LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengingatkan pemerintah dan DPR agar berhati-hati dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan asing yang turut memengaruhi pembahasan regulasi tersebut, sekaligus menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bimantoro dalam rapat Komisi III DPR RI bersama kalangan advokat dan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Menurutnya, pembentukan regulasi perampasan aset harus benar-benar ditujukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum nasional, melindungi kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan pemulihan kerugian akibat tindak pidana.
Bimantoro menilai masukan yang disampaikan sejumlah narasumber dalam rapat tersebut membuka ruang pembahasan lebih luas mengenai tujuan, mekanisme, dan konsekuensi penerapan RUU Perampasan Aset.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memang membutuhkan pembenahan sistem hukum, tetapi setiap kebijakan harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Pertanyakan Kemungkinan Kepentingan Global dan World Bank
Salah satu perhatian Bimantoro adalah kemungkinan adanya kepentingan internasional yang perlu dicermati dalam pembentukan RUU Perampasan Aset.
Ia secara khusus menyinggung World Bank atau Bank Dunia ketika mempertanyakan apakah regulasi tersebut berpotensi berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap aset yang berada di Indonesia.
“Saya ingin mendalami di balik kepentingan ini, menurut pendapat para narasumber, apakah ini ada kepentingan lain? Contohnya misalnya kepentingan dari World Bank? Apakah memang didasari oleh banyak sekali masalah-masalah hukum internasional yang mereka tidak bisa mengambil asetnya yang ada di Indonesia ini? Apakah ada kepentingan global di situ?” ujar Bimantoro.
Menurutnya, pertanyaan tersebut penting didalami agar pembentukan undang-undang benar-benar berlandaskan kebutuhan penegakan hukum Indonesia, bukan sekadar mengikuti tekanan atau kepentingan dari luar.
Meski demikian, Bimantoro tidak menyampaikan bukti keterlibatan Bank Dunia maupun pihak asing tertentu dalam penyusunan RUU tersebut. Pernyataannya merupakan pertanyaan dan kekhawatiran yang disampaikan dalam forum pembahasan.
Jangan Sampai Perbaikan Hukum Dimanfaatkan Kepentingan Asing
Bimantoro mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurutnya, proses pembenahan hukum merupakan bagian yang wajar dalam perjalanan pembangunan suatu negara.
Namun, ia mengingatkan agar semangat memperbaiki penegakan hukum tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda berbeda dengan kepentingan nasional.
“Tapi yang harus kita garis bawahi, tidak boleh ada kepentingan asing yang berkedok mendorong suatu opini ataupun isu yang nantinya akan menjadi kegelisahan ataupun bumerang bagi negara kita ini,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak agar seluruh risiko hukum, ekonomi, dan kelembagaan dapat dipertimbangkan sebelum regulasi disahkan.
Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum
Selain mempertanyakan kemungkinan pengaruh kepentingan asing, Bimantoro menyoroti kesiapan aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan kewenangan yang nantinya diatur melalui RUU Perampasan Aset.
Ia mengingatkan bahwa pemberian kewenangan yang besar harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Bimantoro menilai pengalaman adanya kasus penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat menjadi alasan penting untuk merancang sistem pengawasan yang ketat.
“Siapa yang bisa menjamin di sini APH kita bisa bersikap secara profesional? Setelah kita tahu kemarin ada oknum-oknum APH kita yang memang menyalahgunakan daripada kewenangannya dia sendiri dari berbagai macam kasus untuk memperkaya dirinya dia sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan regulasi tidak boleh hanya berfokus pada perluasan kewenangan perampasan aset, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta agar pembahasan RUU turut memperhatikan mekanisme pencegahan penyalahgunaan kewenangan, termasuk pengawasan terhadap proses penyitaan, perampasan, penilaian, hingga pengelolaan aset.
Aset Sitaan Bernilai Rp1 Miliar Bisa Terjual Rp300 Juta
Persoalan lain yang mendapat perhatian Bimantoro adalah potensi penurunan nilai aset yang telah disita atau dirampas negara.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemulihan aset tidak cukup diukur dari banyaknya barang yang berhasil dikuasai negara, tetapi juga dari nilai ekonomi yang benar-benar dapat dipulihkan.
Sebagai ilustrasi, Bimantoro mencontohkan sebuah kendaraan yang semula bernilai Rp1 miliar, tetapi mengalami penurunan nilai setelah melalui proses penilaian dan pengelolaan.
“Setelah disita oleh negara, yang tadinya nilai mobil ini 1 miliar, di-appraisal hanya 700 juta, biasa 70 persennya, ya kan. Karena biayanya yang begitu mahal untuk perawatan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dijual cuma 300–400 juta, Pak,” kata Bimantoro.
Ia mempertanyakan efektivitas pemulihan aset apabila barang yang disita justru mengalami penyusutan nilai secara signifikan sebelum dijual.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui sistem pengelolaan aset yang profesional, efisien, dan transparan.
Bimantoro juga menyoroti pengalaman pengelolaan aset di sejumlah negara yang, berdasarkan masukan dalam rapat, disebut menghadapi persoalan penurunan nilai aset setelah proses perampasan.
Namun, ia tidak merinci negara maupun data pembanding yang menjadi dasar penilaian tersebut.
Pemulihan Aset Harus Menguntungkan Negara dan Korban
Bimantoro menegaskan bahwa tujuan utama pengaturan perampasan aset harus mencakup pemulihan hasil tindak pidana secara maksimal, termasuk untuk kepentingan negara dan korban.
Karena itu, ia meminta agar mekanisme pengelolaan aset dirancang secara jelas sejak tahap pengamanan hingga pemanfaatan atau penjualan aset.
“Kita sama-sama menginginkan bagaimana apabila RUU ini bisa dijalankan, pengelolaannya itu bisa memaksimalkan agar pemulihan daripada pendapatan negara itu bisa benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan korban tindak pidana memperoleh hak pemulihan sesuai ketentuan hukum.
“Dan tentunya kami pun berharap pemulihan untuk korban itu pun harus bisa dimaksimalkan juga. Nah, kami minta bagaimana mitigasi aturannya juga,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola ekonomi atas aset yang berhasil dipulihkan.
Waspadai Penggiringan Opini dan Provokasi di Media Sosial
Dalam rapat tersebut, Bimantoro turut menyoroti perkembangan opini publik mengenai penegakan hukum yang beredar melalui media sosial.
Ia menilai berbagai isu hukum kerap dicampuradukkan dengan persoalan politik maupun sentimen terhadap lembaga negara, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak utuh dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan hukum, termasuk pembahasan RUU Perampasan Aset.
Bimantoro juga mengemukakan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya pembentukan opini secara terencana untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Bahwa jangan sampai negara kita ini disusupi oleh kepentingan-kepentingan asing yang ingin menurunkan ataupun distrust terhadap pemerintah ataupun penegakan hukum kita,” katanya.
Meski mengakui adanya oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan, ia mengingatkan bahwa masih banyak penegak hukum yang bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi asas keadilan.
Karena itu, ia meminta para narasumber dan pemangku kepentingan turut membantu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.
RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum
Bimantoro berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat.
Menurutnya, setiap kewenangan yang diberikan kepada aparat harus disertai mekanisme pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola aset yang efektif agar hasil perampasan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana.
“Kita sebagai sesama anak bangsa Indonesia bagaimana kita harus benar-benar menjaga keutuhan daripada bangsa Indonesia ini agar masyarakat bisa benar-benar mendapatkan sudut pandang yang luas, sudut pandang yang jelas terhadap apa yang terjadi di negara ini,” ujarnya.
Pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri berkaitan dengan upaya memperkuat mekanisme hukum untuk mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Karena itu, efektivitas pemberantasan kejahatan, perlindungan hak milik yang sah, dan pengawasan terhadap kewenangan negara menjadi aspek penting yang perlu diseimbangkan.
Peringatan Bimantoro Wiyono dalam rapat Komisi III DPR RI tersebut menegaskan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset secara cermat, terutama mengenai batas kewenangan aparat, perlindungan kepentingan nasional, serta sistem pengelolaan aset yang mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan korban kejahatan.
Dengan pembahasan yang transparan dan berbasis kajian hukum, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif sekaligus memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
