LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Upaya pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabencana di Provinsi Aceh mulai memperlihatkan hasil nyata. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mempercepat rehabilitasi tambak, pemulihan usaha nelayan, pembangunan fasilitas pergaraman, serta penyaluran sarana produksi untuk mengembalikan mata pencaharian puluhan ribu masyarakat pesisir.
Berdasarkan data Satgas PRR KKP, sebanyak 29.781 pelaku usaha kelautan dan perikanan di Aceh terdampak bencana, menjadikan provinsi ini salah satu wilayah dengan dampak terluas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan pemulihan secara bertahap sepanjang 2026 hingga 2027 agar sektor perikanan kembali produktif dan mampu menopang perekonomian daerah.
Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemulihan harus terlihat dari kemampuan masyarakat kembali bekerja, berproduksi, dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.
“Berbagai capaian yang telah terwujud menunjukkan proses pemulihan di Aceh berjalan positif dan memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak,” ujar Safrizal, Rabu (21/10/2026).
Sebanyak 29.781 Pelaku Usaha Perikanan Terdampak Bencana
Data pemerintah menunjukkan dampak bencana terhadap sektor kelautan dan perikanan Aceh mencakup berbagai kelompok usaha, mulai dari pembudidaya ikan hingga industri pengolahan hasil perikanan.
Dari total 29.781 pelaku dan unit usaha terdampak yang tercatat, sebanyak 23.414 merupakan pembudidaya ikan, 4.809 nelayan, 1.450 petambak garam, serta 108 unit usaha pengolahan hasil perikanan.
Besarnya jumlah terdampak tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan sektor perikanan memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, khususnya di wilayah pesisir yang menggantungkan penghasilan pada hasil tangkapan laut, budidaya tambak, dan usaha pergaraman.
Kerusakan tambak, terganggunya sarana produksi, serta terhambatnya aktivitas pengolahan dan distribusi hasil perikanan menjadi persoalan yang harus ditangani secara terpadu agar pemulihan ekonomi tidak berlangsung terlalu lama.
Karena itu, pemerintah mengarahkan program rehabilitasi untuk memulihkan fasilitas produksi sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan usahanya.
Panen Perdana Udang Vaname di Pidie Jaya Jadi Tanda Pemulihan
Salah satu perkembangan positif ditandai dengan keberhasilan panen perdana udang vaname oleh pembudidaya di Kabupaten Pidie Jaya pada 19 Oktober 2026.
Panen tersebut berasal dari tambak yang telah mendapatkan dukungan rehabilitasi melalui program KKP.
Keberhasilan ini menjadi indikator awal bahwa sebagian lahan budidaya yang sebelumnya terdampak bencana telah kembali dapat digunakan untuk kegiatan produksi.
Bagi masyarakat pembudidaya, kembalinya aktivitas tambak merupakan langkah penting untuk memulihkan sumber penghasilan keluarga sekaligus menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di sekitar kawasan produksi.
Meski demikian, keberhasilan panen perdana masih perlu diikuti dengan kesinambungan siklus budidaya, ketersediaan benih dan pakan, serta dukungan pemasaran agar pemulihan usaha dapat bertahan dalam jangka panjang.
Ratusan Hektare Tambak di Langsa dan Aceh Timur Kembali Dioperasikan
Selain Pidie Jaya, percepatan pemulihan juga berlangsung di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur.
KKP bersama Satgas PRR dan pemerintah daerah telah melaksanakan operasionalisasi kembali kawasan tambak produktif secara simbolis pada lahan seluas 300 hektare di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kota Langsa.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Timur, pemulihan menyasar kawasan tambak udang seluas 120 hektare.
Dengan demikian, terdapat 420 hektare kawasan tambak di kedua wilayah tersebut yang menjadi bagian dari kegiatan operasionalisasi kembali.
Pengaktifan lahan budidaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produksi komoditas perikanan.
Namun, luas kawasan yang dioperasionalkan tidak serta-merta menunjukkan seluruh lahan telah mencapai kapasitas produksi optimal. Produktivitas tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, sarana budidaya, dan kondisi lingkungan tambak.
Dari 506 Rumah Perebusan Garam, Baru 15 Unit Beroperasi
Program rehabilitasi juga menyasar sektor pergaraman rakyat yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir Aceh.
KKP menargetkan pembangunan 506 unit rumah perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten, yakni Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Hingga laporan Oktober 2026, sebanyak 15 unit rumah perebusan garam di Kabupaten Bireuen telah selesai dan beroperasi penuh, ditandai dengan pelaksanaan perebusan garam perdana.
Sementara itu, 491 unit lainnya masih berada dalam tahap konstruksi dan ditargetkan dapat beroperasi seluruhnya pada Desember 2026.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemulihan fasilitas pergaraman telah dimulai, tetapi masih membutuhkan percepatan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat.
Pembangunan rumah perebusan garam diharapkan dapat membantu petambak mengembalikan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi pengolahan, serta memperkuat keberlanjutan usaha pergaraman rakyat.
Keberhasilan program nantinya juga akan bergantung pada ketersediaan bahan baku, biaya produksi, kualitas hasil olahan, dan akses pasar bagi petambak garam.
Delapan Excavator Disalurkan ke Kabupaten/Kota di Aceh
Untuk mempercepat normalisasi infrastruktur tambak, pemerintah menyalurkan delapan unit alat berat jenis excavator PC-135 ke delapan kabupaten/kota di Aceh.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari total 12 unit excavator yang didistribusikan ke tiga provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatra.
Delapan daerah penerima dukungan alat berat di Aceh meliputi Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota Langsa.
Keberadaan excavator diharapkan mempercepat pekerjaan rehabilitasi kawasan tambak, termasuk penanganan sedimentasi, perbaikan saluran air, serta pemulihan infrastruktur pendukung kegiatan budidaya.
Normalisasi saluran dan perbaikan tata air menjadi bagian penting dalam pemulihan tambak karena kondisi infrastruktur sangat memengaruhi keberhasilan kegiatan produksi.
Selain alat berat, pemerintah juga memberikan dukungan berupa mesin dan kapal penangkap ikan, alat tangkap, 75 paket peralatan pengolahan hasil perikanan, serta 500 unit coolbox.
Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu pemulihan kegiatan penangkapan, penanganan hasil tangkapan, dan usaha pengolahan perikanan masyarakat.
Khusus bantuan coolbox, fasilitas penyimpanan dingin memiliki peran penting dalam mempertahankan mutu ikan setelah ditangkap sehingga potensi penurunan kualitas dan kerugian hasil usaha dapat ditekan.
Tahun 2026 Ditargetkan Pulihkan 15.111 Hektare Tambak dan 950 Keramba
Dalam Rencana Aksi PRR KKP, pemulihan sektor kelautan dan perikanan Aceh dirancang melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pengoperasian kembali 15.111 hektare tambak dan kolam budidaya, serta 950 unit keramba.
Target tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan kapasitas produksi perikanan budidaya yang terdampak bencana.
Sementara itu, pada tahun 2027, pemerintah merencanakan rehabilitasi lanjutan seluas 18.695 hektare tambak, disertai penyaluran alat tangkap dan sarana usaha perikanan.
Program pemulihan pergaraman juga akan diperluas dengan penambahan rumah perebusan garam hingga mencapai target 944 unit pada 2027.
Pelaksanaan program dua tahun tersebut membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan agar rehabilitasi infrastruktur, penyediaan sarana produksi, dan pemulihan mata pencaharian masyarakat dapat berjalan selaras.
Safrizal: Pemulihan Harus Membangun Ekonomi Pesisir yang Lebih Tangguh
Safrizal ZA, yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan pernah menjabat Penjabat Gubernur Aceh, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, pembangunan kembali fasilitas yang rusak harus disertai langkah-langkah yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat terhadap berbagai tantangan pada masa mendatang.
“Kami optimistis berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara bertahap dapat mengembalikan mata pencaharian masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujar Safrizal.
Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya ingin mengembalikan kondisi sektor kelautan dan perikanan seperti sebelum bencana, tetapi juga mendorong terciptanya sistem usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Pemulihan ini tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga membangun sektor kelautan dan perikanan yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan di masa mendatang,” pungkasnya.
Pemulihan Ekonomi Pesisir Harus Diukur dari Kembalinya Pendapatan Masyarakat
Program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan di Aceh menjadi salah satu agenda penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.
Berbagai capaian awal, mulai dari panen udang vaname di Pidie Jaya, operasionalisasi kawasan tambak di Langsa dan Aceh Timur, hingga berfungsinya rumah perebusan garam di Bireuen, menunjukkan bahwa aktivitas produktif masyarakat mulai kembali bergerak.
Namun, dengan jumlah terdampak mencapai 29.781 pelaku dan unit usaha, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memastikan manfaat program menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.
Pengawasan penyaluran bantuan, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas rehabilitasi infrastruktur, dan kesinambungan usaha perlu menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Keberhasilan program juga perlu dilihat dari perkembangan produksi, kemampuan masyarakat memasarkan hasil usaha, serta peningkatan pendapatan keluarga nelayan, pembudidaya, dan petambak garam.
Pemulihan sektor kelautan dan perikanan Aceh pada akhirnya bukan hanya tentang berapa hektare tambak yang diperbaiki atau berapa banyak fasilitas yang dibangun, tetapi tentang seberapa cepat puluhan ribu masyarakat pesisir mampu kembali bekerja, memperoleh penghasilan, dan membangun kehidupan ekonomi yang lebih kuat setelah bencana.
