LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong merespons keputusan Pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas alam ke negaranya dengan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak perdagangan energi yang telah disepakati. Wong meminta seluruh pihak memenuhi kewajiban komersial masing-masing, menyusul pengurangan pasokan gas dari Indonesia yang mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Wong sebagaimana dilaporkan The Straits Times, Minggu (25/10/2026). Ia menegaskan bahwa perusahaan pengimpor gas di Singapura memiliki hak untuk mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak apabila terjadi perubahan pasokan yang memengaruhi kepentingan mereka.
“Kami mengharapkan semua pihak menepati komitmennya, dan importir gas Singapura akan menempuh segala langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong.
Pernyataan Perdana Menteri Singapura itu menjadi perhatian karena muncul di tengah kebijakan Indonesia menata kembali alokasi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan mendukung pengembangan industri nasional.
Indonesia Pangkas Ekspor Gas 31 BBTUD
Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengumumkan pengurangan ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).
Pengurangan tersebut mulai diberlakukan pada Sabtu (24/10/2026), dengan rincian pasokan dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD.
Kebijakan itu menjadi bagian dari penataan pemanfaatan gas bumi Indonesia di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional.
Selama ini, Singapura merupakan salah satu negara tujuan ekspor gas Indonesia melalui jaringan pipa bawah laut, yang memasok kebutuhan energi dan pembangkit listrik negara tersebut.
Pemerintah Indonesia juga tengah mengevaluasi alokasi gas untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, terutama guna mendukung pengembangan industri hilirisasi yang membutuhkan pasokan energi berkelanjutan.
Singapura Ingatkan Kewajiban Kontrak Komersial
Lawrence Wong menekankan bahwa perubahan pasokan energi perlu tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.
Menurutnya, perusahaan pengimpor gas di Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka berdasarkan perjanjian yang berlaku.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian Singapura terhadap kepastian pasokan energi, mengingat gas alam merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik negara itu.
Namun, hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat penjelasan mengenai apakah pengurangan ekspor gas dari Indonesia telah melanggar ketentuan kontrak tertentu.
Belum diketahui pula apakah perusahaan pengimpor gas Singapura akan mengajukan keberatan resmi, meminta kompensasi, atau menempuh mekanisme penyelesaian sengketa.
Karena itu, pernyataan Wong perlu dipahami sebagai penegasan mengenai pentingnya pemenuhan kontrak, bukan sebagai pengumuman bahwa sengketa hukum telah terjadi.
EMA Sebut Dampak Pemangkasan Kurang dari Dua Persen
Di sisi lain, Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) menyatakan bahwa dampak pengurangan pasokan gas dari Indonesia terhadap kebutuhan energi nasional masih relatif terbatas.
Berdasarkan informasi dari perusahaan pengimpor gas, EMA mencatat pengurangan pasokan sebesar 17 BBTUD selama periode 18 hari.
Jumlah tersebut setara dengan kurang dari dua persen total kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.
Angka yang disampaikan EMA berbeda dengan pengurangan sebesar 31 BBTUD yang diumumkan SKK Migas.
Perbedaan tersebut belum dijelaskan secara terperinci, termasuk apakah kedua angka merujuk pada periode pengukuran, volume kontraktual, atau realisasi pasokan yang berbeda.
EMA menyatakan Singapura telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi.
Dengan tersedianya sejumlah sumber impor gas, pemerintah Singapura menilai kebutuhan energi nasional masih dapat dipenuhi.
Singapura Perkuat Impor LNG dari Berbagai Negara
Lawrence Wong menjelaskan bahwa Singapura telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan gas melalui jaringan pipa.
Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Keberadaan terminal LNG memungkinkan Singapura mendatangkan gas dari berbagai negara pemasok, sehingga tidak hanya bergantung pada pasokan melalui pipa dari Indonesia dan Malaysia.
“Ini memberi kami lebih banyak pilihan untuk mengatasi gangguan pasokan,” ujar Wong.
Diversifikasi tersebut dinilai penting karena sekitar 95 persen kebutuhan listrik Singapura dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas alam.
Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi, gangguan pasokan gas berpotensi memengaruhi sistem kelistrikan apabila tidak diantisipasi melalui sumber energi alternatif dan cadangan yang memadai.
Karena itu, Singapura terus memperluas pilihan pasokan energi guna menjaga stabilitas pembangkitan listrik dan mendukung kegiatan ekonominya.
Singapura Mulai Serius Kaji Energi Nuklir
Selain memperkuat infrastruktur LNG, Pemerintah Singapura juga mengkaji pengembangan sumber energi alternatif yang dinilai lebih bersih dan dapat diandalkan.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkitan listrik pada masa mendatang.
Lawrence Wong mengakui bahwa pengembangan energi nuklir menghadirkan tantangan tersendiri bagi Singapura, terutama karena wilayah negara tersebut relatif kecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
Aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi tersebut.
Singapura juga harus memperhitungkan risiko kecelakaan, pengelolaan limbah radioaktif, kesiapan regulasi, dan kemampuan menghadapi keadaan darurat.
Meski demikian, Wong menegaskan pemerintah tetap terbuka untuk mengkaji manfaat dan risiko tenaga nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
IAEA Direncanakan Datang pada 2027
Untuk mendukung kajian tersebut, Pemerintah Singapura berencana mengundang Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 2027.
Peninjauan itu direncanakan mencakup 19 aspek penting dalam pengembangan infrastruktur energi nuklir.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi keselamatan nuklir, pengelolaan limbah radioaktif, kesiapan kelembagaan, serta perencanaan tanggap darurat.
Kajian tersebut diharapkan membantu Singapura menilai kesiapan nasional sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait kemungkinan pemanfaatan energi nuklir.
Namun, rencana peninjauan IAEA tidak berarti Singapura telah memutuskan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.
Keputusan mengenai penggunaan teknologi tersebut masih bergantung pada hasil kajian teknis, keselamatan, kelayakan ekonomi, dan kebijakan pemerintah.
Indonesia Prioritaskan Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Sementara Singapura memperkuat diversifikasi pasokan energi, Pemerintah Indonesia tengah mengevaluasi kebijakan ekspor gas bumi untuk mengoptimalkan pemanfaatannya di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan pemerintah akan meninjau kembali kontrak ekspor energi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.
Menurut Bahlil, sekitar 70 persen produksi gas bumi Indonesia saat ini digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan 30 persen lainnya diekspor.
Pemerintah ingin memastikan ketersediaan gas bagi industri nasional, terutama sektor petrokimia dan kegiatan hilirisasi yang membutuhkan bahan baku serta pasokan energi dalam jumlah besar.
Namun, penyesuaian ekspor tetap perlu memperhatikan ketentuan kontrak, kesiapan infrastruktur penyaluran domestik, dan kemampuan industri menyerap tambahan pasokan gas.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan penjelasan terperinci mengenai alokasi pengganti untuk seluruh volume gas yang dikurangi dari ekspor ke Singapura.
Hubungan Energi Kedua Negara Memasuki Babak Baru
Perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan pasokan gas menjadi perhatian karena kedua negara telah menjalin kerja sama perdagangan energi selama bertahun-tahun.
Bagi Indonesia, gas bumi merupakan sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional.
Sementara bagi Singapura, kepastian impor gas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik dan kegiatan industri.
Pernyataan Lawrence Wong menunjukkan bahwa Singapura menempatkan kepastian kontrak sebagai salah satu prinsip utama dalam hubungan perdagangan energi.
Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan sumber daya alamnya bagi kebutuhan pembangunan dan ketahanan energi nasional.
Dengan demikian, pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura tidak hanya menjadi persoalan penyesuaian pasokan energi, tetapi juga menyangkut kepastian kontrak, hubungan perdagangan, dan strategi ketahanan energi kedua negara.
Pemerintah Indonesia dan Singapura kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional masing-masing dan penghormatan terhadap perjanjian komersial yang telah disepakati.
