LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) sejak Sabtu (24/10/2026). Kebijakan tersebut mencakup pengurangan pasokan gas dari Natuna dan Sumatera, di tengah langkah pemerintah mengevaluasi kontrak ekspor energi serta memperkuat pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan industri dalam negeri.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa pengurangan ekspor dilakukan melalui dua sumber pasokan utama, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD.
“Mulai besok (Sabtu 24/10/2026), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam, sebagaimana dikutip dari Antara.
Djoko menjelaskan bahwa pengurangan tersebut hanya berlaku terhadap ekspor gas melalui jaringan pipa menuju Singapura. Tidak ada negara lain yang terkena pengurangan pasokan melalui jaringan pipa yang dimaksud.
“Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena Singapura merupakan salah satu negara tujuan ekspor gas bumi Indonesia melalui jaringan pipa lintas negara.
Pemerintah Evaluasi Kontrak Ekspor Gas
Pengurangan ekspor gas ke Singapura berlangsung bersamaan dengan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang tengah mengevaluasi kontrak ekspor energi Indonesia.
Bahlil sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan menghentikan atau tidak memperpanjang kontrak ekspor gas kepada negara yang dinilai tidak menghormati kepentingan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri peresmian gas Jangkrik North East (JNE) #6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South Hub di lepas pantai Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil.
Menurutnya, kerja sama perdagangan energi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati dan memberikan manfaat yang seimbang bagi negara-negara yang terlibat.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, tetap menghargai hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Namun, penghormatan terhadap kepentingan nasional juga harus menjadi dasar dalam menjalin kerja sama tersebut.
Bahlil: Kebijakan Berlaku bagi Negara Mana Pun
Saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026), Bahlil kembali menegaskan bahwa kebijakan evaluasi hingga kemungkinan penghentian ekspor gas tidak ditujukan secara eksklusif kepada satu negara.
“Ya, negara mana aja,” ujar Bahlil ketika ditanya mengenai negara yang berpotensi terkena kebijakan tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci kriteria negara yang dapat dinilai tidak bersahabat atau tidak kooperatif dalam hubungan perdagangan energi dengan Indonesia.
Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai konsekuensi sebelum mengambil keputusan, termasuk kemungkinan berkurangnya penerimaan dari ekspor gas bumi.
“Pemerintah dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya. Yang jelas bahwa kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi juga asas penghargaan harus sama juga,” katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan tindakan balasan dari negara mitra dagang, termasuk penghentian ekspor komoditas tertentu ke Indonesia, Bahlil menyatakan pemerintah tidak gentar menghadapi risiko tersebut.
“Ya, terserah mereka lah,” ujarnya.
Namun, hingga kini belum terdapat penjelasan resmi yang memastikan bahwa pengurangan pasokan gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD merupakan bentuk sanksi diplomatik atau akibat langsung dari penilaian terhadap hubungan kedua negara.
Presiden Prabowo Prioritaskan Gas untuk Kepentingan Nasional
Evaluasi ekspor gas bumi juga berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
Pemerintah ingin memastikan bahwa produksi gas bumi tidak hanya menghasilkan penerimaan melalui ekspor, tetapi juga mendukung kebutuhan energi dan pengembangan industri domestik.
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan alokasi gas perlu mempertimbangkan kebutuhan industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri petrokimia, yang membutuhkan pasokan gas dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Ketersediaan gas dengan harga yang kompetitif dinilai penting untuk mendukung pengembangan industri hilir, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor produk berbasis petrokimia.
Karena itu, pemerintah akan mengkaji kembali komposisi penggunaan gas untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri.
Sebanyak 30 Persen Produksi Gas Indonesia Diekspor
Menurut Bahlil, sekitar 70 persen produksi gas bumi Indonesia saat ini digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sekitar 30 persen lainnya diekspor ke berbagai negara.
Komposisi tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pemanfaatan gas bumi.
Dengan meningkatnya kebutuhan energi industri nasional, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian alokasi agar lebih banyak produksi gas dapat dimanfaatkan di dalam negeri.
Namun, penambahan pasokan gas domestik tidak hanya bergantung pada pengurangan ekspor.
Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya jaringan transmisi, fasilitas pengolahan, infrastruktur distribusi, serta kepastian permintaan dari industri penerima.
Tanpa kesiapan infrastruktur dan penyerapan pasar, pengalihan gas dari ekspor ke dalam negeri belum tentu langsung memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Selain itu, pemerintah harus memperhitungkan kewajiban kontraktual dengan pembeli luar negeri sebelum melakukan perubahan pasokan secara lebih luas.
Pengurangan Ekspor Berpotensi Mendukung Industri Dalam Negeri
Pengurangan ekspor sebesar 31 BBTUD membuka peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan domestik apabila pasokan yang dikurangi dapat dialihkan dan diserap oleh pengguna dalam negeri.
Industri pupuk, petrokimia, pembangkit listrik, serta berbagai sektor manufaktur merupakan kelompok pengguna yang membutuhkan kepastian pasokan gas.
Bagi industri, keberlanjutan pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga kapasitas produksi dan daya saing.
Meski demikian, SKK Migas belum menjelaskan secara terperinci ke mana volume gas yang dikurangi dari ekspor ke Singapura tersebut akan dialokasikan.
Belum tersedia pula informasi mengenai perusahaan atau sektor industri yang akan menerima tambahan pasokan gas dari Natuna maupun Sumatera.
Dengan demikian, dampak langsung kebijakan terhadap peningkatan pasokan domestik masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Kontrak Ekspor dan Penerimaan Negara Jadi Perhatian
Di sisi lain, kebijakan pengurangan ekspor gas juga memerlukan perhitungan terhadap dampaknya pada penerimaan negara dan hubungan perdagangan energi.
Gas bumi merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang diperdagangkan melalui kontrak dengan ketentuan volume, harga, jangka waktu, dan kewajiban penyerahan tertentu.
Perubahan volume ekspor dapat memengaruhi pendapatan penjualan gas, tergantung pada harga kontrak dan mekanisme penyesuaian yang disepakati para pihak.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan pengurangan pasokan tidak menimbulkan sengketa kontraktual atau kewajiban kompensasi yang justru merugikan kepentingan nasional.
Hingga informasi ini disampaikan, SKK Migas belum memerinci nilai ekonomi pengurangan ekspor 31 BBTUD, jangka waktu penerapannya, maupun dampaknya terhadap kontrak penjualan gas dengan pembeli di Singapura.
Belum dijelaskan pula apakah pengurangan volume tersebut bersifat sementara atau akan menjadi bagian dari perubahan alokasi gas dalam jangka panjang.
Kebijakan Energi Indonesia Memasuki Tahap Evaluasi
Langkah pengurangan ekspor gas ke Singapura menjadi perkembangan penting dalam kebijakan energi Indonesia, terutama ketika pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi dan mempercepat hilirisasi industri.
Evaluasi kontrak ekspor juga menunjukkan adanya perhatian terhadap keseimbangan antara penerimaan devisa, kepastian kerja sama internasional, dan kebutuhan gas untuk pembangunan ekonomi nasional.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan dilakukan melalui perhitungan yang matang, termasuk dari sisi ketersediaan pasokan, kesiapan infrastruktur, dampak fiskal, dan kepastian hukum.
Sementara itu, pelaku industri dalam negeri membutuhkan kejelasan mengenai peluang memperoleh tambahan gas serta mekanisme penyalurannya.
Dengan pengurangan ekspor gas sebesar 31 BBTUD dari Natuna dan Sumatera mulai 24 Oktober 2026, Indonesia mengambil langkah awal dalam penyesuaian pasokan energi yang selama ini dikirim ke Singapura.
Ke depan, efektivitas kebijakan tersebut akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengalihkan manfaat gas bumi bagi industri nasional tanpa mengabaikan kewajiban kontrak, penerimaan negara, dan keberlanjutan hubungan perdagangan energi dengan negara mitra.
