LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Ketua Umum DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Zulfitri, ST, atau yang akrab disapa Joel Bungalow, menyoroti besarnya potensi perputaran ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh yang diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun setiap tahun. Ia menyayangkan apabila anggaran sebesar itu justru belum memberikan dampak ekonomi maksimal bagi petani, peternak, pedagang, dan pengusaha lokal Aceh.
Hal tersebut disampaikan Zulfitri saat diwawancarai di sela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Teuku Ibrahim, berkolaborasi dengan Taufik Kopi Pocut Baren, Sabtu (24/10/2026) malam.
Menurut Zulfitri, dengan perkiraan sekitar 800 dapur MBG yang berpotensi beroperasi di seluruh Aceh, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program tersebut akan sangat besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peluang emas bagi Pemerintah Aceh untuk membangkitkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, ia mengaku prihatin terhadap dugaan tingginya ketergantungan pengadaan bahan pangan dapur MBG di Aceh terhadap pasokan dari Medan, Sumatera Utara. Jika kondisi tersebut benar dan terus berlangsung, menurutnya, Aceh berpotensi hanya menjadi pasar konsumsi, sementara manfaat ekonomi dari rantai pasok bahan pangan lebih banyak mengalir ke luar daerah.
“Kalau perputaran ekonomi MBG di Aceh diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun setahun, tentu sangat disayangkan apabila sebagian besar bahan bakunya justru didatangkan dari Medan. Seharusnya masyarakat Aceh yang menjadi penerima manfaat ekonomi terbesar dari program ini,” demikian pokok pandangan yang disampaikan Zulfitri.
Ia menilai Pemerintah Aceh harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Salah satunya dengan memperkuat produksi pertanian dan peternakan lokal melalui stimulus permodalan, bantuan sarana produksi, pembinaan kelompok tani, serta pengembangan usaha pangan berbasis masyarakat.
“Pemerintah Aceh harus serius membangun sektor pertanian dan peternakan. Jangan sampai kita memiliki pasar yang begitu besar, tetapi masyarakat sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena kurangnya dukungan modal, pembinaan, dan penguatan kapasitas produksi,” ujarnya.
Zulfitri juga menegaskan bahwa dirinya sebagai Ketua APPSI bukanlah pemegang jabatan tanpa praktik atau pengalaman nyata di lapangan. Ia merupakan pelaku usaha murni yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi pangan. Saat ini, Zulfitri ikut membudidayakan ayam dan itik petelur dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 1.000 telur ayam dan 1.000 telur itik setiap hari.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa penguatan sektor peternakan dapat dilakukan secara nyata apabila didukung dengan keseriusan, manajemen yang baik, serta akses pasar yang jelas. Ia menyatakan siap membuka kerja sama pelatihan, konsultasi, dan pendampingan bagi peternak muda atau masyarakat yang baru memulai usaha peternakan, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Aceh.
“Saya bukan hanya berbicara sebagai ketua organisasi, tetapi juga sebagai pelaku usaha murni yang menjalankan langsung usaha peternakan. Saat ini kami membudidayakan ayam dan itik petelur dengan produksi sekitar 1.000 telur ayam dan 1.000 telur itik setiap hari. Kami siap berbagi pengalaman melalui pelatihan, konsultasi, dan pendampingan bagi peternak muda, tentu dengan dukungan Pemerintah Aceh,” katanya.
Zulfitri juga menekankan pentingnya pembentukan karakter pengusaha yang tangguh, mandiri, inovatif, dan memiliki daya saing. Menurutnya, pelaku usaha Aceh harus dipersiapkan agar mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan dalam skala besar, baik dari sisi kualitas produk, kesinambungan pasokan, manajemen usaha, maupun kemampuan distribusi.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk permodalan, tetapi juga meningkatkan pelatihan kewirausahaan, manajemen produksi, pengolahan hasil pertanian, peternakan modern, hingga sistem pemasaran dan distribusi bahan pangan.
“Kita membutuhkan pengusaha-pengusaha Aceh yang tangguh dan mampu bersaing. Pemerintah harus hadir membentuk karakter kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta membuka akses permodalan dan pasar yang jelas,” katanya.
Lebih jauh, Zulfitri mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota agar turun langsung ke tengah masyarakat untuk membangun ekosistem penyediaan bahan pangan bagi dapur MBG. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan beras, telur, daging ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, dan berbagai komoditas lainnya, kemudian menghubungkannya dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pengusaha lokal.
Menurutnya, kepastian kebutuhan pangan dari sekitar 800 dapur MBG dapat menjadi fondasi terbentuknya pasar yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh. Dengan perencanaan yang baik, petani dan peternak dapat meningkatkan produksi karena memiliki gambaran kebutuhan pasar yang lebih jelas.
Zulfitri juga berharap lembaga perbankan dan lembaga keuangan daerah dapat mengambil peran dalam menyediakan pembiayaan produktif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di sektor pangan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan pengusaha lokal memenuhi permintaan secara konsisten.
“Pemerintah jangan hanya melihat MBG sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah. Program ini juga harus menjadi penggerak ekonomi rakyat. Mulai dari petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, hingga sektor transportasi dan distribusi harus merasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, tanpa kebijakan yang terarah, besarnya anggaran MBG berisiko tidak menghasilkan efek berganda secara optimal bagi perekonomian Aceh. Karena itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, pengelola dapur MBG, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha untuk membangun sistem rantai pasok pangan yang kuat.
“Aceh memiliki lahan pertanian yang luas, potensi peternakan, hasil laut yang melimpah, dan sumber daya manusia yang besar. Tinggal bagaimana pemerintah serius mengelolanya. Jangan sampai dapur MBG berada di Aceh, tetapi peluang usaha dan keuntungan ekonominya justru lebih banyak dinikmati daerah lain,” tegasnya.
Zulfitri berharap momentum pelaksanaan program MBG dapat dimanfaatkan Pemerintah Aceh untuk memperkuat kemandirian pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta melahirkan generasi pengusaha baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.
“Harapan kita, uang yang berputar melalui program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Aceh. Petani sejahtera, peternak berkembang, pengusaha lokal tumbuh, dan anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan besar pembangunan ekonomi Aceh,” pungkasnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengadaan bahan pangan. Meski demikian, perkiraan jumlah dapur, nilai perputaran ekonomi Rp1,9 triliun per tahun, serta proporsi pasokan dari luar Aceh masih memerlukan verifikasi melalui data resmi instansi terkait.
