LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama melakukan pembenahan menyeluruh terhadap lima persoalan mendasar yang masih dihadapi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, bahkan masih ditemukan guru pesantren yang hanya menerima honor sekitar Rp200 ribu per bulan.
Desakan tersebut disampaikan Maman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/10/2026). Ia menegaskan bahwa momentum Hari Santri Nasional 2026 seharusnya menjadi titik awal perubahan nyata dalam tata kelola dan pengembangan pesantren, bukan sekadar diperingati melalui kegiatan seremonial.
Menurut Maman, kehadiran Ditjen Pesantren harus mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pesantren, mulai dari keterbatasan pelayanan pemerintah, ketimpangan distribusi anggaran, rendahnya kesejahteraan guru, persoalan keamanan santri, hingga lemahnya kemandirian ekonomi lembaga pendidikan.
“Dirjen Pesantren itu menjadi fasilitator dan mediator,” ujar Maman.
1. Pelayanan dan Pemerataan Anggaran Harus Dibenahi
Maman menjelaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren merupakan hasil perjuangan panjang untuk memperkuat pengakuan dan dukungan negara terhadap lembaga pendidikan pesantren.
Salah satu tonggak pentingnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menjadi dasar hukum penguatan penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat melalui pesantren.
Karena itu, pembentukan Ditjen Pesantren diharapkan tidak hanya menambah struktur birokrasi, tetapi juga memperluas akses pelayanan pemerintah bagi pesantren di berbagai daerah.
Maman menyebut anggaran Ditjen Pesantren berada pada kisaran Rp4,2 triliun dan diharapkan dapat meningkat hingga melampaui Rp5 triliun.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan anggaran tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila tidak didukung sistem pendataan dan pengawasan yang baik.
“Negara perlu memastikan pesantren memperoleh akses pelayanan, pendanaan, dan dukungan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga,” katanya.
Menurutnya, Ditjen Pesantren harus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh lembaga yang aktif menjalankan kegiatan pendidikan dan membutuhkan dukungan.
“Karena itu, pendataan dan pengawasan menjadi pekerjaan penting Ditjen Pesantren agar distribusi bantuan berlangsung tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan,” tegas Maman.
2. Honor Guru Rp200 Ribu Sebulan Jadi Sorotan Serius
Persoalan kedua yang mendapat perhatian khusus adalah kesejahteraan tenaga pendidik pesantren.
Maman mengungkapkan bahwa masih terdapat guru yang menerima honor sangat rendah, bahkan hanya sekitar Rp200 ribu setiap bulan.
“Masih terdapat pendidik yang menerima honor sangat rendah, bahkan sekitar Rp200 ribu per bulan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena para pendidik pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam membina ilmu pengetahuan, akhlak, dan karakter santri.
Menurut Maman, peningkatan mutu pendidikan pesantren tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga pendidiknya.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema dukungan yang lebih berkelanjutan, baik untuk peningkatan penghasilan maupun pengembangan kompetensi guru.
Perhatian terhadap kesejahteraan pendidik dinilai penting agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa terus dibayangi keterbatasan ekonomi.
3. Sarana Pendidikan, Air Bersih, dan Sanitasi Perlu Ditingkatkan
Persoalan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah pesantren.
Maman menyoroti kebutuhan fasilitas dasar, khususnya ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta kondisi bangunan yang aman digunakan untuk kegiatan pendidikan dan tempat tinggal santri.
Menurutnya, pembenahan infrastruktur harus menjadi bagian dari prioritas Ditjen Pesantren karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan belajar.
Fasilitas yang tidak memadai berpotensi mengganggu kegiatan pendidikan serta meningkatkan risiko kesehatan bagi santri dan tenaga pengajar.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan program bantuan infrastruktur disusun berdasarkan kondisi nyata dan kebutuhan masing-masing pesantren.
4. Keamanan Santri dan Pencegahan Kekerasan Wajib Diperkuat
Maman juga menekankan pentingnya perlindungan santri dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
Ia menilai pesantren harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak dan remaja untuk memperoleh pendidikan agama, pembinaan karakter, serta pengembangan kemampuan diri.
Penguatan keamanan santri tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga sistem pengawasan, mekanisme pengaduan, dan perlindungan terhadap korban apabila terjadi tindak kekerasan.
Pemerintah diharapkan dapat mendorong pengelola pesantren membangun lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi keselamatan, martabat, dan hak-hak santri.
Upaya pencegahan juga perlu disertai pembinaan kepada pengasuh, tenaga pendidik, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.
Dengan demikian, perlindungan santri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas kelembagaan pesantren.
5. Kemandirian Ekonomi Pesantren Harus Diperkuat
Persoalan kelima yang disoroti Maman adalah perlunya memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.
Menurutnya, pesantren tidak seharusnya hanya bergantung pada bantuan pemerintah atau sumbangan masyarakat untuk menjalankan kegiatan pendidikan dan operasional lembaga.
Ia mendorong pengembangan berbagai kegiatan ekonomi produktif, seperti koperasi pesantren, pertanian, perdagangan, serta usaha lain yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
Penguatan kegiatan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi pesantren.
Selain mendukung kebutuhan operasional lembaga, pengembangan usaha produktif juga berpotensi menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi para santri.
Dengan bekal tersebut, lulusan pesantren diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan keagamaan, tetapi juga keterampilan ekonomi yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pendidikan.
Hari Santri Harus Jadi Momentum Perubahan Nyata
Maman menegaskan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia.
Ia berharap penguatan kelembagaan tersebut mampu menjawab persoalan yang selama ini belum tertangani secara optimal, khususnya bagi pesantren yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Menurutnya, peningkatan anggaran harus diikuti kebijakan yang tepat sasaran, pengawasan yang transparan, serta pelayanan yang lebih mudah diakses oleh seluruh pesantren.
Momentum Hari Santri Nasional 2026, lanjutnya, harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap masa depan pendidikan pesantren.
Sorotan terhadap honor guru yang hanya sekitar Rp200 ribu per bulan menjadi pengingat bahwa pembenahan pesantren tidak cukup dilakukan melalui peningkatan anggaran dan pembangunan infrastruktur semata.
Kesejahteraan pendidik, keselamatan santri, pemerataan bantuan, kelayakan fasilitas, dan kemandirian ekonomi harus berjalan beriringan agar Ditjen Pesantren benar-benar mampu memperkuat pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
