luhut mengenai risiko bisnis yang dihadapi BUMN dan Danantara.
Menurutnya, ketentuan dalam UU Tipikor justru diperlukan sebagai instrumen pengawasan terhadap pejabat maupun pihak yang memperoleh mandat untuk mengelola keuangan dan aset negara.
Ia berpendapat bahwa keberadaan aturan pidana dapat mendorong pengelola perusahaan negara menjalankan kewenangannya secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
“Justru dengan rumusan Undang-Undang Tipikor ini, korupsi yang diperluas tidak hanya suap, justru itu menjadi pembatasan bahwa seseorang yang diberi mandat oleh negara untuk hati-hati dalam mengelola jabatan di perusahaan publik atau negara,” kata Rudianto.
Meski demikian, secara hukum, tidak setiap kerugian bisnis atau kerugian keuangan negara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penegak hukum tetap harus membuktikan unsur-unsur delik yang disangkakan, termasuk unsur kesalahan dan ketentuan lain yang relevan.
Perbedaan antara risiko bisnis yang sah dan tindakan melawan hukum menjadi salah satu persoalan penting dalam perdebatan mengenai kebijakan pemberantasan korupsi tersebut.
Soroti UNCAC dan Politik Hukum Nasional
Dalam keterangannya, Rudianto menyinggung perbedaan antara ketentuan UNCAC dan peraturan pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa ratifikasi konvensi internasional tidak serta-merta menghapus ketentuan pidana nasional yang telah diatur dalam undang-undang.
Menurutnya, setiap perubahan terhadap definisi atau unsur tindak pidana korupsi harus melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.
Rudianto juga berpendapat bahwa mengadopsi penafsiran yang terlalu sempit terhadap korupsi dapat menimbulkan persoalan apabila bertentangan dengan berbagai ketentuan yang telah berlaku.
“Sehingga ide Pak Luhut ini, banyak pasti regulasi, aturan, undang-undang yang akan ditabrak, dan menurut hemat saya, itu justru bisa merusak sistem hukum kita,” tegasnya.
Sebagai konteks, UNCAC tidak hanya mengatur penyuapan. Konvensi tersebut juga memuat ketentuan mengenai penggelapan, pencucian hasil kejahatan, penyalahgunaan fungsi, serta bentuk perbuatan lain yang berkaitan dengan korupsi. Karena itu, pandangan bahwa UNCAC semata-mata mendefinisikan korupsi sebagai penyuapan merupakan bagian dari perdebatan yang perlu dibedakan dari keseluruhan isi konvensi.
Khawatir Jadi Celah Baru bagi Pelaku Korupsi
Rudianto memperingatkan bahwa perubahan definisi korupsi harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam pemberantasan korupsi meskipun telah memiliki berbagai perangkat hukum, termasuk UU Tipikor dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ia juga menyinggung dorongan masyarakat agar pemerintah dan DPR memperkuat instrumen perampasan aset hasil tindak pidana.
Rudianto menilai upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dipulihkan sesuai hukum.
“Makanya masyarakat juga masih meminta supaya lahir Undang-Undang Perampasan Aset. Karena masih dipandang belum menyeluruh ini, belum memiskinkan misalkan pelaku tindak pidana korupsi,” katanya.
Karena itu, ia menilai penyempitan cakupan tindak pidana korupsi berpotensi bertentangan dengan kebutuhan memperkuat pemberantasan korupsi.
“Kalau kemudian ide ini diterapkan, justru malah menurut hemat saya, itu berbahaya. Itu angin segar bagi orang-orang yang punya niat untuk misalkan memperkaya diri atau orang lain,” ujar Rudianto.
Apresiasi Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo
Di tengah kritiknya terhadap gagasan Luhut, Rudianto tetap menyampaikan apresiasi terhadap arah pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai langkah penegakan hukum yang menyasar sektor sumber daya alam merupakan perkembangan yang perlu didukung.
Rudianto juga menyinggung kemungkinan perluasan perhatian penegakan hukum terhadap sektor pasar modal dan perdagangan saham.
“Sekarang mungkin masuk di pasar modal, saham, dan sudah on the track lah, dan ini yang patut diapresiasi dari pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Menurut Rudianto, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo yang harus diperkuat, bukan dilemahkan melalui perubahan regulasi yang berpotensi mengurangi jangkauan penindakan.
Belum Ada Pembahasan Resmi Revisi UU Tipikor di DPR
Ketika ditanya apakah usulan perubahan definisi korupsi telah masuk dalam agenda resmi pembahasan DPR, Rudianto mengaku belum mengetahui adanya proses legislasi terkait gagasan tersebut.
“Saya belum melihat itu. Tapi kan menurut saya, itu hanya lebih kepada semacam dialektika, pandangan, berpikir,” katanya.
Ia juga memilih tidak mengomentari lebih jauh pernyataan Luhut mengenai persetujuan Presiden Prabowo terhadap kajian DEN.
“Saya tidak mau masuk ke perdebatan pernyataan yang komunikasi dengan Presiden. Saya hanya bicara substansi,” ujarnya.
Rudianto menegaskan bahwa setiap gagasan perubahan hukum harus diuji secara cermat, terutama jika menyangkut instrumen pemberantasan korupsi yang memiliki konsekuensi luas bagi kepentingan negara.
Perdebatan antara pandangan Luhut dan Rudianto memperlihatkan dua persoalan yang perlu dijawab secara bersamaan: bagaimana memberikan kepastian hukum bagi pengambil keputusan bisnis negara tanpa mengurangi kemampuan aparat untuk menindak penyalahgunaan kewenangan.
Di tengah tuntutan memperkuat pemberantasan korupsi, wacana perubahan UU Tipikor kini menghadapi pertanyaan mendasar: apakah reformasi hukum akan memperjelas batas antara risiko bisnis dan kejahatan, atau justru membuka celah baru bagi praktik korupsi?
Hingga Rabu (21/10/2026), berdasarkan keterangan yang tersedia, gagasan DEN tersebut masih berupa kajian dan belum diketahui telah menjadi rancangan revisi UU Tipikor yang dibahas secara resmi di DPR.
