LINTASNUSANTARANEWS.ID | LHOKSEUMAWE- Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe, Aceh, mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan serta saluran drainase di sejumlah kawasan rawan banjir. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan akses transportasi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat mitigasi terhadap ancaman banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan saat intensitas hujan meningkat.
Percepatan pembangunan tersebut didukung tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp124,9 miliar, dengan alokasi terbesar mencapai Rp93,5 miliar untuk sektor infrastruktur. Pemerintah daerah menargetkan seluruh paket pekerjaan dapat diselesaikan paling lambat Desember 2026.
Berdasarkan data realisasi hingga Jumat (23/10/2026), penyerapan tambahan TKD Kota Lhokseumawe telah mencapai Rp52 miliar atau 41,63 persen dari total pagu anggaran. Sementara itu, rata-rata kemajuan fisik pekerjaan infrastruktur masih berada pada kisaran 40 persen.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan mempercepat pelaksanaan proyek agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, terutama menjelang periode hujan berintensitas tinggi.
Tiga Ruas Jalan Terdampak Banjir Jadi Prioritas
Salah satu fokus pembangunan adalah perbaikan dan peninggian ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan atau terendam banjir di Kecamatan Banda Sakti dan Blang Mangat.
Pekerjaan tersebut mencakup tiga ruas jalan dengan panjang masing-masing 500 meter, 140 meter, dan 436 meter, atau secara keseluruhan mencapai 1.076 meter.
Peninggian badan jalan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan akses transportasi terhadap genangan air sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat.
Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar aktivitas perdagangan, distribusi barang, akses pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga di kawasan permukiman.
Selain perbaikan jalan, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembenahan saluran pembuangan air guna mengurangi risiko genangan yang selama ini menjadi persoalan berulang di sejumlah kawasan.
Drainase Sepanjang 3,9 Kilometer Dibangun di Empat Kecamatan
Untuk memperkuat sistem pengendalian banjir, Pemkot Lhokseumawe melaksanakan pembangunan drainase sepanjang 3,9 kilometer yang tersebar di empat kecamatan.
Pekerjaan tersebut terbagi dalam 12 paket, yakni satu paket di Kecamatan Banda Sakti, tiga paket di Muara Satu, lima paket di Blang Mangat, dan tiga paket di Muara Dua.
Pembangunan saluran baru dilakukan bersamaan dengan pembersihan dan normalisasi saluran yang telah ada agar kapasitas aliran air dapat ditingkatkan.
Langkah ini dinilai penting karena penyumbatan saluran, keterbatasan kapasitas drainase, dan limpasan air saat hujan deras dapat memperparah genangan di kawasan permukiman.
Namun, pemerintah daerah mengakui bahwa penanganan banjir di Lhokseumawe tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan drainase di dalam wilayah kota.
Banjir Kiriman Aceh Utara Jadi Persoalan Serius
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe, T. Syahrial, menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama pengendalian banjir adalah limpasan air dari dua sungai yang berasal atau melintasi wilayah Kabupaten Aceh Utara.
Menurutnya, aliran air dari wilayah hulu dapat menyebabkan banjir kiriman ke Kota Lhokseumawe, terutama ketika debit sungai meningkat akibat hujan lebat.
Karena itu, pembangunan drainase perkotaan harus dibarengi penanganan sungai secara menyeluruh, termasuk pengerukan sedimentasi dan peninggian tanggul pada lokasi yang membutuhkan.
“Ini untuk menangani banjir luapan karena ada dua sungai limpahan air dari Kabupaten Aceh Utara. Kalau dua sungai itu belum dilakukan pengerukan dan peninggian tanggul, Kota Lhokseumawe setiap tahun akan mendapat banjir kiriman dari Kabupaten Aceh Utara,” ujar Syahrial dalam keterangan pers yang diterima media, Minggu (25/10/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam penanganan banjir, mengingat aliran sungai tidak mengikuti batas administratif pemerintahan.
Upaya pengendalian banjir juga memerlukan perhatian terhadap kondisi daerah aliran sungai, kapasitas tampung, sedimentasi, dan kelancaran aliran menuju kawasan hilir.
Pemkot Fokus pada Pembersihan dan Pembangunan Saluran
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, Abdul Hadi, mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan tambahan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pengendali banjir.
Menurutnya, pembersihan saluran lama dan pembangunan drainase baru dilaksanakan secara bersamaan agar penanganan genangan dapat dilakukan lebih efektif.
“Permasalahan di Kota Lhokseumawe memang banjir. Jadi, kami fokus pada pembersihan saluran dan pembangunan saluran,” kata Abdul Hadi saat meninjau pekerjaan infrastruktur di Lhokseumawe, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembenahan drainase merupakan kebutuhan mendesak karena genangan air dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Pemerintah daerah berharap pembangunan tersebut mampu meningkatkan kemampuan saluran dalam mengalirkan air, terutama di kawasan yang selama ini sering terdampak banjir.
Tambahan TKD Rp124,9 Miliar, Infrastruktur Dapat Porsi Terbesar
Selain sektor infrastruktur yang memperoleh alokasi Rp93,5 miliar, tambahan TKD Kota Lhokseumawe juga diperuntukkan bagi sejumlah bidang lainnya.
Sektor pertanian mendapatkan alokasi Rp1,8 miliar, pendidikan Rp180 juta, dan kesehatan Rp30 juta.
Sementara itu, sekitar Rp29,3 miliar dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pemulihan lainnya.
Besarnya alokasi infrastruktur menunjukkan bahwa pemulihan sarana publik dan pengendalian banjir menjadi prioritas utama dalam penggunaan tambahan anggaran tersebut.
Meski demikian, realisasi anggaran dan perkembangan fisik pekerjaan masih memerlukan percepatan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai target.
Satgas PRR Minta Wali Kota Pantau Proyek Setiap Hari
Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, mengapresiasi langkah Pemkot Lhokseumawe yang memprioritaskan tambahan TKD untuk pemulihan infrastruktur dan mitigasi banjir.
Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan pekerjaan fisik harus berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan anggaran.
Menurut Imran, pemantauan pelaksanaan proyek perlu dilakukan secara intensif oleh kepala daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait.
“Saya minta supaya pelaksanaan kegiatan atau penyelesaian pekerjaannya dipacu, demikian juga dengan penarikan anggarannya. Saya menyampaikan kepada Sekretaris Daerah agar bersama Wali Kota memonitor setiap hari perkembangan realisasi masing-masing SKPK yang terkait dengan penggunaan tambahan TKD,” tegas Imran.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kendala pekerjaan sejak dini, memastikan ketepatan penggunaan anggaran, dan menjaga kualitas konstruksi.
Dengan tenggat penyelesaian pada Desember 2026, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk meningkatkan kemajuan fisik dari sekitar 40 persen menuju penyelesaian seluruh paket.
Penanganan Banjir Butuh Kerja Sama Lintas Daerah
Percepatan pembangunan jalan dan drainase di Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap bencana banjir.
Namun, persoalan banjir kiriman dari wilayah Aceh Utara menunjukkan bahwa penanganan genangan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pembangunan saluran di dalam kota.
Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Aceh, serta instansi yang berwenang menangani sungai dan daerah aliran sungai.
Penanganan terpadu dapat mencakup evaluasi kapasitas sungai, pengerukan sedimentasi berdasarkan kebutuhan teknis, perbaikan tanggul, serta penguatan sistem drainase perkotaan.
Di samping itu, pemeliharaan saluran secara berkala dan pengawasan terhadap penyumbatan aliran air juga menjadi bagian penting dari upaya mitigasi banjir.
Dengan tambahan TKD Rp124,9 miliar, Pemkot Lhokseumawe kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan drainase sebelum akhir 2026.
Keberhasilan program tersebut tidak hanya akan diukur dari terserapnya anggaran dan rampungnya pekerjaan fisik, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi genangan, menjaga akses transportasi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman banjir berulang.
