LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum nasional tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mendukung kebijakan nasional dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan formal.
Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, produktif, dan merata hingga ke daerah.
Presiden Prabowo: Pemerintah Harus Bekerja untuk Rakyat
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan TPAKD di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan atau sekadar menjadi slogan kebijakan. Keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan secara nyata melalui peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Prabowo, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kekayaan dan sumber daya nasional dikelola bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan besar, tetapi juga memberi ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga perdesaan.
Akses Keuangan Menjadi Kunci Penguatan Ekonomi Daerah
TPAKD merupakan forum koordinasi yang berperan mendorong percepatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal.
Melalui koordinasi pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, TPAKD diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat, termasuk keterbatasan informasi, rendahnya literasi keuangan, dan kesulitan memperoleh pembiayaan usaha.
Bagi Aceh, penguatan akses keuangan memiliki arti penting karena perekonomian daerah ditopang oleh berbagai sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemudahan memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan berpotensi membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, perluasan akses pembiayaan juga harus disertai peningkatan literasi dan perlindungan konsumen agar masyarakat memahami manfaat, biaya, risiko, dan kewajiban dari setiap produk keuangan yang digunakan.
Prabowo Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo turut meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan dewan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Penguatan koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar program perluasan akses keuangan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, layanan keuangan diharapkan tidak hanya semakin mudah dijangkau, tetapi juga mampu mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga, pertumbuhan usaha produktif, dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pemerintah Aceh Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah
Keikutsertaan Wakil Gubernur Fadhlullah dalam Rakornas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan program peningkatan akses keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat di wilayah yang belum memperoleh layanan keuangan secara optimal.
Dalam konteks pembangunan Aceh, penguatan akses keuangan juga dapat diarahkan untuk mendukung usaha produktif masyarakat, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat gampong.
Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha kecil memiliki potensi untuk berkembang apabila didukung pembiayaan yang sesuai, pendampingan usaha, serta akses pasar yang lebih baik.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dari Kebijakan Nasional Menuju Manfaat Nyata bagi Masyarakat Aceh
Rakornas TPAKD 2026 tidak hanya menjadi forum koordinasi kebijakan, tetapi juga pengingat bahwa keberhasilan program keuangan inklusif perlu diukur berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat.
Perluasan layanan perbankan, peningkatan literasi keuangan, kemudahan pembiayaan usaha, dan perlindungan terhadap konsumen merupakan sejumlah aspek yang dapat mendukung penguatan ekonomi daerah.
Bagi Pemerintah Aceh, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan arah kebijakan nasional tersebut menjadi langkah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perekonomian masyarakat setempat.
Pemerataan akses keuangan juga memerlukan perhatian terhadap wilayah pedalaman, pesisir, serta daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan keuangan.
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi penegasan komitmen Pemerintah Aceh untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga keuangan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan secara nasional, tetapi juga membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah-daerah.
