LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos., M.Sos., yang akrab disapa Haji Uma, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Aceh (KIA), Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta peluang kolaborasi dalam menyosialisasikan hak masyarakat memperoleh informasi.
Kedatangan Haji Uma disambut langsung Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, bersama sejumlah komisioner, yakni M. Nasir, Vicky Bastianda, dan Dian Rahmat Syahputra, S.E., M.TP., serta Sekretaris Komisi Informasi Aceh, Zulfadli, S.Sos. Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma turut didampingi Muhammad Daud selaku staf ahli DPD RI, Mulyadi, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi Aceh, Wahyu Taufik Sukmawijaya, S.H., M.Si.
Pertemuan berlangsung dengan pembahasan mengenai pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Haji Uma menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, serta pelayanan yang diberikan oleh badan publik.
“Keterbukaan informasi harus menjadi komitmen bersama. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi publik, sementara setiap badan publik berkewajiban memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Haji Uma.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi sekaligus mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui penerapan keterbukaan informasi secara konsisten, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah, memahami penggunaan sumber daya publik, serta memperoleh pelayanan informasi yang lebih baik.
Komisi Informasi Aceh Harapkan Kolaborasi Sosialisasi
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, menyambut baik kunjungan Haji Uma dan berharap pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama dalam memperluas edukasi keterbukaan informasi publik di Aceh.
Menurut Junaidi, masih diperlukan upaya sosialisasi agar masyarakat semakin memahami hak-haknya dalam memperoleh informasi dari badan publik, termasuk prosedur pengajuan permohonan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
“Kami berharap dapat berkolaborasi dengan Haji Uma untuk menyosialisasikan peran dan fungsi Komisi Informasi Aceh, sehingga masyarakat semakin memahami haknya dalam memperoleh informasi publik serta mekanisme yang dapat ditempuh apabila hak tersebut tidak terpenuhi,” ujar Junaidi.
Ia berharap sinergi dengan anggota DPD RI asal Aceh dapat membantu memperluas jangkauan sosialisasi, sehingga pemahaman mengenai keterbukaan informasi tidak hanya berkembang di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.
Keberadaan Komisi Informasi Aceh memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik, termasuk melalui edukasi, penguatan kepatuhan badan publik, serta penyelesaian sengketa informasi sesuai kewenangannya.
Soroti Penyebaran Hoaks dan Konten Negatif di TikTok
Selain membahas keterbukaan informasi publik, pertemuan tersebut turut menyinggung persoalan penyebaran berita bohong atau hoaks yang semakin mudah beredar melalui berbagai platform media sosial.
Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan penggunaan fitur siaran langsung atau live streaming di TikTok yang terkadang memuat perkataan kasar, ujaran tidak pantas, maupun konten yang berpotensi memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat.
Staf ahli DPD RI, Muhammad Daud, menyoroti pentingnya pengawasan dan peningkatan literasi digital agar media sosial tidak menjadi sarana penyebaran informasi menyesatkan maupun konten yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, penggunaan media sosial perlu disertai tanggung jawab, terutama karena konten digital dapat diakses secara luas oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan generasi muda.
Upaya pengawasan terhadap konten bermasalah juga perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat.
Edukasi mengenai etika komunikasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dan menyesatkan, serta lebih bijaksana dalam menggunakan platform media sosial.
Dorong Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Kunjungan Haji Uma ke Komisi Informasi Aceh menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional dengan lembaga yang menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik di Aceh.
Kolaborasi yang dibahas diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap informasi publik sekaligus memperkuat budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, peningkatan literasi informasi dan literasi digital diharapkan dapat membantu masyarakat menggunakan haknya secara bertanggung jawab, baik dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan pendapat melalui ruang publik dan media sosial.
Melalui pertemuan tersebut, Haji Uma dan Komisi Informasi Aceh diharapkan dapat membangun kolaborasi berkelanjutan dalam memperluas sosialisasi keterbukaan informasi publik, mendorong akuntabilitas badan publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, sehat, dan bertanggung jawab.
