LINTASNUSANTARANEWS.ID | SUBULUSSALAM- Persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kota Subulussalam, Aceh, kembali mencuat. Konflik yang disebut telah berlangsung sejak 1989 itu kini menjadi perhatian dalam agenda penataan HGU yang sedang dijalankan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem.
Perwakilan Kelompok Tani Usaha Mandiri Sadakata dari Kota Subulussalam mendatangi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen terkait persoalan lahan yang mereka hadapi dengan salah satu perusahaan pemegang HGU di daerah tersebut.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, S.P., M.P., sebagai bagian dari upaya pemerintah menghimpun informasi, aspirasi, dan dokumen masyarakat dalam proses penataan HGU.
Rombongan kelompok tani dipimpin oleh Nurdin selaku Ketua Pengawas Kelompok Tani Usaha Mandiri Sadakata, didampingi Heri, Swardi Safrizal, Erdian, dan Zul Ariga.
Kedatangan mereka turut didampingi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan IX, Hadi Surya, S.T.P., M.T., serta anggota Tim Khusus (Timsus) Gubernur Aceh, Junaidi, yang akrab disapa Nektu.
Konflik Sejak 1989, Kelompok Tani Minta Hak Masyarakat Diperhatikan
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kelompok tani menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dengan salah satu perusahaan pemegang HGU di Kota Subulussalam.
Mereka berharap konflik lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses evaluasi dan penataan HGU yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah Aceh.
Kelompok tani menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menghambat kegiatan investasi maupun keberadaan perusahaan perkebunan di daerah.
Sebaliknya, mereka menginginkan adanya keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat, sehingga aktivitas dunia usaha tetap berjalan tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi warga.
“Kami tetap mendukung iklim investasi dapat berjalan dengan baik di Aceh, khususnya Kota Subulussalam, dan pada saat yang bersamaan masyarakat juga bisa mendapatkan hak-haknya secara adil. Kita ingin penyelesaian secara damai dan bermartabat dengan menguntungkan semua pihak,” demikian aspirasi yang disampaikan perwakilan kelompok tani.
Mereka berharap Pemerintah Aceh dapat menelaah secara menyeluruh persoalan tersebut berdasarkan dokumen yang tersedia, kondisi faktual di lapangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hadi Surya Dorong Penyelesaian Damai dan Bermartabat
Anggota DPRA dari Dapil IX, Hadi Surya, menyampaikan dukungannya terhadap upaya kelompok tani dalam mencari penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan mekanisme pemerintahan.
Menurutnya, persoalan yang disebut telah berlangsung sejak 1989 itu membutuhkan perhatian serius agar tidak terus menjadi sumber ketidakpastian bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.
Ia berharap proses penataan HGU yang sedang dijalankan Pemerintah Aceh dapat menjadi momentum untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima seluruh pihak.
Hadi Surya menekankan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan masyarakat.
“Kami sangat berharap apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok tani yang selama ini, sejak tahun 1989, berkonflik dapat diselesaikan melalui jalur damai dan elegan. Kami yakin Pemerintah Aceh melalui Tim Penataan akan mampu memberikan keputusan yang baik dan adil,” ujar Hadi Surya.
Ia juga berharap seluruh dokumen dan aspirasi masyarakat dapat ditelaah secara objektif sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Azanuddin Kurnia: Dokumen Masyarakat Jadi Bahan Analisis dan Rekomendasi
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, menyambut baik kedatangan perwakilan kelompok tani beserta anggota DPRA dan Timsus Gubernur Aceh.
Azanuddin menegaskan bahwa Pemerintah Aceh menghargai setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme dialog, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan HGU.
Menurutnya, seluruh informasi dan dokumen yang telah diterima akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi Tim Penataan HGU.
“Kami menghargai apa yang sudah disampaikan dan dokumen yang kami terima. Insya Allah akan menjadi salah satu bahan analisis dan rekomendasi nantinya,” ujar Azanuddin.
Ia menegaskan bahwa proses penataan HGU harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, rekomendasi yang nantinya disampaikan tidak hanya mempertimbangkan aspirasi salah satu pihak, tetapi juga harus didukung bukti administrasi, fakta lapangan, serta dokumen lain yang relevan.
“Yakinlah, Insya Allah Pemerintah Aceh akan mengeluarkan rekomendasi secara adil dan berimbang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang juga berdasarkan bukti-bukti administrasi, fakta lapangan, dan bukti dari dokumen lainnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dokumen yang diserahkan kelompok tani masih harus melalui proses pemeriksaan dan analisis sebelum menjadi dasar rekomendasi pemerintah.
Penataan HGU Merupakan Amanah Gubernur Muzakir Manaf
Azanuddin menjelaskan bahwa program penataan HGU merupakan salah satu amanah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan dan pemanfaatan lahan di Aceh.
Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, sekaligus memberikan kepastian bagi kegiatan investasi yang sesuai dengan peraturan.
Ia mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk mendukung proses penataan HGU agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi semua pihak.
“Insya Allah ini semua akan kami bahas bersama tim untuk kebaikan kita semua. Baik untuk investasi, bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga bagi pemerintah,” ujar Azanuddin.
Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar proses penataan HGU tidak hanya menghasilkan penyelesaian administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi pembangunan sektor perkebunan Aceh.
Timsus Gubernur Nektu: Penataan HGU Harus Berpihak pada Keadilan bagi Rakyat
Sementara itu, anggota Timsus Gubernur Aceh, Junaidi atau Nektu, berharap Tim Penataan HGU dapat bekerja secara profesional, objektif, dan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.
Ia menilai persoalan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lahan perkebunan perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila konflik telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama.
Menurut Nektu, program penataan HGU yang digagas Gubernur Muzakir Manaf harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan besar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah usaha.
Ia berharap proses tersebut tidak berhenti pada pendataan dan evaluasi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang memberikan kepastian dan penyelesaian terhadap persoalan yang ditemukan.
Nektu juga menekankan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keberlanjutan investasi.
Pemerintah Aceh Diharapkan Temukan Solusi bagi Masyarakat dan Investor
Audiensi Kelompok Tani Usaha Mandiri Sadakata dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam proses penataan HGU yang sedang berlangsung.
Persoalan yang disampaikan kelompok tani tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen legalitas, riwayat penguasaan lahan, batas wilayah HGU, serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.
Namun, hingga audiensi tersebut, belum terdapat informasi mengenai hasil pemeriksaan Tim Penataan HGU maupun keputusan pemerintah atas konflik yang disampaikan kelompok tani.
Identitas perusahaan yang menjadi pihak dalam konflik juga belum disebutkan dalam keterangan yang diterima. Karena itu, pokok sengketa dan posisi hukum masing-masing pihak masih memerlukan penelusuran serta konfirmasi lebih lanjut.
Melalui program penataan HGU yang menjadi salah satu agenda Pemerintah Aceh, masyarakat Subulussalam berharap konflik lahan yang disebut berlangsung sejak 1989 dapat menemukan titik penyelesaian secara damai, adil, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Sementara itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menegaskan komitmennya untuk menelaah aspirasi dan dokumen yang telah disampaikan sebagai bahan analisis serta rekomendasi Tim Penataan HGU.
Harapannya, proses tersebut dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola perkebunan Aceh yang lebih tertib, berkeadilan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
