LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengubah pendekatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menuai perdebatan. Gagasan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan memberikan kepastian hukum bagi pengambilan keputusan bisnis, termasuk investasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Luhut menilai penegakan hukum korupsi yang terlalu menitikberatkan pada unsur kerugian keuangan negara dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengelola badan usaha milik negara (BUMN) ketika mengambil keputusan investasi yang memiliki risiko bisnis.
Dalam pernyataannya pada Selasa (20/10/2026), Luhut mengungkapkan bahwa setiap kegiatan bisnis memiliki risiko, sehingga diperlukan kepastian hukum agar keputusan komersial yang diambil secara wajar tidak serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi.
Luhut juga mengklaim Presiden Prabowo Subianto menyetujui gagasan penyelarasan pendekatan pemberantasan korupsi Indonesia dengan standar internasional dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
DEN Soroti Ketidakpastian Hukum dalam Investasi
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menjelaskan bahwa kajian perubahan pendekatan penegakan hukum tersebut berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran itu menilai ketidakpastian dalam penerapan ketentuan pidana korupsi berpotensi membuat investor dan pengambil keputusan bisnis bersikap terlalu berhati-hati.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat keputusan strategis, termasuk investasi yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan usaha dan perekonomian nasional.
Namun, gagasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari kalangan pakar hukum dan antikorupsi yang mengingatkan pentingnya mempertahankan instrumen perlindungan keuangan negara.
Pakar Antikorupsi Ingatkan Potensi Celah Penyimpangan
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, menilai perubahan yang mengurangi peran unsur kerugian negara dalam penanganan korupsi dapat menimbulkan risiko serius.
Menurutnya, tindak pidana korupsi dalam kegiatan korporasi tidak selalu dilakukan melalui penyuapan secara langsung.
Penyimpangan juga dapat terjadi melalui rekayasa transaksi, penggelembungan nilai aset, maupun keputusan akuisisi yang sengaja dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu.
Dalam situasi tersebut, pembuktian kerugian keuangan negara dinilai tetap penting sebagai salah satu instrumen penegakan hukum.
Praswad juga mengingatkan bahwa pengelola BUMN sebenarnya telah memiliki perlindungan hukum melalui prinsip business judgment rule yang dikenal dalam hukum perseroan.
Prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kerugian perusahaan akibat risiko bisnis yang wajar perlu dibedakan dari kerugian yang muncul karena perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.
Oce Madril: Perbaiki Pembuktian Niat Jahat
Pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, memahami kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum yang dihadapi pengambil keputusan di lingkungan BUMN.
Namun, ia menilai penyelesaiannya tidak harus dilakukan dengan mengubah secara mendasar ketentuan mengenai kerugian negara.
Menurut Oce, persoalan yang lebih mendesak adalah memperbaiki kualitas pembuktian unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dalam penanganan perkara korupsi.
Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk membedakan keputusan bisnis yang sah dengan tindakan yang mengandung unsur korupsi.
Indikator tersebut meliputi adanya benturan kepentingan, penerimaan keuntungan pribadi secara melawan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan sengaja.
Melalui pendekatan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya melihat hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian perusahaan, tetapi juga menelusuri proses pengambilan keputusan dan kemungkinan adanya tindakan curang.
Kerugian Bisnis Tidak Otomatis Berarti Korupsi
Perdebatan mengenai unsur kerugian negara turut menyoroti pentingnya membedakan risiko bisnis dengan tindak pidana.
Dalam kegiatan investasi, perusahaan dapat mengalami kerugian akibat perubahan pasar, kondisi ekonomi, maupun faktor operasional yang tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya.
Kerugian semacam itu tidak otomatis membuktikan adanya korupsi.
Sebaliknya, keputusan investasi yang disertai benturan kepentingan, transaksi fiktif, atau penyalahgunaan kewenangan tetap perlu diperiksa secara hukum meskipun dikemas sebagai keputusan bisnis.
Oce menilai pendekatan penegakan hukum harus mampu membedakan kedua kondisi tersebut agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan bagi pengelola BUMN, sekaligus tidak membuka ruang impunitas terhadap pelaku korupsi.
Untuk keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian tanpa ditemukan unsur pidana, penyelesaian administratif dan mekanisme pemulihan kerugian dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.
Harmonisasi dengan UNCAC Harus Menyeluruh
Usulan penyelarasan aturan pemberantasan korupsi dengan UNCAC juga menjadi perhatian para pakar.
Praswad mengingatkan bahwa konvensi internasional tersebut tidak secara otomatis mewajibkan Indonesia menghapus unsur kerugian negara dari ketentuan pidana korupsi nasional.
Sementara itu, Oce menekankan bahwa harmonisasi dengan UNCAC seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya memilih ketentuan yang dianggap menguntungkan kepentingan tertentu.
Ia menyoroti pentingnya memperhatikan berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang diatur atau direkomendasikan dalam kerangka UNCAC, termasuk penyuapan di sektor swasta, perdagangan pengaruh, dan pengayaan tidak sah.
Pendekatan yang menyeluruh dinilai penting agar pembaruan hukum benar-benar memperkuat sistem pemberantasan korupsi.
Luhut Klarifikasi: Bukan Menghapus Unsur Kerugian Negara
Di tengah munculnya kritik, Luhut kemudian memberikan klarifikasi mengenai maksud rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional.
Ia menegaskan bahwa DEN tidak bermaksud menghapus unsur kerugian negara dari ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan terkait dalam KUHP.
Menurut penjelasan tersebut, rekomendasi DEN diarahkan pada dua aspek utama.
Pertama, memperjelas standar pembuktian agar penegakan hukum berlangsung lebih objektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.
Kedua, memperluas cakupan pemberantasan korupsi melalui pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana yang terdapat dalam UNCAC dan belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum nasional.
Klarifikasi itu menunjukkan bahwa perdebatan tidak hanya menyangkut keberadaan unsur kerugian negara, tetapi juga bagaimana aparat penegak hukum membuktikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi.
Kepastian Investasi dan Perlindungan Keuangan Negara Harus Seimbang
Polemik usulan DEN memperlihatkan adanya dua kepentingan yang perlu dijaga secara bersamaan, yakni kepastian hukum bagi pengambil keputusan bisnis dan efektivitas pemberantasan korupsi.
Di satu sisi, pengelola investasi negara membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan komersial yang memiliki risiko tanpa menghadapi ancaman pidana semata-mata karena perusahaan mengalami kerugian.
Di sisi lain, negara tetap membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk menindak penyalahgunaan kewenangan, transaksi bermasalah, serta tindakan yang secara melawan hukum merugikan keuangan negara.
Karena itu, pembaruan kebijakan pemberantasan korupsi memerlukan pembahasan yang cermat, transparan, dan melibatkan berbagai pihak.
Tantangan utamanya bukan sekadar mengubah definisi korupsi, melainkan memastikan bahwa keputusan bisnis yang sah memperoleh perlindungan hukum, sementara tindakan koruptif tetap dapat diusut dan dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, kepastian investasi dan perlindungan keuangan negara diharapkan dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas serta pemberantasan korupsi.
Sumber bahan: Pemberitaan Tempo, 24 Oktober 2026, diolah kembali dengan sudut pandang pemberitaan yang berbeda.




















